Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 atau fase II di Jakarta, Rabu (23/4).

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan kegiatan yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) tersebut guna menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.

"Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan terorisme tetap menjadi agenda penting dan prioritas dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional lima tahun ke depan," kata Andhika dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun kegiatan diskusi yang melibatkan partisipasi publik tersebut dilaksanakan sejak 22-23 April 2025 untuk menyerap aspirasi masukan dari organisasi masyarakat sipil dan kementerian/lembaga terkait.

Andhika menuturkan dalam kesempatan itu kementerian/lembaga dapat memberikan masukan substantif dan konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai RAN PE fase II tersebut.

Berbagai masukan itu, kata dia, akan mempertajam identifikasi berbagai jarak yang perlu diperhatikan dan dicari jalan keluarnya melalui rencana aksi dalam rangka menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang terus berkembang.

Selanjutnya, dirinya juga menerangkan bahwa RAN PE fase II akan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan fase sebelumnya, yaitu HAM, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Sementara itu, Head of Programme and Officer-In-Charge (OIC) UN Women Dwi Yuliawati Faiz berharap hasil diskusi tersebut akan menjadi landasan bagi penguatan praktik baik pencegahan ekstremisme dan dapat berkontribusi terhadap pemikiran mengenai integrasi gender dalam pencegahan terorisme.

"Hasil dari diskusi ini juga akan semakin memperkuat masukan terhadap RAN PE dan kami berharap bahwa praktik-praktik baik pencegahan penanganan ekstremisme yang mengarah ke terorisme ini juga dapat berkontribusi kepada pemikiran mengenai gender integration dalam pencegahan terorisme," ucap Dwi dalam kesempatan yang sama.

Secara substantif, pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029 mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari sembilan tema, yaitu Kesiapsiagaan Nasional; Ketahanan Komunitas dan Keluarga; Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja; Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak; serta Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik.

Lalu, Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (disengagement) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan; Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; serta Kemitraan dan Kerja sama Internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wahid Foundation menyatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) berperan penting sebagai panduan strategis dalam membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari paham ekstremisme.

"Tujuan dari RAN PE ini sebenarnya pemerintah ingin membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan dengan mendorong keadilan sosial, penguatan peran komunitas serta perbaikan tata kelola pencegahan ekstremisme kekerasan yang inklusif," kata Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation Siti Kholisoh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Indonesia sejak 2021 memiliki kebijakan penanggulangan terorisme yang dikenal dengan RAN PE.

Menurut Siti, RAN PE berbentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan itu tersebar dalam tiga pilar, yakni pilar pencegahan (kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi); pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

"Organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahid Foundation terlibat sebagai mitra dalam implementasi pilar ketiga," ujar Siti.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan RAN PE fase pertama pada 2021-2024, Wahid Foundation telah melakukan berbagai kegiatan.

"Salah satu program prioritas kami adalah penguatan komunitas melalui Desa Damai dan penguatan pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah melalui Sekolah Damai untuk membangun ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di daerah.

"Kami mencoba menginisiasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran daerah dengan mengefektifkan pelaksanaan RAN PE di daerah," kata Siti.

Mengenai RAN PE fase kedua pada 2025-2029, Siti mengatakan prioritasnya adalah memastikan pencegahan ekstremisme kekerasan dilakukan secara berkeadilan dan inklusif.

Adapun tujuan utamanya, menciptakan ekosistem yang kuat, adil, dan damai melalui pelibatan aktif masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda serta terintegrasi dengan agenda pembangunan lainnya seperti dimensi gender, pendidikan maupun keadilan sosial.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana mendorong adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, termasuk pelaporan yang terbuka kepada publik mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE. Kemudian inklusivitas, bagaimana pendekatan berbasis gender dan inklusivitas harus menjadi bagian integral dalam implementasi RAN PE," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT menyatakan fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

"Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ucap dia.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," ujar Dionisius.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan bukti negara hadir dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (21/11), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan RAN PE fase pertama telah memasuki tahap akhir dan menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat, di mana telah terlaksana 132 aksi dari 135 aksi RAN PE tersebut.

