JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2024 diwarnai oleh banyak noda hitam.

Terbongkarnya kasus pungutan liar di Rumah Tahanan KPK hingga pelanggaran etik pimpinan KPK menjadi hal ironis karena KPK dicita-citakan sebagai lembaga yang bersih dan berintegritas.

Di sisi lain, penindakan yang dilakukan KPK sepanjang 2024 pun terasa kurang menggigit berkaca dari minimnya operasi tangkap tangan.

Pungli Rutan KPK

Pada awal 2024, sebanyak 78 pegawai ASN KPK dinyatakan terbukti melanggar etik dan melakukan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menjatuhkan sanksi berat kepada 78 orang tersebut berupa permintaan maaf secara langsung.

“Sanksi yang dijatuhkan berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023.

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi serta terindikasi suap, gratifikasi, dan pemerasan.

Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar dalam rentang waktu 2018-2023.

Pada 13 Desember 2024, sebanyak 15 eks pegawai KPK divonis 4-5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.

Hakim menyatakan bahwa para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sepi OTT

Selama 2024, KPK terhitung hanya melakukan 5 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pertama, OTT terkait Bupati Labuan Batu Erik Adtrada Ritonga.

Ia ditangkap terkait korupsi pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua, KPK menangkap 11 orang dalam OTT terkait kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam pengembangan kasus, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka.

Setelah dua OTT tersebut, KPK tak pernah lagi melakukan operasi tangkap tangan itu hingga 8 bulan.

KPK baru kembali melakukan OTT pada Oktober 2024 di Kalimantan Selatan.

Dari OTT ini, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka.

Namun, status tersangka itu gugur setelah Sahbirin Noor menggugat penetapan tersangkanya ke pengadilan.

Selanjutnya, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Bengkulu.

Terakhir, KPK melakukan OTT terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Pekanbaru.

Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pada tahun 2024, lagi-lagi ada pimpinan KPK yang tersandung kasus pelanggaran etik, kali ini sosoknya adalah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pada 6 September 2024, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik sedang kepada Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron terbukti melanggar etik dengan menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk memutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM.

Dewas KPK menyatakan bahwa Ghufron melanggar Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) KPK Nomor 3 Tahun 2021.

Ghufron terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi.

Ia juga dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis serta pemotongan gaji sebesar 20 persen selama enam bulan.

Kalah Praperadilan

KPK tercatat mengalami 2 kali kekalahan dalam praperadilan sepanjang 2024.

Pertama, ketika melawan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

Eddy saat itu ditetapkan sebagai tersangka karena Wamenkumham itu diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Kemudian, berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Kedua, KPK kalah dalam praperadilan melawan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan pada 8 Oktober 2024.

Ia kemudian mengajukan praperadilan dan meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggugurkan status tersangkanya.

Hakim PN Jaksel pun akhirnya mengabulkan permohonan Sahbirin Noor.

Akhir Periode Nawawi dkk

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa jabatan Pimpinan KPK Periode 2019-2024 yang diketuai oleh Nawawi Pomolango.

Nawawi Pomolango menggantikan Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada akhir masa jabatan, Pimpinan KPK berjumlah empat orang, yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru setelah melewati serangkaian seleksi dari panitia seleksi dan Komisi III DPR.

Kelima pimpinan KPK yang terpilih yakni Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK, serta empat wakil ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Adapun lima anggota Dewas KPK adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Bagaimana perjalanan KPK di bawah nakhoda baru? Mari kita simak selama lima tahun ke depan.

Skandal pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan) KPK telah memasuki babak akhir saat memasuki penghujung tahun 2024. Para terdakwa yang merupakan mantan pegawai KPK ini menerima hukuman empat hingga lima tahun penjara.

Total ada 15 mantan pegawai KPK yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan vonis kepada para terdakwa di tanggal 13 Desember 2024. Hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridwan, Terdakwa II Mahdi Aris, Terdakwa III Suharlan, Terdakwa IV Ricky Rachmawanto, Terdakwa V Wardoyo, Terdakwa VI Muhammad Abduh, Terdakwa VII Ramadhan Ubaidillah tersebut di atas terbukti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," kata ketua majelis hakim Maryono saat membacakan amar putusan.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Deden Rochendi, Terdakwa II Hengki, Terdakwa III Mahdi Aris, Terdakwa IV Eri Angga Permana, Terdakwa V Sopian Hadi, Terdakwa VI Achamd Fauzi, Terdakwa VII Agung Nugroho dan Terdakwa VIII Ari Rahman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," ujar hakim.

Praktik pungli di Rutan KPK terjadi sejak Mei 2019 hingga Mei 2023 kepada para tahanan KPK. Selama empat tahun nilai pungli yang terkumpul mencapai Rp 6,3 miliar.

Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Pungli Rutan Jadi 'Tradisi Lama' di KPK

Sejak skandal pungli di Rutan KPK ini muncul di permukaan banyak publik yang kaget. Institusi yang seharusnya memberantas korupsi ternyata justru menyimpan praktik korup.

Dalam sidang di PN Tipikor Jakarta pada 1 Agustus 2024, tim jaksa KPK menyebut pungli di Rutan KPK sebagai 'tradisi lama'. Jaksa menghadirkan 15 terdakwa dalam sidang perdana tersebut. Para terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi; eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018, Deden Rochendi; eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021, Ristanta; serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Ada eks petugas di rutan KPK, yakni Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Jaksa KPK Syahrul Anwar awalnya menjelaskan Deden Rochendi menjabat Plt Kepala Cabang Rutan KPK tahun 2018. Deden lalu menunjuk koordinator rutan, koordinator registrasi rutan, koordinator pengelolaan rutan, hingga peran komandan regu (danru) yang membantu para koordinator tersebut.

Jabatan Deden lalu digantikan oleh Komang Krismawati berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPK Nomor 4005/KP.04.00/50-54/12/2018 untuk periode 1 Januari 2019-1 Januari 2020. Namun, meskipun sudah tak menjabat, Deden tetap meminta Hengki meneruskan tradisi lama berupa pengumpulan uang dari para tahanan di Rutan KPK.

"Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2019 bertempat di Lantai 3 Gedung Merah Putih (K4) Terdakwa I Deden Rochendi melakukan pertemuan dengan Terdakwa II Hengki. Saat itu, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt Kepala Cabang Rutan KPK, Terdakwa I Deden Rochendi meminta Terdakwa II Hengki untuk tetap meneruskan 'tradisi lama' di Rutan KPK," kata jaksa KPK di PN Tipikor Jakpus, 1 Agustus 2024.

"Yaitu meminta dan mengumpulkan uang dari para tahanan pada cabang Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, cabang Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4), dan cabang Rutan KPK di Gedung C1. Akibat permintaan tersebut, Terdakwa II Hengki menyanggupinya," sambung jaksa KPK.

Deden, Hengki, Sopian, Sugarlan, Muhammad Eidwan, Muhammad Abduh, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah melakukan pertemuan pada Mei 2019 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas soal penunjukan 'lurah' dan 'korting' untuk meneruskan tradisi lama pengumpulan uang ke para tahanan tersebut.

Posisi lurah dalam skandal tersebut bertugas mengoordinasi pengumpulan uang dari korting. Sementara itu, korting merupakan tahanan yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang bulanan dari para tahanan di Rutan KPK.

Hukuman Bagi Mereka yang Tak Bayar Pungli di Rutan KPK

Saksi demi saksi dihadirkan dalam sidang pungli Rutan KPK. Para saksi itu mayoritas merupakan koruptor yang pernah ditahan KPK. Kesaksian mereka membuka ragam hukuman yang harus diperoleh bagi para tahanan yang tidak memberikan pungli.

Salah satu kesaksian disampaikan oleh mantan Dirut PT Ayodya Multi Sarana, Kiagus Emil Fahmy Cornain, dalam sidang yang digelar pada 9 September 2024. Kiagus menyebut para tahanan sampai ada yang dikunci di sel tahanan.

Kiagus mengatakan awalnya enggan membayar iuran Rp 20 juta tiap bulannya saat ditahan di Rutan KPK. Namun, dia mengaku takut menerima sanksi jika tidak membayar ketentuan tersebut.

"Sebetulnya saya nggak mau bayar. Saya tanya, kalau saya nggak bayar, apa sanksinya? Kemudian dijelaskan oleh Juli Amar (sesama tahanan) nanti diisolasi lagi dan dislot, digembok. Kedua, tidak boleh olahraga, ketiga, tidak boleh sembahyang di masjid, keempat, makanan terlambat. Kita nggak diurus," jawab Kiagus.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Dono Purwoko selaku terpidana kasus korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Minahasa, Sulawesi Utara. Dono mengaku pernah dilarang Jumatan karena belum membayar setoran bulanan.

