Jakarta -

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Bareksrim Polri. Jokowi mengaku sedih jika proses hukum soal tudingan palsu ijazah palsu masuk tahap selanjutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan," kata Jokowi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Namun, menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Simak juga Video: Jokowi Ditanya Ijazah SD hingga Universitas saat Diperiksa Bareskrim

Saksikan Live DetikSore:

(rfs/imk)

Musi Rawas -

Beredar isu jika puluhan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang diborgol saat polisi melakukan pengamanan ketika kerusuhan adalah oknum provokator. Namun hal ini dibantah Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta.

"Bukan, mereka kita amankan (borgol) untuk meminimalisir saat personel masuk ke lapas, mereka tidak menyerang kita dari belakang saat proses pengamanan kerusuhan tersebut," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan setelah pihak kepolisian sampai di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB, polisi pun langsung melakukan penjagaan di sekitar lapas agar memastikan tidak ada warga binaan yang kabur.

"Kemudian kita melakukan tembakan peringatan ke arah atas terlebih dahulu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam. Setelah itu, mereka langsung tiarap dan kami pun langsung masuk," ungkapnya.

Agung menjelaskan terdapat 6 titik dimana warna binaan tersebut berkumpul dan polisi pun langsung mengamankan terlebih dahulu warga binaan yang berada di pinggir area lapas.

"Saat kita masuk baru kita amankan para warga binaan yang berada di area samping seperti ruang UKS dan dapur karena kita fokus masuk ke tengah. Kalau tidak kita amankan mereka terlebih dahulu, takutnya mereka menyerang anggota dari belakang. Memang taktiknya begitu," ungkapnya.

Agung menjelaskan puluhan warga binaan yang diborgol dan disuruh tiarap tersebut berada di area samping lapas sehingga ditakutkan mereka akan memberontak dan menyerang balik para anggota polisi.

"Teknisnya supaya mereka tidak melawan, karena kalo mereka berdiri semua itu ditakutkan mereka akan melawan. Hal ini dilakukan agar kerusuhan tersebut dapat dihentikan secepatnya dan tidak berlanjut saat proses pengamanan serta tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Setelah proses pengamanan berjalan lancar, kata Agung, para warga binaan tersebut pun langsung dibagi menjadi dua kelompok agar mempermudah dalam memonitor mereka.

"Karena kita masuk itu kan berkelompok, takutnya saat mereka tidak dipisah, mereka akan menyerang balik. Karenanya di bagi warga binaannya, mereka kita pisah supaya lebih mudah untuk memonitornya," ungkapnya.

Sementara untuk oknum warga binaan yang diduga menjadi provokator dalam kerusuhan tersebut, polisi masih melakukan proses penyelidikan.

"Untuk oknum yang diduga provokator itu sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak reskrim," tuturnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tak tampak di Bareskrim Polri perihal kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tak datang karena memang keterangan belum dibutuhkan tim penyidik.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menegaskan jika penyidik hanya memerlukan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Maka Jokowi tak perlu hadir dalam undangan hari ini.

"Memang hanya permintaan untuk dokumen (ijazah) dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim," kata Yakup kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (9/5/2025).



Yakup bersama ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.29 WIB. Dia juga menegaskan bahwa yang membawa ijazah asli ialah Wahyudi Andrianto alias Andri.

"Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung," katanya.

Dalam pemanggilan ini, dia menyebut bahwa perwakilan keluarga membawa ijazah Jokowi mulai dari tingkatan SD hingga jenjang universitas. "Semua (ijazah) kita bawa, tapi nanti teknisnya kita belum tau, jadi kita tunggu lah hasilnya," ucapnya.

Selain ijazah dia mengaku membawa sejumlah dokumen pendukung lainnya. Namun dokumen itu akan dikeluarkan bilamana dibutuhkan tim penyidik. "Khususnya sih ijazah aja, ada beberapa dokumen kita bawa juga, kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari," kata Yakup.

JAKARTA - Hari ini tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) datang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka terkait tudingan ijazah palsu.

?Ada rencana ke Bareskrim untuk memenuhi permintaan Bareskrim ya,? kata Yakup Hasibuan kepada SindoNews, Jumat (9/5/2025).

