JAYAPURA, KOMPAS.com - Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di daerah Transat, Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (19/5/2025) malam.

Dalam sidak tersebut, Rollo menemukan belasan warga Papua Nugini (PNG) yang tinggal dan mendirikan gubuk tanpa izin resmi.

Selain itu, wali kota juga menemukan satu unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian dan satu unit senjata tabung yang tidak memiliki izin, yang berada di dalam gubuk milik warga PNG tersebut.

"Saya langsung sidak dan menemukan ada motor curian dan senjata tabung tanpa izin."

"Di tempat ini juga sudah beberapa kali Polsek Muara Tami menemukan ada sekitar tujuh motor pencurian," ungkap Abisai Rollo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (20/5/2025).

Mantan Ketua DPRD Kota Jayapura ini menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan kendaraan untuk memulangkan belasan warga yang tinggal di Kampung Skouw Sae kembali ke Papua Nugini melalui perbatasan.

"Kami akan memulangkan mereka semua dan gubuk-gubuk yang dibangun di Kampung Skouw Sae akan kami bakar semua, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik kejahatan di Kota Jayapura," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa praktik kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada pencurian motor, tetapi juga meliputi peredaran narkoba jenis ganja.

"Sudah banyak kejahatan, bahkan ganja juga dibawa ke sini untuk diedarkan di wilayah Kota Jayapura."

"Nanti kalau beberapa rumah ini ditemukan adanya kejahatan, maka semua rumahnya akan kami bongkar, sehingga tidak ada kejahatan lagi," tegas Abisai.

Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Jakarta (ANTARA) - Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, media massa di Indonesia penuh dengan berita dan opini yang pada intinya mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memproses direksi atau komisaris yang melakukan korupsi.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan ketentuan dalam UU yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut tentang status direksi BUMN dan ketentuan tentang status kekayaan/aset BUMN.

UU BUMN 2025 memang menyebutkan bahwa modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN (Pasal 4A ayat (5)) dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN (Pasal 4B).

UU tersebut juga mengatur bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G). Diyakini bahwa karena direktur/komisaris tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi.

Hal yang sama diyakini diakibatkan juga karena UU BUMN 2025 menyebut modal negara pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN dan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Kekuatiran yang disampaikan termasuk juga bahwa direksi BUMN menjadi tidak wajib membuat LHKPN atau laporan harta kekayaan.

Penulis mencoba mendekati isu tentang status penyelenggara negara dari perspektif yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang kuatir dengan UU BUMN.

Status sebagai penyelenggara negara sudah disematkan pada direksi dan komisaris BUMN setidak-tidaknya sejak UU 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU ini mendefinisikan “Penyelenggara Negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU ini pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (karena pada saat itu lembaga MPR masih diberi status sebagai lembaga tertinggi negara); pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

Nah, dalam penguraian tentang “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” itulah tersebutkan direktur BUMN, bersama dengan komisaris dan pejabat struktural lainnya BUMN sebagai penyelenggara negara (Penjelasan angka 7 dari Pasal 2).

Selengkapnya, UU 28/1999 menyebutkan bahwa “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (karena pada waktu itu masih ada BPPN yang sekarang diteruskan oleh PPA); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dengan demikian secara total ada empat belas jabatan yang diberi status sebagai penyelenggara negara di Indonesia dalam konteks membangun sistem penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini adalah salah satu produk hukum dari gerakan reformasi Indonesia pada waktu itu.

Penulis sengaja menyajikan daftar ini secara terurai dengan maksud agar kita dapat melakukan kategorisasi subyek atas jabatan-jabatan yang diberi status penyelenggara negara dan mencerna naturnya. Sangat menarik menemukan bahwa di antara 14 jabatan itu, semuanya adalah jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang bukan merupakan penyelenggara bisnis, kecuali para eksekutif BUMN.

Jika kita jujur melihat, nampaknya memang eksekutif BUMN nyempil sendiri dalam daftar pejabat yang disebut sebagai penyelenggara negara. Bukankah yang lain-lain semua,- selain BUMN,- merupakan institusi pemerintahan dan negara yang bila dikategorikan lanjut terdiri dari pejabat negara dan pemerintah daerah, aparatur sipil negara pada eselon tertentu, aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri dan pejabat terkait, TNI, pejabat lembaga pendidikan dan bank sentral dan sejenisnya?

