JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat membentuk tim gabungan atau working group untuk membahas pertukaran narapidana.

Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Ia mengatakan, meski kedua negara belum memiliki perjanjian yang mengikat terkait pertukaran narapidana, ia yakin riwayat persahabatan kedua negara akan mempercepat proses tersebut.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insya Allah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan, saat ini terdapat 5.000 narapidana WNI yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, kata dia, terbagi dua, yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi kedua-dua (golongan narapidana) ini jumlahnya membawa 5.000," kata Saifuddin.

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.