Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo mengawali pernyataannya, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebut banyak usulan sejumlah daerah agar dilakukan pemekaran atau diubah statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, kata dia, berbagai usulan itu perlu diperhitungkan dahulu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar Prasetyo.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkasnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bos PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri berjanji membersihkan SPBU nakal yang ada di Indonesia.

"Banyak laporan masuk terhadap beberapa praktik-praktik SPBU yang nakal. Nanti akan kita kerja sama dengan aparat (penegak) hukum untuk kita bersihkan. Jangan sampai rakyat yang dirugikan," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/3).

Simon menegaskan pegawai Pertamina harus siap bertanggung jawab secara hukum, andai ditemukan dugaan kasus korupsi sampai suap.

"Bahkan, apabila itu (korupsi dan suap) terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," janjinya.

Ia menegaskan menghormati proses terkait dugaan pelanggaran hukum di internal perusahaan. Namun, Simon meyakinkan sosok Merah Putih masih mewarnai perusahaan itu.

Simon mengatakan Pertamina juga menyediakan layanan Call Center resmi di 135. Bahkan, ia membagikan nomor khusus 081417081945 yang dipegangnya secara pribadi untuk menerima aduan dan keluhan masyarakat.

Direktur Utama Pertamina itu menegaskan selalu membawa ponsel keduanya yang berisi nomor khusus tersebut. Simon mengaku enggan memakai admin untuk menjawab setiap keluhan yang masuk.

"Jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi, nomor ini saya pakai terus. Kadang-kadang jam 12 (malam), jam 1 (dini hari), jam 3 (pagi). Bahkan, ada yang tidak percaya kalau itu saya, saya telepon balik, 'Ini benar saya'," tegas Simon.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan salah satu pejabat anak usaha Pertamina sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Dalam kasus itu, ada 9 tersangka, yakni 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta.

Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR untuk memberikan masukan juga terkait dengan beberapa undang-undang yang kami nilai memang penting," kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Anis menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya kemungkinan Komnas HAM akan memberikan masukan terhadap RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI, terlebih komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini telah mengadakan RDPU untuk menerima masukan pada tanggal 26 Februari 2025 dan 5 Maret 2025.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Komnas HAM dalam memberikan masukan terhadap RUU Pemilu akan mengutamakan perspektif HAM.

"Agar kebijakan yang dibuat DPR itu selaras dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pemilu," ujarnya.

Apabila nanti Komnas HAM memberikan masukan, menurut dia, tidak sebatas pada RUU Pemilu. Akan tetapi, turut memberikan masukan pada UU lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Sebelumnya, Komnas HAM di Jakarta, Rabu (15/1), telah meluncurkan kertas kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM petugas pemilu yang berisi lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait.

Salah satu rekomendasinya adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada serta menambah jumlah petugas pemilu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).

"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.

"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.

"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.

"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.

Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, mengungkapkan kenakalan warga negara asing di Bali, termasuk turis dari Rusia dan Ukraina. Tidak sedikit yang membuat tindak pidana.

Parlindungan mengatakan WNA dari Rusia dan Ukraina itu menetap di Bali karena tidak bisa pulang karena perang antara dua negara tersebut.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali, Pimpinan. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," kata Parlindungan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Selain kenakalan turis-turis Rusia dan Ukraina, Bali juga harus menghadapi investasi fiktif yang dilakukan oleh WNA. Imigrasi mengatasi dengan melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," kata dia.

Dia mencontohkan investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar. Namun, ada sejumlah pihak WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Jadi sedianya investasi harus orang asing itu nilainya harus Rp 10 M ke atas. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," kata dia.

Ya, Bali kebanjiran turis Rusia usai pandemi Covid-19. Pada 2024 lebih dari 120.000 orang Rusia mengunjungi Indonesia. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata turis asing yang meninggalkan Indonesia pada Juli 2023 menginap selama 8,24 hari. Catatan lain soal turis Rusia adalah mereka paling lama tinggal saat berkunjung, yakni mencapai 46 hari.

Sayangnya, turis-turis Rusia itu banyak yang bikin ulah. Mereka melanggar norma adat, menerobos aturan lalu lintas, hingga melakukan tindak pidana. Gubernur Bali I Wayan Koster sempat mengusulkan pada 2023 pencabutan layanan visa yang diterbitkan saat kedatangan (Visa on Arrival) bagi warga negara Rusia.

Salah satu persoalan yang sempat mencuat lainnya adalah munculnya tanda lokasi New Moscow pada peta Google Maps di daerah Canggu. Di Google Maps, nama baru itu tertera dalam bahasa Rusia, "New Москва". Rupanya, Canggu menjadi salah satu jujugan WNA Rusia untuk tinggal.

Banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal lebih lama, membeli properti, atau membuka usaha di daerah ini. Itu membuat populasi warga Rusia di Canggu meningkat pesat. Di satu sisi, keberadaan wisman Rusia membawa dampak positif dan cuan bagi pariwisata warlok. Villa dan penginapan yang tak pernah sepi, lapangan usaha pariwisata yang kian meningkat, dan usaha restoran yang menjanjikan.

Namun, di balik dampak positif tersebut timbul keresahan bagi warga lokal, tak terkecuali Billy. Ia menyebut wisman Rusia sudah mulai membuka usaha dan membentuk komunitas tersendiri. Faktanya, terdapat 'kampung Rusia' kompleks penginapan yang diisi oleh mayoritas WNA asal Rusia Parq Ubud di Gianyar. Penginapan itu ditutup oleh pemerintah pada 20 Januari.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10).

Komisi XIII merupakan komisi yang ditambah menyusul penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Begitu pula dengan Kementerian HAM yang menjadi pecahan dari Kemenkumham di periode sebelumnya.

Gelaran rapat Komisi XIII dengan Kemen HAM sempat menjadi sorotan, setelah Pigai sebelumnya meminta alokasi anggaran Rp20 triliun untuk lembaganya. Pigai mengaku memiliki lebih dari 200 program dan ingin membuktikan HAM di Nusantara.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut," kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, dengan usul anggaran Rp20 triliun dia membutuhkan total 2.544 staf kementerian. Saat ini, dia menyebut, Kementerian HAM hanya memiliki 188 staf.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," kata dia.

Pigai mengatakan jumlah itu belum termasuk untuk program dan kebutuhan operasional maupun non operasional yang lain. Dia mengaku tak perlu menyebut rinci program dan usulannya dengan mengusulkan Rp20 triliun, selain rencananya untuk membangun kampus HAM pertama di dunia.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," katanya.

Pigai juga memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM.

Dia menekankan lembaganya akan fokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai mengungkap bahwa dirinya ingin membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut dia, kepala kanwil di daerah akan setara dengan PNS eselon dua.

Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Namun, Ketua Komisi XIII Willy Aditya memberikan catatan. Dia menilai tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

Pigai juga mengaku tak punya program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dia menyebut programnya akan berjalan jangka panjang selama lima tahun ke depan.

Menurut Pigai, program 100 harinya akan selesai dalam tujuh hari. Sebab, hal itu hanya terkait tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]