Dirinya tidak merinci apakah kedatangan ke Bareskrim Polri itu turut dihadiri oleh Jokowi. Ia menyebutkan, pihaknya akan ke Bareskrim pada pukul 09.30 WIB.



?(Ke Bareskrim) jam 09.30-10.00 WIB ya,? jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri turun ke Solo dan Yogyakarta melakukan penyelidikan terkait aduan dugaan ijazah palsu Jokowi. Langkah itu sebagai tindaklanjut laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

"Kami dari tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum dan Labfor. Kedatangan kami dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas (pengaduan masyarakat) dari TPUA terkait ijazah Bapak Joko Widodo," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Mapolresta Surakarta (Solo), Kamis (8/5/2025).

Dia menjelaskan, tim sudah satu bulan berada Solo dan Yogyakarta. Saat ini tim mengambil sampel pembanding. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk uji labfor.

Kegiatan ini untuk mempercepat proses penyelidikan, di mana sampel yang diberikan antara lain ijazah rekan Jokowi saat SMA dan kuliah. Sampel ini untuk uji pembanding.

Selain uji labfor dokumen dokumen yang ada, pihaknya juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan sekitar 31 saksi yang berasal dari pihak pelapor maupun rekan kuliah dan SMA Jokowi.

"Saat ini prosesnya dalam tahap penyelidikan," ujarnya.

Dua tahanan yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kabur pada Selasa (6/5) sekitar pukul 19.00 WIB. Satu di antaranya berhasil ditangkap.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo mengatakan pihaknya langsung melakukan pencarian usai menerima informasi tersebut.

"Untuk yang kabur dua orang. Satu sudah tertangkap. (Ditangkap) masih di sekitar pengadilan," kata Tommy saat dikonfirmasi, Rabu (7/5).

Tommy mengatakan pihaknya dan jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih berupaya mencari keberadaan satu tahanan lainnya.

"Kami upaya juga dengan menerbangkan drone, masih dalam pencarian," ujarnya.

Dari hasil pendalaman sementara, kata Tommy, kedua tahanan itu diduga kabur dengan cara memanjat tembok dan langsung melarikan diri.

Kendati demikian, Tommy menyebut hal itu masih didalami lebih lanjut. Termasuk, soal sistem pengawasan di dalam tahanan.

"Untuk awal kejadian masih kami dalami. Ini masih dalam pencarian. (Diduga) mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara," tutur dia.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti temuannya terkait kasus mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama ditujukan kepada Komnas HAM dalam rangka untuk menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada Pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di KemenHAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekpose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.



"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujarnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepasda kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

KemenHAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para pengadu menyampaikan laporan ke Polri," tuturnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Bareskrim Polri ungkap alasan tak tahan tersangka pagar laut Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan alasan tidak menahan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan tidak dilaksanakannya penahanan itu lantaran belum ada kesepahaman antara Dittipidum Bareskrim Polri dengan Kejaksaan Agung dalam memandang kasus pagar laut.

“Dikarenakan para tersangka kooperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan Kejaksaan dalam melihat konstruksi perkara pagar laut,” katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Windy Idol usai diperiksa penyidik KPK: Sudah cukup menguras tenaga

Windy Yunita alias Windy Idol mengaku pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung sudah cukup menguras tenaga dirinya.

“Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua, saya punya masa depan, saya pengin punya masa depan,” ujar Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia berharap penyidikan kasus yang melibatkan dirinya sebagai saksi tersebut dapat selesai.

Selengkapnya klik di sini.

KPK beri tiga rekomendasi usai skor SPI Pendidikan 2024 capai 69,05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi usai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencapai 69,05.

“Ada tiga hal atau tiga dimensi yang menjadi tolak ukur untuk dilakukan perbaikan. Pertama, adalah tentang karakter individu, kemudian ekosistem pendidikan itu sendiri, dan tata kelola,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4).

SPI Pendidikan 2024 merupakan survei yang dilakukan KPK terhadap 36.888 satuan pendidikan dan 449.865 responden. Adapun skor 69,05 termasuk kategori korektif atau di atas rentan, dan di bawah adaptif, kuat, dan tangguh dalam aspek pendidikan antikorupsi.

