Medan -

Pihak Wings Air menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pencekikan pramugari yang dilakukan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Megawati mengaku tidak mengetahui sikap maskapai tersebut dan siap melakukan klarifikasi.

"Saya tidak tahu, yang penting saya akan ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin kejadiannya pada hari itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, ia mengklaim bahwa kedua pihak juga sudah berdamai terkait peristiwa tersebut.

"Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

"Pas masih di bandara (saling meminta maaf), saya mau pulang karena sudah ketinggalan pesawat. Saat itu juga saya telpon direktur bandara pak Zulkifli, saya jelaskan permasalahannya dan dia bilang "sabar-sabar", saya bilang "saya pun sabarnya pak, ini jadi pembelajaran buat kita"," ucapnya.

Sementara itu, dirinya harus melakukan perjalanan pada Senin (14/4/2025) keesokan harinya. Hal ini terjadi lantaran dirinya ketinggalan pesawat untuk memberikan klarifikasi tersebut.

"Akhirnya naik penerbangan berikutnya, hari Senin pagi," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, Kamis (20/3).

"Pasti dong (Teken RUU TNI). Nanti tergantung presiden," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Supratman memastikan kekhawatiran hadirnya dwi fungsi TNI tak akan terjadi usai RUU TNI disahkan. Sebaliknya, ia mengatakan RUU ini justru memberi batasan kepastian terkait pos-pos mana saja yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil.

Ia pun menyadari ada penolakan di kalangan masyarakat sipil imbas pengesahan RUU ini. Baginya, pemerintah tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal.

"Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," ujar dia.

Di sisi lain, Supratman mempersilakan jika masyarakat sipil mau menggunakan saluran resmi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU TNI ini. Ia hanya meminta berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan RUU TNI yang baru disahkan kemarin.

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata dia.

DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 pada Kamis kemarin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang tak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI.

Dia juga memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini.

Jakarta -

Paripurna DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai undang-undang. Puan mengatakan perubahan UU TNI tetap berlandaskan supremasi sipil.

"Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Puan mengatakan adanya penambahan cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 menjadi 16. Adapun penambahannya, yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP (operasi militer selain perang) tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri," kata Puan.

Ia menyebut prajurit aktif hanya bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Adapun pada Undang-Undang TNI yang lama, prajurit aktif hanya menduduki 10 kementerian/lembaga.

"Pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada K/L, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut," ucap Puan.

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," sambungnya.

Puan mengatakan ada penambahan masa dinas keprajuritan. Masa pensiun yang semula 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi Tamtama dan Bintara diubah berdasarkan kategori pangkat.

Puan menyatakan, DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil.

"Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan," ujar Puan.

"Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," imbuhnya.

Lihat juga Video: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

(dwr/gbr)

JAKARTA - Komnas HAM menyebut proses penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Bahkan, RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil.

"Dalam kajian, Komnas HAM memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3/2025).

Menurut Semendawai , Komnas HAM memberikan atensi dan menyoroti perkembangan RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk disahkan mulai dari proses formil hingga substansinya. Pada 2024 lalu, Komnas HAM sejatinya telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi.

"Absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan yang benar-benar mendesak dan relevan," tuturnya.

Semendawai menerangkan, Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kajian ini menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Selain itu, RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-udangan yang demokrasi dan berbasis HAM," katanya.

Semendawai menambahkan, tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan RUU TNI berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law.

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi -

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

(yum/yum)

Jakarta -

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang digadang-gadang seperti Temasek, ditargetkan meluncur pada kuartal I 2025. Hal ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, jika memungkinkan Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibawa ke Paripurna pekan depan. RUU BUMN sudah disepakati dibawa ke Paripurna.

"Secepatnya, kalau minggu depan memungkinkan ada jadwal Paripurna ya kita Paripurna," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Danantara akan diluncurkan seiring dengan pengesahan RUU BUMN di Paripurna, Prasetyo menjawab singkat. Ia juga berharap Danantara bisa meluncur pada kuartal I 2025.

"(meluncur kuartal I 2025?) Insyaallah, doakan," tuturnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR RI menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Sebagai informasi, salah satu yang diatur dalam RUU BUMN adalah soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?" tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga mengikuti rapat menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan. "Rencana hari Selasa, selasa pekan depan," ujar Dasco.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

(fca/haf)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.

(amw/rfs)