Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari lima negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo telah tiba di Tanah Air pagi ini.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025) pukul 07.35 WIB. Ketibaan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun lima negara yang dikunjungi Prabowo adalah Persatuan Emirat Arab (PEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Dalam kunjungannya itu, Prabowo melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara.

Prabowo berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global.

Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

Prabowo juga berkonsultasi terkait penyelesaian konflik negara di kawasan Timur Tengah dan Gaza. Termasuk berdiskusi terkait rencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Prabowo berharap ada terobosan kepentingan Palestina dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya kita harus menghitung dan membela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina, saya kira itu," kata Prabowo kepada wartawan di Amman, Yordania, Senin (14/4).

Simak juga Video: Prabowo Harap Kunker ke Timur Tengah Hasilkan Terobosan untuk Palestina

(eva/maa)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar griya atau open house pertama kalinya di Hari Raya Idul Fitri sejak menjabat presiden pada Oktober 2024. Open house Prabowo digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dilansir detikNews, Prabowo akan mengawali hari raya Lebaran dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selama ini, Prabowo melaksanakan salat Id di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Yusuf menyebut Prabowo akan mengarah ke Istana setelah menunaikan salat Id. Disebut akan ada para pejabat negara, tokoh nasional, hingga duta besar yang akan datang.

Prabowo diagendakan langsung mengadakan open house setelah menjalankan salat Id di Istiqlal. Acara itu mengundang para pejabat negara, tokoh nasional hingga duta besar.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," ujar Yusuf.

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," imbuhnya.

Yusuf menyebut kegiatan open house juga mengundang warga. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menjelaskan bagi masyarakat umum yang ingin ke Istana dapat masuk lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jalan Majapahit. Pihak Istana mempersilakan masyarakat langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," kata Yusuf.

(dai/dai)

Solo -

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sempat berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan Prabowo dan Jokowi itu berlangsung selama dua jam. Apa yang dibahas?

Jokowi mengaku pertemuan tersebut hanya berbuka bersama dan silaturahmi dengan Prabowo Subianto.

"Oh, berbuka puasa dan silaturahmi biasa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (27/3/2025).

Meski begitu, Jokowi mengaku ada pembicaraan politik dengan Prabowo Subianto. Hanya saja, Jokowi enggan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut.

"(Pembicaraan politik) Dikit-dikit ada. (Perkembangan negara) Iya dibicarakan dikit-dikit ada. (Soal apa saja) Ya dikit-dikit," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai Danantara hingga pertemuan usai Lebaran. Jokowi beralasan pertemuan itu membahas mengenai makanan.

"(Perkembangan Danantara) Nggak ada. (Pembicaraan setelah Lebaran) Nggak ada. Yang ringan-ringan mengenai makanan, dua jam pertemuan, sehingga semua dibahas dikit-dikit. (Prabowo tanya hubungan dengan PDIP) Nggak, nggak," pungkasnya.

Sebelumnya dikutip dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen akrab terlihat saat keduanya berbuka puasa.

Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Rabu (26/3), Jokowi tiba di Istana pukul 17.30 WIB. Jokowi tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.

Jokowi yang memakai baju batik langsung disambut Prabowo di Istana. Keduanya saling berjabat tangan dengan hangat. Turut menyambut Jokowi, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.

(apu/ams)

Jakarta -

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

(fca/gbr)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024) pagi. Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara, sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo usai pelantikan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, meyakini bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres. Ariyo, kata Prasetyo, memiliki rekam jejak yang bagus.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ. Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg. Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.

"Secara spesifik namanya staf khusus, kami nanti akan terus berdiskusi, tapi tentu dengan pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang. Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," ungkapnya.

Diketahui, Mayjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Kasetpres. Penujukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Mayjen TNI Ariyo Windutomo tercatat sebagai alumni Akmil 1996 yang ketiga sandang pangkat bintang dua. Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi orang pertama sandang bintang satu dan bintang dua.

Mayjen Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Selama ini, dia banyak mengemban jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Seperti menjadi Kabag Kepegawaian Kemhan, Kepala Biro Umum Setjen Kemhan. Dan yang terakhir, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto bersyukur diadakan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dia mengatakan kegiatan ini membuatnya hafal semua anggota kabinet.

"Saya di sini akhirnya melihat semua, karena saya pun belum hafal semua, saya pun juga baru," kata AM Putranto dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayai dirinya sebagai Kepala KSP. Ia berharap bisa bekerja 5 tahun ke depan untuk bangsa.

"Tapi saya berterima kasih kepada bapak presiden yang mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi kepada beliau untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih, yang insyaallahlima tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie, mengatakan retreat ini sangat inspiratif. Dalam retreat, para pembantu presiden membangun sinergisitas dan semangat kerja tim.

"Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Bapak Presiden kita harus team work," ujarnya.

Menurutnya, dengan berolahraga dan tinggal bersama akan menguatkan kerja tim. Ia menyebut dalam kabinet penting kerja sama dan berjalan beriringan untuk mencapai visi.

"Saya rasa kita berolahraga bersama, dan bertinggal bersama adalah suatu yang sangat efektif. Kita memulai team work, termasuk secara literally kita baris bersama, harus berirama itu pasti saya rasa ada manfaatnya ke depan bahwa kita harus berirama," ujarnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

(eva/aud)