Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

"Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun," kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

"Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.