Seluruh kategori ini adalah benar-benar entitas negara yang notabene bukan lembaga yang mencari keuntungan, dan bahwa hanya BUMN satu-satunya yang memiliki nature bisnis alias untuk mencari keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa dari nature masing-masing 14 jenis jabatan yang oleh UU 28/1999 diberi status sebagai penyelenggara negara, hanya BUMN yang berbeda sendiri.

Mungkin ini salah satu reasoning yang ada dalam pikiran pemerintah dan pejabat legislasi pada saat merumuskan UU BUMN 2025 dan menelorkan konsep tentang status direktur BUMN yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Bukan berarti bahwa pandangan orang-orang yang mengkuatirkan UU BUMN 2025 sebagaimana digambarkan di atas salah, namun bahwa dilepaskannya status “penyelenggara negara” dari direktur dan komisaris BUMN adalah wajar, bahkan sangat wajar.

Kewajaran ini tentunya semakin ter-justified oleh kenyataan bahwa BUMN kini dalam rezim UU 1/2025 memang diposisikan sebagai aset yang diperlakukan terpisah dari aset negara dalam konteks pemerintahan. Artinya, jika UU 1/2025 tidak memperkenalkan konsep baru dimana BUMN diperlakukan sebagai aset yang terpisah dari aset negara melainkan tetap pada konsep lama sebagai aset negara secara langsung maka sangat wajarlah jika penghilangan status “penyelenggara negara” dari para direktur/komisaris BUMN dikuatirkan.

Bagaimana dengan kekuatiran soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)? Walaupun direksi/komisaris BUMN, by norm, terlepas dari kewajiban untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam konteks sistem LHKPN KPK (Perkom KPK 07/2016 dan perubahannya), tidak berarti bahwa mereka tidak dapat diwajibkan untuk membuat laporan yang substansinya merupakan laporan pengungkapan harta kekayaan. Pada kenyataannya, rezim hukum BUMN sangat ketat terhadap para direktur dan komisaris BUMN sehingga pemberian kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan sangat mungkin dan tidak mungkin akan terlewat.

LHKP BUMN (jika dapat disebut demikian) dapat dimasukkan sebagai bagian dari Kontrak Manajemen yang memang wajib ditandatangani oleh calon anggota direksi BUMN di Indonesia sebelum menjabat.

Di dalam Kontrak Manajemen yang berlaku saat ini (Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2003) komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) terdapat pada urutan pertama dari janji/komitmen direktur terhadap Menteri BUMN yang notabene adalah wakil negara.

Bukankah landasan konseptual dan teori hukum korporasi dari praktek LHKPN para penyelenggara negara selama ini adalah prinsip GCG ini, khususnya prinsip transparency (keterbukaan) dan juga prinsip accountability? Jadi, tidak ada dasar untuk mengkuatirkan bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ yang diperkenalkan oleh UU BUMN 2025 menjadikan direksi BUMN terlepas dari kewajiban membuat laporan harta kekayaan.

Bahkan, dengan semangat BPI Danantara dan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan soal transparansi dalam hal harta kekayaan direktur BUMN akan sangat keras dengan konsekuensi langsung dilengserkan dari jabatan sebagai direktur BUMN jika tidak patuh, selain konsekuensi pertanggung-jawaban secara hukum.

LHKP BUMN ini tentunya dapat tetap di-linked-kan pada sistem LHPKN KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian para petinggi dalam Dewan Pengawas Danantara, yang tidak akan melewatkannya.

Selanjutnya, apakah benar bahwa konsep ‘direksi BUMN bukan penyelenggara negara’ mengakibatkan KPK tidak berwenang menindak direksi BUMN saat terjadi korupsi?

Jika diamati secara lebih dalam, konsep-konsep baru tentang BUMN --bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, dan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara-- dimaksudkan untuk menegaskan bahwa walaupun terdapat uang negara dalam permodalan dan aset BUMN, namun BUMN tetap harus menjalankan aset itu secara mandiri menurut cara kerja bisnis murni (business-wise), bukan menurut tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara yang memang cenderung berkarakter lamban dan lack of sound ownership.

Konsep-konsep ini dan tujuannya sangat baik, sebab tentu saja, BUMN harus menolak intervensi oleh pemerintah dan menolak penerapan cara kerja dan sistem pemerintah terhadap BUMN, agar BUMN dapat gesit beroperasi dan menghasilkan laba maksimal yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Poin penting dan maksud dari konsep-konsep baru tentang BUMN berdasarkan UU BUMN 2025 adalah kemandirian atau keterpisahan BUMN dari manajemen administrasi pemerintahan dan negara sehingga BUMN benar-benar dapat bergerak sebagaimana layaknya entitas bisnis, bukan dengan maksud untuk membuat direksi BUMN kebal hukum.

