JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Demokrat Raja Faisal Manganju Sitorus mengatakan insiden dua narapidana (napi) tewas akibat pesta minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi, Sumatera Barat adalah bentuk kegagalan total pengawasan.

Raja pun mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab di lapas tersebut dicopot.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya. Tidak ada toleransi untuk pembiaran seperti ini,” ujar Raja kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Menurut Raja, kejadian ini mempermalukan sistem pemasyarakatan.

Selain itu, kata dia, insiden ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan di dalam lapas sangat lemah, sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan arena pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” tuturnya.

Maka dari itu, Raja mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turun tangan langsung dalam menyelidiki secara menyeluruh sekaligus memberi sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau bermain mata.

Raja mendorong agar "bersih-bersih" dilakukan di tubuh pemasyarakatan.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan ini tidak bisa didiamkan," jelas Raja.

Sementara itu, Raja mengingatkan bahwa nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan sekadar peringatan atau mutasi jabatan.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah pesta minuman alkohol oplosan yang dicampur dengan parfum.

Dua di antaranya dilaporkan meninggal dunia, dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com.

Yessy menyebutkan bahwa dua di antaranya meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol di dalam tubuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025