Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono ditangkap oleh agen ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu.

Penangkapan Aditya diduga gegara aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020.

Penangkapan dan penahanan WNI 33 tahun ini berlangsung hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut imigrasi AS.

Pengacara Aditya, Sarah Gad, menyampaikan kekhawatirannya terkait tren mengkhawatirkan yang menurutnya mulai mempengaruhi mahasiswa internasional pemegang visa F1 di Amerika Serikat.

Pada 23 Maret, menurut Gad, visa pelajar Harsono dicabut dan ia ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Dikutip CBS News, pencabutan visa Aditya ini, tutur Gad, terjadi karena kliennya memiliki catatan polisi, yakni vonis pelanggaran ringan (misdemeanor) atas kasus perusakan properti pada tahun 2022.

Namun, Gad yakin bahwa pandangan politik Aditya lah yang menjadi alasan utama kliennya itu dijadikan target penangkapan petugas ICE.

Aditya sebelumnya mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atau gerakan Black Lives Matter. Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan."

Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Namun, Gad mengatakan ia kemudian menerima pemberitahuan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahwa keputusan jaminan tersebut akan digugat.

Menambah kompleksitas kasus ini, Gad juga menyebut bahwa dirinya telah mengajukan dokumen untuk mengubah status imigrasi Aditya.

Istrinya, Peyton, mengajukan petisi I-130 agar suaminya itu bisa mendapatkan status penduduk tetap (green card). Proses tersebut kini masih dalam tahap peninjauan.

Hingga Kamis malam, Aditya dilaporkan masih berada dalam tahanan ICE.

Sementara itu, CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)  Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha pada Senin (14/4), namun belum memberikan tanggapan terkait kasus penangkapan mahasiswa RI di AS.