Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada pada masa depan. Penggunaan e-voting dinilai dapat menjamin hak pilih warga, terutama yang merantau.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, awalnya mengatakan standar internasional bagi petugas pemilu harus diimplementasikan di Indonesia. Dia mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi jalan masuk implementasi standar itu.

"Jadi standar internasional itu perlu diimplementasikan terkait dengan hak asasi bagi petugas pemilu. Jadi mudah-mudahan kertas kebijakan ini bisa mendorong pemerintah untuk merevisi UU Pemilu kita yang tahun ini masuk Prolegnas," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengatakan Komnas HAM ikut memantau proses Pemilu. Dia menyoroti kurangnya mitigasi bencana sehingga banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.

"Saya juga dengan teman kita yang ke Sumut, di Sumut itu hampir 40 persen tidak bisa memilih karena terjadi bencana di Kota Medan dan banjir besar. Lalu di arah pegunungan juga longsor di mana-mana dan tidak ada mitigasinya," ujarnya.

Saurlin mengatakan mitigasi terhadap bencana saat pemilu perlu diperhatikan. Dia mengatakan pemerintah juga harus mencari solusi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) atau warga perantau yang tak pulang ke domisili saat pemilihan, terutama pilkada, dilakukan.

"Di Indonesia ini kan banyak orang Indonesia tidak bekerja di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarin aja nih. Kalau kamu nggak pulang, ya kamu ketinggalan hak pilih. Kami menemukan itu misalnya di Tegal. Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar Kota Tegal dan mereka tidak mau pulang untuk pilkada karena sayang kan uang untuk jualan warung Tegal kalau ditinggalin satu hari. Jadi warung Tegal di mana-mana itu ternyata mereka mempertahankan KTP, tidak mau pindah KTP," ujarnya.

Saurlin mengatakan teknologi dapat membantu efisiensi pemilu. Menurutnya, e-voting harus dipertimbangkan untuk pemilu di masa depan.

"Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan, ke depan harus pakai teknologi supaya memastikan jam kerja ini lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. Nggak ada pilihan, e-voting harus jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Dosen UGM Abdul Gaffar Karim, yang ikut dalam riset ini, menyebut ada temuan petugas KPPS perempuan bekerja lebih efektif. Dia mengatakan jumlah petugas perempuan yang mengalami kelelahan lebih sedikit.

"Kami menemukan data sampingan bahwa petugas KPPS perempuan itu bekerja lebih efektif sehingga kelelahan tidak terjadi sebanyak di petugas perempuan," kata Abdul Gaffar Karim.

Gaffar mengatakan tidak ada kematian petugas pemilu karena racun. Dia menuturkan penyebab kematian para petugas pemilu dipicu kelelahan.

"Kedua, semua meninggal dengan riwayat kardiovaskuler dan kasus terakhir yang meninggal itu terjadi karena kelelahan yang memicu persoalan kardiovaskuler. Jadi itu yang ditemukan oleh unit kedokteran. Yang terindikasi racun, kita ingat 2019 ada kabar bahwa ini diracun dan seterusnya, nggak ada racun. Tidak ada kasus diracun," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu.

2. Perbaikan tata kelola Pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas Pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemen waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas Pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas Pemilu yang sudah cukup berat.

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum,"

Semarang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta tindakan hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran hukum dalam kasus siswa SMKN 4 Semarang, GRO, yang meninggal dunia diduga akibat ditembak polisi.

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Komnas HAM belum memperoleh pengaduan resmi tentang peristiwa yang menewaskan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu.

Ia memastikan Komnas HAM akan memroses perkara tersebut jika sudah ada laporan yang disampaikan.

Selain menerima laporan resmi, lanjut dia, Komnas HAM bisa secara proaktif menangani perkara tersebut nantinya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam siaran persnya juga meminta Komnas HAM untuk turun tangan dalam perkara tersebut.

Direktir LBH Semarang Syamsudin Arif meminta Komnas HAM bersama LPSK dan Kompolnas terlibat langsung dan memberi perlindungan terhadap keluarga, teman, pihak sekolah, serta saksi lain dalam perkara itu.

"Menuntut pengusutan perkara secara transparan dan berkeadilan dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," katanya.

LBH juga mendesak reformasi di tubuh kepolisian untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dinihari.

Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar gangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024