Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menggarisbawahi urgensi memajukan reformasi multilateral adalah supaya multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam pernyataannya pada sesi kedua Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS yang bertajuk “Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional, menurut keterangan Kemlu RI di Jakarta, Selasa.

Salah satu bentuk reformasi PBB yang didukung Indonesia adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, kata Menlu RI.

Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global yang dapat muncul di masa depan.

Untuk itu, Indonesia mendorong reformasi WHO supaya berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya, ucap dia.

Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," kata Sugiono.

Ia juga mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bentuk dukungan RI terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi Negara-negara Selatan (Global South).

Sementara itu, dalam sesi pertama FMM BRICS sebelumnya, Menlu RI menyoroti semakin pentingnya peran aktif dan konstruktif BRICS dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral di tengah tergerusnya kepercayaan global.

Di sela-sela FMM BRICS, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dan pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab dalam konteks bilateral maupun BRICS.

Agenda FMM BRICS yang diikuti Menlu RI di Rio de Janeiro, Brazil, pada 28-29 April 2025, menjadi agenda FMM BRICS pertama yang dihadiri Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota organisasi itu pada Januari lalu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa negara-negara MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan responsif.

“Multilateralisme saat ini terlalu sering digunakan hanya ketika menguntungkan. MIKTA harus berada di garis depan dalam mendorong tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif,” ucap Arrmanatha dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) MIKTA ke-27 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat, para menlu MIKTA menyepakati bahwa sistem multilateral saat ini masih belum efektif dalam merespons tantangan global.

Oleh karena itu, Wamenlu RI menyatakan supaya MIKTA terus mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem multilateral.

Ia pun memastikan bahwa MIKTA berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memastikan agenda negara-negara berkembang supaya tetap berkesinambungan dalam berbagai forum internasional dan terus mendorong isu-isu utama negara berkembang.

Isu-isu tersebut, kata dia, di antaranya adalah ekonomi berkelanjutan, transformasi digital inklusif, dan hak pembangunan bagi semua negara.

Dalam pertemuan yang diadakan di sela-sela G20 FMM di Johannesburg tersebut, Wamenlu RI juga menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan untuk memperkuat posisi MIKTA dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Sebagai kelompok middle power lintas kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam memastikan tatanan global yang lebih adil dan representatif,” ujar dia.

Menurut keterangan Kemlu RI, pertemuan MIKTA FMM menghasilkan komunike bersama yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi, hukum internasional, dan multilateralisme, serta mendorong penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Komunike turut menyatakan dukungan MIKTA terhadap penyelesaian damai atas konflik global, perlindungan HAM dan pekerja migran, serta penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan global.

Pertemuan MIKTA FMM tersebut juga menjadi momentum serah terima keketuaan MIKTA dari Meksiko kepada Korea Selatan. Untuk itu, Arrmanatha menyatakan apresiasinya terhadap kepemimpinan Meksiko di MIKTA selama setahun terakhir.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025