Selengkapnya klik di sini.

Pimpinan Komisi VII DPR: Ormas minta THR harus segera ditertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan dunia usaha, dengan meminta ‘jatah’ atau THR kepada pelaku usaha harus segera ditertibkan.

“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus, harus ditertibkan aksi-aksi seperti ini karena merugikan lingkungan industri, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Evita menilai, praktik pungli seperti itu dapat menimbulkan kerugian nyata bagi dunia usaha yang otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selengkapnya klik di sini.

Sidang Hasto kembali diwarnai kericuhan akibat tudingan penyusup

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, kembali diwarnai kericuhan akibat adanya tudingan penyusup.

Tudingan tersebut diarahkan kepada segerombolan pemuda yang memakai kaos putih bertuliskan #SaveKPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Warga negara Ghana, KUV, yang ngamuk di dalam supermarket apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat dimediasi pihak imigrasi dan polisi. Mediasi itu dilakukan usai KUV melakukan kekerasan terhadap pekerja cat di apartemen.

"Setelah mediasi WNA tersebut atas nama KUV, tidak kooperatif dan berbelit. Di mana pada pukul 17.20 WIB WNA tersebut turun dari unit," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Upaya mediasi pada Senin (21/4) yang dilakukan oleh pihak Imigrasi itu gagal. KUV malah keluar dari apartemen sambil membawa pisau dan anaknya.

"WNA tersebut turun dari unit dengan membawa sebilah pisau bersama anaknya usia 4 tahun. WNA tersebut pergi menggunakan mobil Agya nomor polisi B-2361-SYP dan berhenti di depan pintu masuk mal," ujarnya.

Ade menjelaskan pihak keamanan apartemen dan imigrasi meminta bantuan ke Polsek Pancoran untuk mengamankan KUV. Namun, WNA tersebut tidak kooperatif dan lari ke dalam supermarket.

"Di dalam Farmers Market, WNA tersebut mengamuk kembali, memecahkan barang-barang yang ada di dalam Farmers Market," jelas Ade Ary.

Dia mengatakan pihak Polsek Pancoran kembali melakukan upaya mediasi dengan WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut sempat luluh dengan kesepakatan mau keluar dari Supermarket dengan dikawal kepala mal Kalibata City berinisial V.

"Sampai di area gate 2, keadaan kembali ricuh dengan keadaan saudari V dicekik (disandera) oleh WNA tersebut," kata Ade Ary.

Dia menjelaskan salah seorang sekuriti berupaya melawan KUV saat WN Ghana itu mencekik V. Namun, WNA itu kabur lagi ke sebuah klinik.

"WNA tersebut melarikan diri ke area klinik," ujar Ade Ary.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim piket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ikut membantu menangani aksi anarkis WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

(haf/haf)

Palembang -

Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Muara Dua, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial LL, dilaporkan ke polisi atas kasus penggelapan sepeda motor di Palembang, Sumsel. Oknum itu dilaporkan tiga korbannya yang melapor ke Polrestabes Palembang.

Salah satu korban, Dendi Setiawan (32) mengatakan peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan SMB 2, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa (15/4/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurutnya, terlapor LL adalah oknum ASN yang berdinas di Lapas Muara Dua, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

"Dia (LL) ini pinjam motor saya, tapi tidak dikembalikan. Yang saya tahu, dia ini (oknum) ASN di Lapas Muara Dua," ungkap Dendi kepada media, Kamis (17/4).

Dendi mengatakan, LL adalah teman masa kecilnya selama di Muara Dua. Awalnya, terlapor menghubungi Dendi untuk berkunjung ke rumahnya.

"Awalnya dia ini menghubungi malam hari ingin main, tapi tak direspons. Pagi (saat hari kejadian) dia menelepon lagi dan bilang ingin bertemu," jelasnya.

Mereka berdua pun akhirnya bertemu di TKP. Di lokasi, mereka mengobrol dan LL berkata kedatangannya ke Palembang hendak mengejar narapidana yang kabur dari lapas tempatnya bekerja.

"Dia bercerita kalau sedang mengejar tahanan yang kabur. Kalau tidak dapat, katanya dia yang akan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujarnya.

Kemudian, kata Dendi, LL bercerita ingin pulang ke rumah istrinya sebentar di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itulah terlapor meminjam motor korban.

"Setahuku, memang dia ini pegawai di Lapas Muara Dua. Karena selama ini berteman, kalau saya ke kampung juga sering bertemu, jadi tidak curiga," ujarnya.

Namun, setelah meminjam motornya, terlapor tak kunjung kembali hingga sore hari. Saat dihubungi, LL beralasan bahwa dirinya kena tilang di Simpang IP Mal dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

"Saya sempat curiga dan telepon teman di Muara Dua, ternyata memang dia (LL) ini bermasalah. Akhirnya saya cek ke Polrestabes, ternyata zonk," katanya.

Dendi pun kembali menghubungi LL untuk menanyakan kembali perihal motor bernopol BG-3723-ZM miliknya. Bukan mengaku, terlapor justru mengatakan bahwa motor korban berada di Polda Sumsel dan meminta BPKB dan STNK untuk menebus kendaraannya tersebut.

"Akhirnya saya melapor ke polisi. Semoga (terduga) pelaku tertangkap supaya nama Lapas Muara Dua juga tidak tercoreng," harapnya.

Dua Korban Lainnya Sudah Lapor Polisi

Sebelumnya, dua warga Palembang mengadukan kasus dan terlapor yang sama ke kantor polisi. Diduga, terlapor menarget teman-temannya semasa kecil di Muara Dua sebagai korban.

Pelapor pertama Ardiansyah Putra (31) mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan AKBP Kemas Kailani, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, LL mengajak korban menginap untuk melepas rindu.

"Dia tiba-tiba menghubungi dan ajak menginap, (kami) sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kami bertemu di hotel (TKP)," ujarnya, Minggu (13/4).

Malam harinya, LL meminjam motor bernopol BG-6453-ET milik Ardiansyah beserta KTP dan STNK dengan dalih ingin pergi sebentar. Tanpa menaruh curiga, ia pun meminjamkan barang-barang tersebut.

"Tapi sampai pagi, dia tidak pulang ke hotel. Saya sudah ke rumah orang tuanya juga, tapi mereka lepas tangan," ujarnya.

Sementara itu, korban lainnya yakni M Kurniawan (23) menyebut LL meminjam motornya saat mereka berada di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pada Kamis (10/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada korban, LL meminta untuk ditemani ke TKP.

"Lalu dia (terlapor) ini pinjam motor, ngakunya mau jemput anak di wilayah KM 10. Karena kami berteman, saya pinjamkan motornya," katanya.

Namun, LL tidak terlihat lagi hingga larut malam. Setelah ditunggu, motor milik Kurniawan itu tak kunjung kembali ke TKP maupun rumahnya.

"Saya sudah konfirmasi ke akun medsos Lapas Muara Dua. Ternyata memang dia ini sudah dua bulan tidak masuk bekerja, orang tuanya pun sudah lepas tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan membenarkan adanya tiga laporan penggelapan itu. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Iya, benar (sudah kami terima laporannya). Saat ini sedang kami lakukan pendalaman," ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (17/4).

(csb/csb)

Jakarta -

Seorang pria berinisial HU (29) diamankan polisi setelah aksi pelecehan viral di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. HU kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pantauan detikcom di Mapolres Metro Jakarta Pusat HU dihadirkan dalam konferensi pers. Dia terlihat menggunakan baju tahanan berwarna oranye dan celana hitam.

Pelaku terlihat terus menundukkan kepalanya. Dia tak berkata-kata saat ditanya polisi.

"Tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Gambir, dan juga dari KAI langsung memprofiling pelaku yang mana pada saat itu juga berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat," tutur Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, Rabu (16/4/2025).

Terdeteksi Video Analitik

Sebelumnya, Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Broer Rizal mengatakan penangkapan berhasil dilakukan setelah pelaku terdeteksi lewat video analitik yang dipasang KAI pada 84 stasiun. Pelaku ditangkap pada salah satu stasiun di relasi kereta Rangkasbitung-Tanah Abang.