Jadi, secara konsep, kita dapat mempercayai bahwa intensi UU BUMN 2025 dengan mengajukan konsep-konsep baru tentang BUMN bukan untuk membuat aparat penegak hukum tidak dapat menyentuh direksi BUMN yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada BUMN. Tidak ada ketentuan dalam UU BUMN 2025 yang dapat dimaknai sebagai putusnya hubungan pertanggungjawaban antara BUMN di satu pihak dan negara/pemerintah sebagai pemilik asali modal; bukankah namanya adalah BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik “Negara”?

Hubungan pertanggungjawaban BUMN terhadap negara sama sekali tidak hapus. BUMN dan Danantara adalah subyek hukum di dalam wilayah dan sistem negara Indonesia yang wajib taat terhadap hukum yang berlaku, dan exposure-nya terhadap penegakan dan penindakan hukum tidak lebih kecil dibandingkan dengan subyek hukum lain manapun.

*) Faoso F. Telaumbanua adalah advokat yang saat ini memimpin Fungsi Hukum & Kepatuhan dan menjadi koordinator sistem manajemen anti-penyuapan pada sebuah perusahaan dalam grup sebuah BUMN.

Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan yang melibatkan Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berinisial MJ (44), bersama seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa MJ juga merupakan residivis kasus Penadahan, sedangkan WH juga pernah tersangkut kasus Penggelapan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa MJ dan WH menggunakan modus kerja sama bisnis fiktif untuk mengelabui korban.

Mereka mengaku sebagai pihak humas dari sebuah perusahaan pemasok solar industri, lengkap dengan cerita soal jaringan internal hingga keterlibatan komisaris perusahaan.

“Pelaku menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan yang disebut-sebut itu sudah tutup sejak Juli 2022,” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melapor pada 11 Mei 2025, merasa tertipu setelah menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar yang tak pernah datang.

Tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025 kemudian bergerak dan berhasil menangkap MJ pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Untuk memperkuat kebohongan, WH diduga berperan aktif membantu MJ meyakinkan korban, termasuk dalam membangun narasi palsu soal kelancaran pengiriman dan jaringan bisnis yang mereka klaim.

“Korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar, asal menyetorkan uang deposit. Total kerugiannya mencapai lebih dari Rp 333 juta,” tambah Dwi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun penjara.

Aktivis 98 akan menyelenggarakan Sarasehan Lintas Generasi bertema 'Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi' di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (21/5) mendatang.

Sejumlah tokoh pun diundang menghadiri acara tersebut, termasuk Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati reformasi 1998, Eli Salomo menyampaikan bahwa aktivis 98 menilai dalam 27 tahun reformasi, Indonesia telah mencapai demokratisasi, khususnya demokrasi politik.

"Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Eli.

Dalam prosesnya, Reformasi 1998 menjadi bagian penting sejarah Indonesia. Sejak saat itu, sistem otoriter yang diterapkan berpuluh tahun berganti menjadi sistem demokrasi.

Menurutnya, demokrasi politik itu harus menjadi modal dasar akselerasi demokrasi ekonomi. Eli memberi perumpamaan lokomotif yang menarik gerbong sejarah, Indonesia membutuhkan transformasi demokrasi ekonomi untuk menjamin akses rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan untuk hajat hidup.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," ujar Eli.

Sarasehan yang akan menghadirkan aktivis senior Hariman Siregar sebagai Keynote Speaker tersebut turut menjadwalkan kehadiran Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

Kegiatan Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini juga difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora berinisial MJ (44) terkait kasus penipuan bermodus pengadaan solar industri fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MJ dilakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut pada 11 Mei 2025. Korban merasa ditipu oleh janji pengadaan solar industri yang ternyata fiktif.

"Penangkapan tim gabungan Satgas Gakkum Ops Aman Candi 2025," ungkap Dwi.

Selain MJ, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora. WH diduga turut membantu meyakinkan korban agar mau menyetorkan uang.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, kedua pelaku secara bersama-sama memberikan janji palsu dan meminta korban menyetor uang sebagai deposit untuk pengiriman solar.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku," lanjutnya.

Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp 333 juta.

"Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan Komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” kata Dwi.

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora