Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur. Mereka kabur setelah menjebol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Diketahui, delapan tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu (27/4/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Mereka yang kabur merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Adapun kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun, Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang dan Harliko (28) warga Desa Sawah.

Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono menceritakan para pelaku kabur setelah membobol dinding kamar mandi tahanan yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Setelah membobol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Para tersangka, sambungnya, langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Kata Lispono, aksi para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sedangkan pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh Polsek jajaran terus melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Tahanan kasus pencabulan berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di ruang tahanan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. EH diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu usai mencabuli 2 cucunya sendiri.

EH ditemukan tewas tergantung di kamar mandi ruang tahanan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4/2025). EH pertama kali ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Saksi HK selanjutnya memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan kemudian memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole pun membuka ruang tahanan. Petugas jaga pun melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. EH kemudian bunuh diri karena diduga malu atas perbuatannya.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Areis menambahkan, pihak keluarga menolak autopsi jasad EH. Kini jasadnya telah dievakuasi dan dimakamkan pada hari ini.

"Pihak keluarga menerima secara ikhlas kematian korban dengan membuat surat penolakan autopsi. Usai dievakuasi, rencananya pemakaman EH akan dilaksanakan, Senin (21/4)," jelasnya.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) menyesalkan soal fitnah yang terus berdatangan soal ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). AAJ mendukung Jokowi menempuh jalur hukum.

"Kami adalah relawan Jokowi. Kami tidak rela jika Bapak Jokowi terus dihujat, difitnah dan dimaki-maki termasuk yang dilakukan sekelompok orang dari Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA) yang mempersoalkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Kami tidak akan tinggal diam!" ujar Wakil Sekjen AAJ Ngatno dalam keterangannya, Kamis (16/4/2025).

Ngatno mengatakan Relawan AAJ mendukung sepenuhnya langkah Jokowi jika nanti menempuh jalur hukum. Menurut dia, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa ijazah Jokowi asli sehingga hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Bapak (Jokowi) juga punya hak hukum. Tidak ada kasta dalam perlakuan hukum. Kami di AAJ justru mendorong Bapak menempuh langkah hukum," tegas Ngatno.

"Bapak sendiri sudah membentuk tim kuasa hukum. Saya kira arahnya sudah jelas dan kita semua wajib menghormatinya. AAJ tetap taat instruksi. APA KATA JOKOWI!" tambahnya.

Kemudian, Ngatno menambahkan bahwa AAJ juga sudah merasa gerah dengan semua perlakuan kelompok pembenci Jokowi ini. Dengan itu, ratusan relawan AAJ turun di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, pada Rabu (15/3), sebagai wujud dukungan.

"Kami tidak buta kita tidak tuli. AAJ terus mencermati setiap perkembangan yang berkaitan dengan Bapak. Kami menganggap mereka ini sudah keterlaluan dan tidak lagi punya nalar dan logika. Tetapi kami di AAJ ini solid. Tidak bergerak liar. Selalu satu komando," ujar dia.

"Ada sekitar 300 personel AAJ Solo Raya yang spontan datang ke kediaman Bapak di Sumber. Sebenarnya masih ada relawan AAJ dari Banyumasan, Pantura Barat dan Pantura timur yang ingin gabung. Tapi untuk sementara cukup AAJ dari Soloraya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang menamakan diri Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA), mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Rabu (15/4). Mereka datang dengan membawa spanduk dan mengenakan ikat kepala 'Adili Jokowi'.

Klarifikasi UGM

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

"Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," kata Wening saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Fortakgama, dilansir detikJogja, Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Roy Suryo cs, Wening menyatakan UGM memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan.

"Jadi itu telah kami sampaikan secara lengkap. Misalnya kami memiliki (salinan) ijazah mulai dari ijazah STTB (surat tanda tamat belajar) dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga," imbuhnya.

Simak juga Video 'Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kanal gaya hidup, hiburan, teknologi, dan otomotif ANTARA pada Rabu (16/4) di antaranya menyiarkan warta tentang upaya hukum aktor Kim Soo-hyun, pemeran film "Perang Kota", pengamanan ruang digital anak, pengembangan platform media sosial OpenAI, hingga harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon.

Berikut rangkuman dan tautan berita-berita kemarin yang dapat disimak kembali pagi ini.

Kim Soo-hyun tempuh jalur hukum

Aktor Korea Selatan Kim Soo-yun menempuh jalur hukum dalam menghadapi unggahan dan komentar jahat terhadap dirinya di internet. Agensi Gold Medalist menyatakan bahwa unggahan informasi tidak berdasar dan komentar jahat yang terus menerus disebarkan secara daring telah merusak reputasi artisnya.

Ariel Tatum banyak diskusi untuk mendalami peran di "Perang Kota"

Aktris Ariel Tatum banyak berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mendalami peran sebagai Fatimah dalam film "Perang Kota" yang disutradarai oleh Mouly Surya. Film yang akan ditayangkan pada 30 April 2025 ini menggambarkan kehidupan di Jakarta di bawah pemerintahan kolonial, menampilkan potret individu yang mendambakan kemerdekaan.

Meta memfasilitasi orang tua untuk ikut menjaga ruang digital anak

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna platform media sosial yang masih remaja, perusahaan teknologi Meta memfasilitasi para orang tua untuk ikut menjaga keamanan ruang digital anak-anak mereka melalui Akun Remaja.

OpenAI kembangkan platform media sosial serupa X

Perusahaan teknologi kecerdasan buatan OpenAI mengembangkan platform media sosial serupa X. Purwarupa platform media sosial dengan dukungan kemampuan ChatGPT itu itu sedang diuji coba.

Penyebab harga Jeep Wrangler Rubicon mencapai Rp2,38 miliar

Chief Operating Officer Jeep Indonesia Ario Soerjo menyampaikan bahwa harga Jeep Wrangler 4-Door Rubicon mencapai Rp2.389.000.000 karena kendaraan ini diimpor secara utuh dari Amerika Serikat. "Kita bayar pajak itu full, tidak ada potongan apapun," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Dua pelajar SMK Negeri di Tulungagung harus mengikuti Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya saat ini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan kedua pelajar itu BK dan FAN yang berasal dari 2 SMK Negeri yang berbeda.

"Sesuai pengajuan izin yang diajukan sekolah, ujian diselenggarakan mulai 10-22 April ini. Proses ujian kami fasilitasi di ruang layanan Litmas Lapas Tulungagung," kata Rizal Arbi, Sabtu (12/4/2025).

Saat proses ujian berlangsung kedua warga binaan itu masing-masing mendapatkan pendampingan dari 2 pengawas dari sekolah masing-masing.

Menurutnya kebijakan lapas memberikan kesempatan kedua pelajar tersebut untuk mengikuti ujian akhir sesuai dengan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga fungsi lapas dalam memberikan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

"Harapan kami, FAN dan BK tetap memperoleh haknya untuk menempuh pendidikan, walaupun berada di dalam lapas. Apalagi ini adalah ujian akhir jenjang. Semoga ke depan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Salah seorang pelajar tersebut saat ini berstatus sebagai tahanan Polres Tulungagung dalam kasus kepemilikan bahan peledak atau petasan. Mereka akan menjalani seluruh rangkaian proses peradilan hingga mendapat vonis dari majelis hakim.

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terus bergulir di persidangan. Owner skincare Mira Hayati dan suami Fenny Frans, Mustadir dg Sila dijadwalkan menjalani sidang hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sidang Mira Hayati sedianya digelar di Ruangan Harifin A Tumpa, sedangkan Mustadir dg Sila akan menjalani sidang di Ruangan Bagir Manan. Adapun agenda persidangan yakni pemeriksaan saksi.

"Sidang hari ini masih (pemeriksaan) saksi," ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (10/4/2025).

Jaksa tidak menyebutkan berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan pada persidangan Mira Hayati dan Mustadir dg Sila. Namun, ia hanya menuturkan jika pada sidang Mira Hayati, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli.

"Masih saksi (agenda sidang Mira Hayati) kayaknya ahli," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan tahanan Mira Hayati. Kini Mira Hayati telah keluar dari Rutan Kelas I Makassar dan menjadi tahanan rumah.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar, Ahmad Sutoyo kepada detikSulsel, Selasa (8/4).

Sementara itu, Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Mira Hayati mengajukan permohonan pengalihan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Permohonan itu diajukan dengan alasan kondisi bayi Mira Hayati yang lahir prematur.

"Iya (mengajukan pengalihan tahanan menjadi) tahanan rumah atau (tahanan) kota. Kami melakukan permohonan demi bayinya yang lahir prematur," ujar pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (21/3/2025).

Permohonan pengalihan status tersebut telah diajukan saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (11/3) lalu. Ida menyebut pihaknya selalu mengupayakan pengalihan tahanan untuk kliennya.

"Setiap sidang saya selalu tanyakan (kepada majelis hakim), YM (Yang Mulia) jawab belum dimusyawarahkan," katanya.

"Dan disuruh melengkapi (dokumen) paspor dan lain-lainnya," lanjutnya.

Dalam wawancara terpisah, Ida menjelaskan upaya itu terus dilakukan mengingat kondisi bayi Mira Hayati yang membutuhkan ibunya. Meskipun bayi tersebut telah mendapatkan air susu ibu (ASI), namun kesulitan meminum dari dot.

"Jadi meskipun ada masalah seperti ini, tolonglah beri ruang untuk anak bayi. Ada bayi di sini yang butuh ASI ibunya, karena susah minum ya. Terus terang iya, dia (bayi) susah sekali (minum asi dari) dot," tutur Ida usai menjalani persidangan pada Kamis (20/3).

Untuk diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan dua produk skincare bermerkuri dan satu di antaranya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua produk yang diduga mengandung merkuri tersebut yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Dari hasil pengujian laboratorium BPOM Makassar disimpulkan bahwa kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar JPU dalam persidangan.

"Ditemukan bahwa produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," jelasnya.

Mira Hayati pun terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 miliar. Hal ini berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Mira Hayati yaitu Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan prajurit TNI aktif yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementan akan pensiun. Supratman merujuk hal itu telah diatur dalam rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini digodok.

"Nanti akan dilihat pasti akan pensiun gitu, nanti akan disesuaikan karena itu sudah jelas dalam undang-undang," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Supratman meminta publik tak khawatir mengenai dwifungsi ABRI. Dia mengatakan jabatan TNI di kementerian/lembaga masih berkaitan dengan tugas pertahanan.

"Kan nggak ada sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," sambungnya.

Diketahui, saat ini posisi Inspektur Jenderal (Irjen Kementan) dijabat Mayjen TNI Irham Waroihan. Mengenai proses RUU TNI, kini Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat bakal beleid itu akan dibawa ke rapat paripurna.

Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto.

Sebagaimana tertuang dalam rapat, delapan fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota Dewan.

"Setuju," jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Adapun Komisi I DPR RI lewat Panja RUU TNI telah melaksanakan sejumlah rapat untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usai pensiun bagi prajurit, dan Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Simak Video 'DPR Sebut Ada 3 Pasal yang Diubah di RUU TNI: Usia Pensiun-Jabatan Sipil':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari ini, Tessa Mariska mengunjungi Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya yang ditahan atas dugaan kasus TPPU dan pemerasan. Tepat hari ini pula Nikita Mirzani berulang tahun ke-39.

Dengan membawa kue ulang tahun, perempuan yang pernah bertengkar dengan Nikita Mirzani itu menyampaikan doa terbaik.

"Alhamdulillahnya ini kan ulang tahunnya Niki, jadi kita pikir, 'Ah ini ulang tahunnya Niki, ya udah kita (jenguk)', karena kemarin Saipul Jamil pas jenguk katanya Niki menyampaikan salam untuk saya makanya saya ke sini," ungkap Tessa setelah keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya pada Senin (17/3/2025).

Namun, pemain film Dendam Pocong Mupeng tersebut hanya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani sebentar karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ia menyampaikan kondisi Nikita Mirzani di hari ulang tahunnya itu. Tessa menjelaskan Nikita Mirzani terlihat cantik.

"Niki cantik, tadi melambaikan tangannya ke saya terus dia mau ibadah (salat) jadi saya tungguin setelah salat zuhur," tuturnya lagi.

"Aku kirim surat, 'Yang penting aku percaya sama kamu. Aku minta maaf karena nggak bisa menunggu kamu selesai ibadah. Aku doain yang terbaik buat kamu. Agar kamu kuat dan kamu sehat. Kamu menunjukkan muka kamu aja tadi, kamu lagi sehat banget, muka kamu aja ceria'," ungkap Tessa.

Bukan hanya itu, Tessa Mariska juga berharap agar permasalahan yang dihadapi Nikita Mirzani cepat selesai.

"Semoga cepat selesai ya masalahnya yang lagi kamu hadapi. Kamu tunjukin kalau kamu bisa berjuang di persidangan nanti," katanya lagi.

Permasalahan Nikita Mirzani dengan Tessa Mariska terjadi pada 2019. Perseteruan itu dikarenakan saat Nikita Mirzani menanggapi komentar anak Tessa Mariska, Anggie Jhovanny, di sebuah akun gosip. Dalam komentarnya, Anggie Jhovanny menyoroti rekam jejak digital Nikita Mirzani yang bakal disesali oleh anak-anaknya.

Komentar itu diunggah Nikita di akun media sosialnya disertai kalimat akan memenjarakan putri Tessa Mariska. Dampak unggahan Nikita Mirzani tersebut, akun Instagram Anggie kemudian ramai. Atas masalah tersebut, sebagai seorang ibu, Tessa Mariska kemudian membela putrinya dan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Video: Polisi Benarkan Nikita Mirzani Sedang Jalani Pemeriksaan di Polda

Video: Polisi Benarkan Nikita Mirzani Sedang Jalani Pemeriksaan di Polda

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda (National Coordinator for Counterterrorism and Security/NCTV) memperkuat pencegahan terorisme di ruang siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta (10/3).

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut akan lebih menitikberatkan pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya.

"BNPT berharap dengan MoU ini, ke depannya, kami dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber," ungkap Eddy.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen, maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok kelompok terorisme.

Oleh sebab itu, kata dia, kemungkinan ke depannya kedua belah pihak akan lebih fokus berbagi informasi tentang analisis di ruang siber serta meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marc Gerritsen turut menekankan pentingnya perhatian yang terus-menerus dalam menghadapi ancaman terorisme yang juga dipengaruhi kondisi global.

Dia menyebutkan hal yang sama berlaku di Belanda karena selalu ada masalah risiko serta perkembangan yang berbeda.

"Perhatian terus-menerus kami di bidang radikalisasi dan apa yang kami lihat, yaitu radikalisasi di Belanda dan mungkin juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari luar negeri," ujar Gerritsen.

Untuk itu, ia menilai isu terorisme membutuhkan perhatian terus-menerus, sehingga fakta bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada serangan terbuka di Indonesia merupakan hal baik, namun hal tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan.

Gerritsen pun berharap kerja sama kali ini dapat memperkuat strategi pencegahan terorisme di kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas analisis, serta penguatan berbagai langkah kontra-radikalisasi di dunia digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Nikita Mirzani resmi ditahan terkait kasus pengancaman dan pemerasan terhadap bos skincare sebesar Rp 4 miliar. Berikut sederet gestur Nikita saat dibawa polisi menuju ruang tahanan!

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025