"Karena dari 84 stasiun yang ada di wilayah Jabodetabek sudah kami pasang semua CCTV dengan video analitik sehingga di manapun TO itu bergerak di wilayah stasiun kami tentu akan termonitor dan kami bisa lakukan penangkapan," tutur Rizal di kantor Pusat KAI Commuter, Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Rizal menjelaskan, awal mulanya pelaku ditetapkan menjadi target operasi dalam sistem. Setelah pelaku berhasil diidentifikasi lewat video analitik pada waktu dan lokasi yang akurat, petugas monitor akan memberitahu petugas lapangan untuk menangkap.

Petugas pengamanan tertutup (Pamtup) akan mengikuti arahan dari CCR untuk menangkap pelaku. CCR akan memberikan informasi kepada pamtup di mana titik lokasi pelaku berada saat menggunakan KRL.

"Kami punya teman-teman pamtup (pengamanan tertutup) yang tersebar di semua stasiun, di mana mereka akan mendapatkan info dari CCR yang kemudian begitu mendapatkan informasi adanya TO di satu stasiun kami langsung melakukan penangkapan," tutur Rizal.

Diketahui peristiwa pelecehan seksual tersebut viral di media sosial. Penumpang perempuan korban pelecehan pelaku menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sopir taksi online yang ditumpanginya.

Dia menceritakan baru saja mengalami pelecehan oleh laki-laki yang onani hingga mengeluarkan sperma kemudian terkena celananya. Peristiwa itu disebut terjadi di sekitar eskalator stasiun Tanah Abang.

(mea/mea)

“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,”

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 6-12 April 2025, yang menjadi sorotan di antaranya kasus mengenai dokter PPDS Unpad tersangka pemerkosaan keluarga pasien hingga kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak mantan Kapolsek Mulia, Iptu (purn) Djamal Renhoat (62) di Puncak Jaya, Papua Tengah.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

Dokter PPDS Unpad pelaku pemerkosaan diduga alami kelainan seksual

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Surawan mengatakan temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

"Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya,” kata Surawan saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Bandung, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wassidik, dari penyidik madya, kami sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tersangka pertama adalah MS selaku mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya yang menandatangani PM 1 dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian tersangka kedua adalah AR (Abdul Rosyid) selaku Kades Segarajaya sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Baca selengkapnya di sini.

KPK sita barang bukti elektronik dan motor dari rumah Ridwan Kamil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

Asep menjelaskan bahwa penyidik KPK saat ini sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektronik tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolres: KKB tembak mantan Kapolsek Mulia hingga meninggal

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan menembak mantan Kapolsek Mulia Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat (62 th) di kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Insiden penembakan terjadi Senin malam (7/4) yang terjadi di rumah merangkap kios, kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara kepada Antara di Jayapura, Senin malam.

"Memang benar KKB melakukan penembakan hingga menewaskan Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat, katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bangkalan -

Bulan suci ramadan 2025 menjadi momen berbagi untuk semua orang. Salah satunya dilakukan anggota Polres Bangkalan melakukan buka bersama puluhan tahanan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, saat ini ada 89 tahanan. Di momen Ramadan ini, pihaknya berbagi makanan dan melakukan buka puasa bersama para tahanan.

"Iya kami melakukan buka puasa bersama tahanan polres, jumlahnya ada 89 orang," ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Ia mengatakan, meski para tahanan merupakan pelaku aksi kriminal namun ia menilai para pelaku masih memiliki kebaikan di dalam diri masing-masing tahanan.

"Mereka juga manusia yang pasti di dalam lubuk hatinya masih ada rasa kebaikan. Sebagai sesama manusia kita juga harus berbagi," ungkapnya.

Selain itu, Hafid juga memberikan pesan pada seluruh tahanan agar bisa meningkatkan spiritualitas di dalam penjara. Sehingga, saat nantinya bebas, tidak mengulangi dan tidak melakukan aksi kriminal kembali.

"Semoga para tahanan bisa mendapatkan pelajaran selama di dalam sini dan tidak mengulangi lagi perbuatannya," pungkasnya.

(dpe/fat)