"Ini capaian yang sangat bagus. Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa negara hadir melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ketua Sekber RAN PE tersebut pun menjelaskan salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah, yakni kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang membuahkan hasil penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE. Sejauh ini, sudah terdapat delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Bahkan, kata Eddy, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai BNPT, sehingga menunjang berbagai aksi pencegahan terorisme yang dilakukan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap adanya keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua tahun 2025-2029.

"RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropis, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," ucap Olis dalam kesempatan yang sama.

Adapun RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya berbagai aksi RAN PE, BNPT, selaku pemimpin kebijakan RAN PE, dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE fase kedua.

RAN PE selaras dengan Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara spesifik pada upaya memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengenalkan program penanggulangan terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme (RAN PE) kepada delegasi Rusia saat menerima kunjungan delegasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan BNPT RI berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian ataupun lembaga, dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme melalui RAN PE.

"Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021, disahkan RAN PE yang bertujuan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme," kata Ibnu dalam kunjungan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 pun menjadi dasar bagi BNPT RI untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, dirinya berharap BNPT RI dapat terus menjalin kerja sama dengan pihak Rusia terkait pertukaran data dan informasi penanggulangan terorisme.

"BNPT RI dapat terus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia dalam bidang penanggulangan terorisme sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Rusia, Vladimir Bulavin mengungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antarkedua belah pihak dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan berbagai program penanggulangan radikal terorisme dari kedua belah pihak.

"Pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta semakin memperkuat kemampuan kedua negara dalam proses penanggulangan radikal terorisme," ucap Bulavin.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Roedy Widodo, Direktur Kerja sama Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, serta Inspektur BNPT RI Catur Imam Pratignyo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE Awards) kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Ma'ruf mengatakan aksi terorisme di Indonesia terus menurun.

Acara RAN PE Awards ini berlangsung di The Westin Jakarta yang juga disiarkan YouTube Wapres RI, Senin (19/8/2024). Wapres Ma'ruf mengatakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 telah mampu menurunkan aksi terorisme.

"Selama periode pertama RAN PE ini berlangsung serangan terorisme terus menunjukkan penurunan, bahkan pada tahun 2023 tidak terjadi serangan terorisme selama sekali," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

"Selain itu dalam laporan Global Terrorism Indeks 2024 Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan terorisme hingga sebesar 22%," imbuhnya.

Ma'ruf menyebut capaian itu berkat kolaborasi semua pihak terkait. Ma'ruf berharap program pencegahan dan penanggulangan terorisme terus dilakukan pada periode berikutnya.

"Capaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme dan memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia di periode-periode berikutnya," tuturnya.

Ma'ruf menambahkan Pemberian penghargaan RAN PE tahun 2024 ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ma'ruf, penghargaan ini diberikan kepada pihak yang secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

"Saya harap pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk memberikan upaya terbaik dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di negara kita yang kita cintai ini," tutur dia.

Dalam RAN PE Awards 2024 ini, terdapat enam kategori penerima penghargaan, yaitu (1) Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE; (2) Kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan; (3) Kategori Inspiratif dan Berdampak Nyata; (4) Kategori Komitmen terhadap Prinsip-prinsip RAN PE; (5) Kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak; dan (6) Penghargaan kepada Mitra Pembangunan Pemerintah yang telah berkontribusi aktif dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan RAN PE.

Adapun Wapres dalam acara ini menyerahkan kepada 11 penerima penghargaan Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE, yakni:

- Kategori Inisiator dan Komitmen dalam Pelaksanaan RAN PE:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kemenko Polhukam
3. Kementerian Luar Negeri
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Bogor
9. Kabupaten Garut
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Lampung Tengah

- Kategori Komitmen dan prinsip-prinsip RAN PE kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional