Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.

(idn/idn)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menemui I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus, pria penyandang disabilitas tersangka kasus pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kapolda NTB. Gus Ipul juga mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polda NTB memastikan adanya komitmen untuk memproses kasus tersebut sesuai aturan tanpa mengesampingkan hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

?Saya ingin mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,? kata Gus Ipul di NTB, Senin (9/12/2024).

Dia meyakini hak-hak Agus akan dipenuhi dan diakomodasi dengan layak di Kepolisian NTB. Menurutnya, Polda NTB juga akan memproses hukum dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Agus dengan hati-hati dan teliti.



?Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi,? kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan telah bertemu dengan Agus dan pengacaranya. Saat bertemu Agus, ia menanyakan soal kondisi Agus. ?Hanya itu saja, dan saya tanya apakah kondisi baik-baik saja, dia bilang baik-baik, sebatas itu saya tadi ketemu,? katanya.

Lalu ia juga sempat menanyakan soal proses hukum yang dilalui Agus dalam menghadapi kasus ini. Pengacara menyebut Agus dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. ?Hak-haknya dipenuhi,? katanya.

Dia menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum diantaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan, pelayanan medis hingga psikis.

?Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi,? kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.

?Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu,? kata Irjen Pol Hadi.

Dia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari kedepan sebagai tahanan rumah.

?Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dua sudah kita berita acara interview (BAI), salah satunya memang ada anak-anak,? pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Langkah ini bertujuan untuk mempertajam program-program Kemensos yang berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan olehnya saat mengunjungi Kantor Kemenham, Kamis (28/11/2024). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Kami minta didampingi oleh Kemenham supaya kita tajam dalam menyusun program-program Kemensos," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Menurut, bidang tugas Kemensos juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan HAM yang menjadi bidang tugas dari Kemenham.

"Terkait tugas presiden, kita ada irisan-irisan dengan Kemenham ini, jadi hal yang perlu kita lakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan kita sudah ada rumusan program kerja yang berwawasan HAM," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Kemensos memiliki sasaran program yang di dalamnya terdiri dari masyarakat rentan. Ada juga beberapa kategori sasaran yang merupakan penyintas dari permasalahan sosial dan hukum, tentunya juga akan berkaitan dengan pemenuhan HAM.

Hal itu bukan tanpa sebab, karena bidang tugas Kemensos memang sangat bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan HAM yang harus dipenuhi pada setiap masyarakat.

"Ini (HAM) saya rasa mendasar sekali. Kami memiliki sasaran program bernama 12 PAS. Kepanjangan PAS itu adalah Pemerlu Atensi Sosial. Mereka itu adalah penyintas yang perlu direhabilitasi agar fungsi sosialnya utuh. Setelah utuh maka diberdayakan," ujarnya.

Di dalam 12 kategori sasaran Kemensos tersebut, diantaranya mencakup anak terlantar dan berhadapan hukum, afirmasi khusus komunitas adat terpencil (KAT), korban kekerasan termasuk pekerja migran bermasalah sosial, dan warga binaan eks napi.

"Jadi mereka (12 PAS) rata-rata yang rentan dan penyintas, korban Napza, dan HIV/AIDS. Mereka yang bermasalah sosial seperti kelompok minoritas. Kemudian perempuan rentan, dan fakir miskin," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kolaborasi yang terjalin bersama Kemenham akan diperdalam dengan pertemuan tim teknis satu sama lain untuk membahas isu-isu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan HAM.

"Sangat dekat sekali pak bidang tugas bapak (Kemenham) dengan bidang tugas kami," jelasnya.

Sementara itu, Natalius Pigai membenarkan keterkaitan yang dapat dijalin antara Kemensos dan Kemenham.

"HAM itu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Terkait pemenuhan kebutuhan HAM itulah hampir 80 persen kebijakannya itu ada di Kemenham. HAM itu juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Salah satu yang mengisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang lemah (rentan) itu masuk ke bidang kerja Kemensos," tutup Pigai.

(akd/akd)

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)