"Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemrakarsa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan penyusunan regulasi memang berada di bawah koordinasi kementeriannya, namun keputusan final tetap bergantung pada arahan Presiden terkait urgensi dan pihak yang akan memprakarsai RUU.

"Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah," ujar Yusril dalam rapat bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Kamis (27/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karena penyusunan regulasi berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, Yusril menuturkan pihaknya perlu menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait dan bersepakat sebelum diajukan ke Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menyampaikan bahwa DPR telah menyerahkan pembahasan RUU Keamanan Laut sepenuhnya kepada Pemerintah, termasuk untuk keputusan pihak yang menjadi pemrakarsa.

Sementara itu, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari menegaskan dalam penyusunan RUU Keamanan Laut, prosesnya bisa dilakukan bersama antara Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Kumham Imipas.

Untuk itu, diusulkan agar Kemenko Polkam bisa menyiapkan materi teknis RUU Keamanan Laut, sedangkan Kemenko Kumham Imipas menangani aspek normatif dari RUU tersebut.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep naskah akademis RUU Keamanan Laut sebagai hasil pembahasan yang dilakukan oleh berbagai pihak sejak tahun 2016.

Ia juga menyampaikan bahwa muncul usulan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 guna memperjelas kewenangan Bakamla dalam melakukan penyidikan dan statusnya sebagai coast guard.

Adapun rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPR terkait RUU Keamanan Laut yang telah diselenggarakan pada 11 Februari 2025. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa RUU Keamanan Laut akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

RUU Keamanan Laut dinilai sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Dalam rapat antara Kemenko Kumham Imipas dan Bakamla, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bakamla juga telah memiliki draf awal yang dapat dijadikan dasar diskusi lebih lanjut guna mempercepat proses legislasi dan implementasi kebijakan keamanan laut di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah dan DPR sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut guna memperkuat pengamanan laut Indonesia.

Menurut Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai negara kepulauan, coast guard Indonesia masih sangat lemah dibandingkan negara tetangga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

"Saran kepada pimpinan, dalam membahas RUU ini, mohon juga dilibatkan bapak-bapak dari kedua Kemenko ini, yang benar-benar memahami dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan undang-undang yang komprehensif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan ada 13 lembaga penegak hukum untuk mengurusi keamanan laut. Lodewijk mengusulkan dibentuknya satu aturan yang mengurusi keamanan laut.

"Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh UU dan, di antara 13 ini, 6 di antaranya punya armada, punya kapal," kata Lodewijk dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Nah, di sinilah, dengan punya wewenang-aturan dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing," tambahnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar dibuat coast guard yang bertugas sebagai koordinator. Politikus Golkar itu meyakini pimpinan coast guard nantinya mampu mengkoordinasi lembaga yang ada jika adanya peraturan yang mendasari.

"Kalau kita identifikasi persoalannya, sebenarnya kita harapkan ini kita harapkan artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan, apakah katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu?" ujar Lodewijk.

"Kalau kita sudah memberikan dia undang undang sebagai koordinator, seharusnya mampu," tambahnya.

Lodewijk juga menilai kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Mantan Danjen Kopassus itu pun mengatakan selanjutnya akan bertindak tegas.

"Kenapa kok di laut berat banget, nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada dua kemenko yang berurusan itu. Percayalah, kami insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyarankan dibentuknya satu regulasi khusus untuk mengatur penegakan hukum di laut, yakni rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.

"Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut, pertama, perlu dirumuskan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut. Dirinya menyebut ingin agar lembaga keamanan wilayah laut yang lebih kuat.

"Karena memang (RUU Keamanan Laut) dirasakan sangat penting. Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Yusril di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menyebut Indonesia harus memiliki ketahanan wilayah laut yang kuat. Dirinya mencontohkan kasus di perairan Natuna.

"Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, dimana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain, tapi dibandingkan dengan mereka coast guard kita ternyata lemah," katanya.

Yusril mengatakan perihal usulan RUU tersebut telah disepakti oleh Komisi I DPR RI. Dirinya menyebut jika diperintah oleh Presiden, pembuatan draft RUU ini dapat disiapkan dalam beberapa bulan.

"Dan kalau Bapak Presiden menetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk mendraft RUU ini, Insyaallah hanya dalam beberapa bulan," sebutnya.

Yusril menjelaskan usulannya itu mungkin dibentuk satu badan yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, bersifat non militer. Kalau untuk kemanan, adalah wewenang dari angkatan laut.

"Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut tidak bisa diganggu sama yang lain," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah lembaga itu akan menggantikan Bakamla yang telah ada, dirinya menyebut belum tentu. Bisa saja, kata dia, Bakamla yang diberikan kewenangan yang lebih luas.

"Belum tentu. Jadi kan bisa saja Bakamla itu yang ditransformasikan, diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas, kemudian jadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menegakkan keamanan laut di luar militer," ungkapnya.

Sebelumnya, Yusril menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Simak Video: Regulasi Tumpang Tindih, Pemerintah Usul Dibentuk RUU Keamanan Laut

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.