Komnas HAM segera komunikasi dengan DPR untuk beri masukan RUU Pemilu
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... [253] url asal
Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
"Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR untuk memberikan masukan juga terkait dengan beberapa undang-undang yang kami nilai memang penting," kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Anis menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya kemungkinan Komnas HAM akan memberikan masukan terhadap RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI, terlebih komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini telah mengadakan RDPU untuk menerima masukan pada tanggal 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Komnas HAM dalam memberikan masukan terhadap RUU Pemilu akan mengutamakan perspektif HAM.
"Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu," ujarnya.
Apabila nanti Komnas HAM memberikan masukan, menurut dia, tidak sebatas pada RUU Pemilu. Akan tetapi, turut memberikan masukan pada UU lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.
Sebelumnya, Komnas HAM di Jakarta, Rabu (15/1), telah meluncurkan kertas kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM petugas pemilu yang berisi lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.
Salah satu rekomendasinya adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada serta menambah jumlah petugas pemilu.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Peradi: Hati-hati Mengenai Restorative Justice dalam RUU KUHAP!
Dia mengingatkan, norma hukum publik dan privat berbeda. Jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice maka itu akan merusak fondasi hukum. [224] url asal
#ruu-kuhap #restorative-justice #peradi #komisi-iii-dpr #legislasi #kejagung #legislator #acara-pidana #pengaturan-mekanisme-restorative-justice #jakarta #rdpu #rapat-dengar-pendapat-umum #rancangan-undang-unda
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).
"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.
"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.
Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.
"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.
"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.
Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024
(amw/dnu)