"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendukung inisiasi Rumah Sakit (RS) Islam Sultan Agung Semarang dalam menjalin kerja sama peningkatan layanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dia menuturkan fungsi Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas bersifat mendukung dan menjembatani. Apabila kerja sama tersebut menyangkut perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, maka ruangnya ada di Kemenko.

"Namun untuk pelaksanaan teknis tetap menjadi domain kementerian teknis terkait," ujar Menko Yusril dalam audiensi bersama jajaran RS Islam Sultan Agung Semarang di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasikan.

Ia memberi masukan bahwa kerja sama yang diinisiasi tersebut bisa dimulai dari wilayah Jawa Tengah sebagai pilot project atau proyek percontohan, misalnya bisa dimulai dari Lapas Nusakambangan, sebagai contoh awal sebelum kerja sama diperluas.

Yusril pun menginstruksikan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imipas untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara RS Islam Sultan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna merancang bentuk kerja sama yang konkret.

Adapun audiensi juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.

Dari pihak RS Islam Sultan Agung Semarang, hadir Direktur Utama dr. Agus Ujianto beserta jajaran. Dalam paparannya, dr. Agus menjelaskan maksud kunjungan tersebut adalah untuk membangun kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bertugas di lapas dan rumah tahanan (rutan).

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman," kata dr. Agus pada audiensi.

Manajer Litbang dan Diklat RS Islam Sultan Agung dr. Galih Pria Pambayun menambahkan bahwa RS Islam Sultan Agung siap menyediakan layanan telemedisin yang terintegrasi untuk mendata dan menangani isu kesehatan fisik maupun mental penghuni lapas.

"Dengan akreditasi A yang kami miliki, kami siap memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di lapas secara berkelanjutan," ucap Galih.

Deputi Ibnu menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaan teknis tetap berada di bawah kewenangan Ditjenpas.

"Setiap warga binaan tetap memiliki hak kesehatan yang sama seperti masyarakat umum. Karena itu, medical record sangat penting untuk diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan," ujar Ibnu.

Dirinya turut menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam implementasi kerja sama tersebut. Pihaknya pun ingin memastikan bahwa asas akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap proses yang akan dilaksanakan bersama.

Selain itu, Deputi Surya turut menyampaikan dukungannya. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 12 klinik pemasyarakatan yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan.

"Penguatan kerja sama ini akan semakin memperluas akses kesehatan yang layak bagi warga binaan," ungkap Surya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025