KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial menampilkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo memakai rompi tahanan.

Dengan demikian, muncul kesan bahwa Roy Suryo saat ini sedang terjerat kasus hukum. Sebagai konteks, nama Roy Suryo memang dalam perbincangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, setelah ditelusuri unggahan itu perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Narasi yang beredar

Unggahan yang menampilkan Roy Suryo mengenakan rompi tahanan dibagikan akun Facebook ini pada 30 April 2025.

Berikut keterangan teks yang disampaikan:

Selamat Siang Indonesia

Selamat siang semuanya..

Kecuali Roy Suro 'selamat kembali'

Penelusuran Kompas.com

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan foto itu identik dengan yang ada di laman Kompas.comini.

Foto itu adalah momen Roy Suryo meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menuju Rutan Salemba pada 29 September 2022.

Saat itu, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi.

Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang mengarah pada kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA).

Diberitakan Kompas.comsebelumnya, pada 30 April 2025 Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.

Salah satu terlapor yang diadukan Jokowi adalah Roy Suryo. Namun hingga kini tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan.

Unggahan itu tidak memberikan konteks peristiwa yang utuh sehingga berpotensi menjadi gangguan informasi.

Kesimpulan

Foto yang menampilkan Roy Suryo memakai rompi tahanan dibagikan dengan narasi keliru.

Adapun foto itu diambil pada 2022 ketika Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi. Hingga artikel itu dibuat, tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan aparat pada 2025.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Budi Kuntoro secara tegas meminta Roy Suryo menghentikan pernyataan yang dinilai menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional. Pakar telematika itu tengah disorot terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) .

Menurut Budi, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan," ujar Budi, Kamis (1/5/2025).



Budi menegaskan, ucapan-ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terutama yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Ini menyangkut harga diri bangsa. Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik," katanya.

Pasbata menegaskan komitmennya untuk tidak terpancing melakukan tindakan reaktif. Menurut Budi, sikap ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan komitmen menjaga persatuan bangsa.

"Kami sabar karena kami patuh pada hukum. Kami tidak ingin negara ini terpecah belah. Karena itu, kami tidak melakukan gerakan apa pun. Tapi kami minta, Roy Suryo dan kawan-kawan jangan terus menyulut kemarahan rakyat," katanya.

Budi menyinggung beberapa tokoh lain yang dianggap turut menyebarkan provokasi, seperti Dr. Tifa. Budi menilai tindakan mereka sebagai bentuk kebencian dan dendam akibat kepentingan politik. Ia menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik.

"Saatnya kita bersatu. Kritik itu sah, tapi bukan untuk menghancurkan. Kritik harus membangun, bukan menjadi alat pecah belah," katanya.

Budi menambahkan, Pasbata mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpancing oleh narasi provokatif, dan senantiasa mengedepankan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang. Bangsa Indonesia memerlukan kontribusi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan martabatnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar telematika Roy Suryo terus mempertanyakan keaslian ijazah UGM milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Sekjen Pasbata), Budi Kuntoro mengingatkan Roy Suryo untuk menghentikan pernyataan yang dapat menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional.

Menurut dia, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Selain itu, ia menuding, pernyataan Roy Suryo mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan saja mental, siapkan keterangan, dan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan," ucap Budi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025)

Menurut Budi, berbagai ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan.

"Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik," kata Budi.

Jakarta -

Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) menyesalkan soal fitnah yang terus berdatangan soal ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). AAJ mendukung Jokowi menempuh jalur hukum.

"Kami adalah relawan Jokowi. Kami tidak rela jika Bapak Jokowi terus dihujat, difitnah dan dimaki-maki termasuk yang dilakukan sekelompok orang dari Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA) yang mempersoalkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Kami tidak akan tinggal diam!" ujar Wakil Sekjen AAJ Ngatno dalam keterangannya, Kamis (16/4/2025).

Ngatno mengatakan Relawan AAJ mendukung sepenuhnya langkah Jokowi jika nanti menempuh jalur hukum. Menurut dia, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa ijazah Jokowi asli sehingga hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Bapak (Jokowi) juga punya hak hukum. Tidak ada kasta dalam perlakuan hukum. Kami di AAJ justru mendorong Bapak menempuh langkah hukum," tegas Ngatno.

"Bapak sendiri sudah membentuk tim kuasa hukum. Saya kira arahnya sudah jelas dan kita semua wajib menghormatinya. AAJ tetap taat instruksi. APA KATA JOKOWI!" tambahnya.

Kemudian, Ngatno menambahkan bahwa AAJ juga sudah merasa gerah dengan semua perlakuan kelompok pembenci Jokowi ini. Dengan itu, ratusan relawan AAJ turun di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, pada Rabu (15/3), sebagai wujud dukungan.

"Kami tidak buta kita tidak tuli. AAJ terus mencermati setiap perkembangan yang berkaitan dengan Bapak. Kami menganggap mereka ini sudah keterlaluan dan tidak lagi punya nalar dan logika. Tetapi kami di AAJ ini solid. Tidak bergerak liar. Selalu satu komando," ujar dia.

"Ada sekitar 300 personel AAJ Solo Raya yang spontan datang ke kediaman Bapak di Sumber. Sebenarnya masih ada relawan AAJ dari Banyumasan, Pantura Barat dan Pantura timur yang ingin gabung. Tapi untuk sementara cukup AAJ dari Soloraya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang menamakan diri Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA), mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Rabu (15/4). Mereka datang dengan membawa spanduk dan mengenakan ikat kepala 'Adili Jokowi'.

Klarifikasi UGM

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

"Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," kata Wening saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Fortakgama, dilansir detikJogja, Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Roy Suryo cs, Wening menyatakan UGM memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan.

"Jadi itu telah kami sampaikan secara lengkap. Misalnya kami memiliki (salinan) ijazah mulai dari ijazah STTB (surat tanda tamat belajar) dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga," imbuhnya.

Simak juga Video 'Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!':

(azh/imk)