Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mengeluarkan paspor RI terbaru pada Agustus 2025. Peluncuran dokumen imigrasi ini diharapakan dapat meningkatkan kekuatan paspor RI di tingkat internasional.

"Kita merencanakan akan mengubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada bulan Agustus. Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Agus mengatakan bahan dari paspor baru yang akan dirilis sudah memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Ia mengatakan paspor baru itu bakal diluncurkan Agustus mendatang.

"Bahan-bahan yang kita gunakan ini sudah memenuhi standar internasional ICAO. Jadi mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks rasio," ungkapnya.

Diketahui desain paspor baru Indonesia telah diluncurkan oleh Ditjen Imigrasi pada 17 Agustus 2024. Tampilan desain baru paspor Indonesia memiliki nuansa warna merah dan putih.

Halaman depan paspor baru ini berwarna merah dengan huruf dan lambang Garuda berwarna putih. Hal ini melambangkan bendera RI.

Wamen Imipas, Silmy Karim, saat menjabat sebagai Ditjen Imigrasi, sempat mengatakan desain baru paspor Indonesia disesuaikan dengan standar dan rekomendasi ICAO Annex 9 tentang Facilitation Bab 3, Subbab C. Bahwa setiap negara harus secara berkala memperbarui teknik dan fitur pengaman paspor.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari upaya pemalsuan, replikasi, penggantian/penghapusan data, dan modus operandi pemalsuan paspor lainnya," jelasnya.

"Penggunaan kombinasi fitur pengamanan bahan baku dan teknologi percetakan baru menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara dan juga memberikan kemudahan dalam proses autentikasi," ucapnya.

Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan mulai Minggu (19/1), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

"Pembebasan tahanan... tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (17/1), dikutip dari AFP.

Kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan itu, sementara kabinet penuh akan bersidang untuk memberikan suara.

Daftar tersebut mencakup 69 perempuan, 16 laki-laki, dan 10 anak di bawah umur. Menurut kementerian, narapidana termuda dalam daftar tersebut berusia 16 tahun.

Daftar tersebut hanya mencakup tujuh tahanan yang ditangkap sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut juga terdapat Khalida Jarar, seorang anggota parlemen Palestina berhaluan kiri yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel pada beberapa kesempatan.

Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, wanita berusia 60 tahun itu ditahan sejak saat itu tanpa dakwaan.

Pada September 2021, Jarar dibebaskan setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Israel karena berpartisipasi dalam kegiatan PFLP.

Menurut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembebasan sandera sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai Minggu.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Tiga nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani dinas militer pada hari serangan Hamas.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah meminta sekutu politik untuk memberikan suara menentang kesepakatan Gaza.

Sebelumnya, kabinet keamanan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

Dilansir dari CNN, sebelas anggota kabinet keamanan pada Jumat (17/1) menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang telah diumumkan oleh pemerintah Qatar pada Rabu (15/1) lalu.

Namun, hasil ini masih harus disetujui oleh kabinet lengkap Israel yang beranggotakan 33 orang.

Meskipun demikian, sebanyak 116 orang dan melukai lebih dari 264 orang sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

Dari mereka yang tewas, 30 orang adalah anak-anak dan 32 orang adalah wanita.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Sura

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah meradikalisasi 8.118 narapidana terorisme (napiter) sepanjang tahun 2024.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Dikatakan oleh Kapolri bahwa upaya deradikalisasi yang merupakan salah satu langkah soft approach yang dilaksanakan agar para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

Adapun dalam penanggulangan terorisme dengan cara hard approach, Kapolri menegaskan bahwa kepolisian selalu mengedepankan preventive strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolri menerangkan bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/ lembaga maupun stakeholder luar negeri dan enam kementerian/lembaga dalam negeri,” ujarnya.

Beberapa kementerian/lembaga dalam negeri itu adalah Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Dukcapil Kemendagri, PT KAI, dan PT Pertamina.

Pada Selasa ini, Polri menggelar acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa PJU Polri, salah satunya adalah Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, anggota Kompolnas, anggota KPU, dan beberapa tamu undangan lainnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.