JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyebut lembaga investasi tersebut tetap bisa diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengungkapkan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Dengan demikian, BPK punya kewenangan megaudit Danantara.

"BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan," ucapnya.

Rosan menambahkan, Danantara akan banyak diawasi oleh berbagai pihak.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tegasnya.

Diketahui, Danantara sudah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo dalam pidatonya pun menyampaikan bahwa Danantara dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

Selain itu, Prabowo ingin menekankan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun," kata Prabowo dalam paparan pidatonya.

Prabowo menyebut, pengelolaan yang transparan menjadi penting untuk memastikan Danantara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar dia.