Menkumham, Supratman Andi Agtas, menegaskan tidak ada pembangkangan yang dilakukan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan draf RUU Pilkada. Supratman mengatakan jika DPR memiliki tugas sebagai pembentuk UU sesuai dengan UUD 1945.

"Saya rasa semua punya dasar. Siapa bilang DPR melakukan pembangkangan? Tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kan membentuk UU. Itu lembaga pembentuk UU, positif legislation itu ada di parlemen, ya kan," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Supratman mengatakan dalam perumusan draf RUU Pilkada, memang terdapat perdebatan-perdebatan. Supratman mengatakan pemerintah dan DPR pun akhirnya menyepakati draf RUU tersebut.

Supratman menyerahkan kepada penyelenggara pemilu, jika terdapat polemik materi muatan. Meski begitu, kata dia, revisi UU Pilkada itu akan menjadi rujukan dalam pencalonan pilkada.

"Terkait dengan materi muatan, kemudian bisa menimbulkan polemik, nanti akan kita serahkan kepada penyelenggara pemilu, yang pasti bahwa kalau seandainya nanti ini sudah diundangkan, maka itu akan menjadi sesuatu, menjadi dasar hukum pijakan untuk melakukan semua upaya dalam rangka pencalonan," ujarnya.

"Karena itu kita akan menunggu berikutnya, karena kan ini tidak langsung nih, kita belum tahu kapan jadwal DPR akan melakukan sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II," sambungnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tidak ada upaya menganulir putusan MK. Sebab, Supratman menyampaikan draf RUU Pilkada itu merujuk terhadap putusan MK.

"Sebenarnya bukan soal menganulir ya, kita kan tahu bahwa DPR itu menjadi lembaga pembentuk undang-undang ya kan, kalau kemudian ternyata pada hari ini parlemen pada akhirnya menyetuju sebuah draf yang tentu menjadi rujukan adalah juga menyangkut hasil keputusan MK, ya kita ya pemerintah setuju saja," tuturnya.

Sebelumnya, Baleg DPR menyetujui RUU Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi atau Awiek di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Pengambilan keputusan tingkat I itu diambil setelah Baleg DPR melakukan rapat maraton sejak pagi.

"Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" ujar Awiek.

"Setuju," kata anggota Baleg DPR disambut ketuk palu oleh Awiek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menghadiri rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.

Supratman terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih di dalamnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir dalam rapat tersebut.

Saat diminta memberikan sambutan pembuka oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek), Supratman mengaku tidak menyadari bahwa ia kini menjabat sebagai menteri. Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR.

"Rasanya masih seperti di tempatnya, Pak Awiek. Saya tidak sadar sudah bergeser, Pak Baidowi," kata Supratman diiringi tawa peserta rapat.

Selanjutnya, Supratman membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pilkada dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah awalnya mengajukan 140 DIM baru, namun kemudian menarik seluruh DIM tersebut.

Achmad Baidowi kemudian memuji kehadiran Supratman dalam rapat Baleg yang langsung membahas RUU Pilkada.

"Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Baleg. Tadi sambutan pertama sebagai menteri di DPR," ujar Awiek.

Sebagai informasi, ada beberapa rapat di Baleg yang membahas RUU Pilkada pada hari ini. Rapat pertama dimulai pukul 10.00 WIB, yaitu rapat kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI.

Pada pukul 13.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pilkada.

Malam harinya, tepat pukul 19.00 WIB, Baleg kembali menggelar rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD RI untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada.