JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nyoman Parta menyoroti absennya dua orang menteri dalam rapat kerja (raker) antara Baleg dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Rapat itu hanya dihadiri oleh seorang menteri, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak hadir.

Bahlil hanya diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili pejabat Kemensetneg.

"Kalau Bapak (Ketua Baleg Bob Hasan) mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi VI. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat, gitu," kata Nyoman melayangkan protes dalam rapat.

"Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Dan sehingga yang Bapak undang, kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas, gitu," imbuh Nyoman.

Menanggapi protes Nyoman, Menkum Supratman lantas menjelaskan alasan menteri tidak hadir.

Dia menyatakan, menteri boleh datang sendiri-sendiri maupun bersamaan, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Surat Presiden (Surpres).

"Bapak Ketua, boleh saya tambahkan sedikit, Bapak Ketua? Dalam Surpres, satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah," ucap Supratman.

Supratman juga menyinggung ketentuan DPR yang sudah memutuskan bahwa rapat kerja boleh diwakili oleh wakil menteri.

"Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan ini," tutur Supratman.

Anggota Baleg lainnya, Benny K. Harman, menimpali.

Dia menyampaikan, masalah ini tidak perlu dibuat bingung.

Dalam Surpres sudah dinyatakan, Presiden menunjuk tiga menteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

"Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup untuk mewakili Presiden. Bahwa menteri nggak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting, nggak masalah," timpal Benny.

Menyusul perdebatan yang semakin panjang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan lantas menjelaskan dengan membacakan ulang Surpres yang dikirim pemerintah, sekaligus meluruskan anggapan yang disampaikan Nyoman.

"Dengan ini kami sampaikan, kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Atas perhatian kami, ucapkan terima kasih. Demikian Pak Nyoman," jelas Bob membaca Surpres.

Diketahui, DPR tengah mengebut pembahasan RUU Minerba.

Kini tengah dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.

Supratman bilang, draft DIM sejatinya sudah selesai.

Pihaknya akan menyampaikan DIM kepada DPR RI dalam 1-2 hari ke depan untuk dibahas lebih lanjut.

Karena DIM belum diserahkan hari ini, rapat panitia kerja (Panja) RUU Minerba diagendakan ulang pada Rabu (12/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nyoman Parta menyoroti absennya dua orang menteri dalam rapat kerja (raker) antara Baleg dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Rapat itu hanya dihadiri oleh seorang menteri, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak hadir.

Bahlil hanya diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili pejabat Kemensetneg.

"Kalau Bapak (Ketua Baleg Bob Hasan) mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi VI. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat, gitu," kata Nyoman melayangkan protes dalam rapat.

"Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Dan sehingga yang Bapak undang, kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas, gitu," imbuh Nyoman.

Menanggapi protes Nyoman, Menkum Supratman lantas menjelaskan alasan menteri tidak hadir.

Dia menyatakan, menteri boleh datang sendiri-sendiri maupun bersamaan, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Surat Presiden (Surpres).

"Bapak Ketua, boleh saya tambahkan sedikit, Bapak Ketua? Dalam Surpres, satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah," ucap Supratman.

Supratman juga menyinggung ketentuan DPR yang sudah memutuskan bahwa rapat kerja boleh diwakili oleh wakil menteri.

"Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan ini," tutur Supratman.

Anggota Baleg lainnya, Benny K. Harman, menimpali.

Dia menyampaikan, masalah ini tidak perlu dibuat bingung.

Dalam Surpres sudah dinyatakan, Presiden menunjuk tiga menteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

"Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup untuk mewakili Presiden. Bahwa menteri nggak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting, nggak masalah," timpal Benny.