"Tapi yang jelas saya mengalami ketika sebelum dipanggil itu, Jumatan itu saya nggak bisa. Jadi ini menurut saya ini adalah satu indikasi bahwa akan ada kerepotan-kerepotan atau masalah-masalah ketika nanti menjalani berproses hukum menghadapi masalah saya ini," kata Dono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 2 September 2024.

Gelontoran Uang Pungli untuk Tersangka

Di sidang juga terungkap aliran uang pungli yang diterima oleh para terdakwa. Salah satunya diungkap oleh Agung Nugroho sebagai mantan pegawai Rutan KPK. Dia mengaku menerima duit pungli sebesar Rp 107 juta.

"Untuk di dakwaan, kan saya hanya Saudara Ricky dengan Saudara Ubai yang memberikan kepada saya, tapi di BAP (berita acara pemeriksaan) saya, saya sampaikan karena memang itu uang sebenarnya tidak hak saya. Saya sampaikan di situ termasuk yang dari Pak Firjan Taufan. Jadi ketika nanti saya mengembalikan, Pak, semuanya, biar semuanya kembali keluar dari tempat saya, seperti itu. Jadi yang di dakwaan itu cuma dua, Rp 46 (juta) dengan berapa itu. Nah, itu saya tambahkan pengakuan saya sendiri, saya pernah dikasih Saudara Firjan Taufan," kata Agung Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 15 November 2024.

"Totalnya itu Rp 107 (juta) ya?" tanya jaksa.

"Rp 107 (juta), siap," ujar Agung.

Agung adalah contoh kecil dari pungli yang diterima para terdakwa. Para terdakwa lainnya rata-rata mendapatkan jutaan rupiah dari pembagian jatah pungli Rutan KPK.

Berikut vonis lengkap terdakwa pungli Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama empat hingga lima tahun penjara serta membayar denda dan uang penganti terhadap 15 terdakwa dalam perkara tersebut.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK divonis dengan pidana empat hingga lima tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan beberapa keadaan yang memberatkan para terdakwa.

Di antaranya, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan para terdakwa juga dianggap seperti pepatah 'pagar makan tanaman'.

"Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Perbuatan terdakwa juga dinilai mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, menciderai kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi

"Para terdakwa telah menikmati hasilnya," kata hakim.

Sementara keadaan yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali kesalahannya.

"Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga," ujar hakim.

Dalam putusannya, hakim menilai 15 terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas pidana empat hingga lima tahun penjara itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, begitu juga dengan para terdakwa.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan kurungan.

Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan kurungan.

Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan kurungan.

Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan kurungan.

Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan kurungan.

Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan kurungan.

Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan kurungan.

Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun penjara.

Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan kurungan.

Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun penjara.

Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan penjara.

Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK divonis 4-5 tahun penjara. Hal memberatkan vonis para terdakwa adalah perbuatan para terdakwa seperti pepatah 'pagar makan tanaman', yakni memberantas korupsi dengan korupsi.

"Perbuatan Terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, mencederai proses penegakan hukum yang sedang berjalan," kata hakim saat membacakan pertimbangan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Hal memberatkan lainnya adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, para terdakwa mencoreng nama KPK serta telah menikmati duit korupsi.

"Perbuatan Terdakwa mencoreng lembaga KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi, mencederai kepercayaan publik, masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi. Para Terdakwa telah menikmati hasilnya," ujar hakim.

Sementara hal meringankan vonis ialah para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, menyesali kesalahannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga. Jaksa menyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikut ini vonis lengkap 15 terdakwa pungli Rutan KPK:

1. Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat pungli ke tahanan, dihukum membayar uang pengganti senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Maryono menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum,” kata Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Sementara, dalam pidana pokoknya para terdakwa itu dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga Rp 250 juta.

Berikut adalah rincian pidana pokok dan uang pengganti tersebut.

Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

Mantan Kepala keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga mantan Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Karutan KPK) dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Eks Karutan KPK Deden Rochendi dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Kemudian, eks Plt Karutan KPK Ristanta dihukum 4 tahun penjara dan denda serta subsidair yang sama.

Terakhir, mantan Karutan KPK Ahmad Fauzi yang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menilai, para terdakwa itu terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar (Pungli) di Rutan KPK sebagaimana dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum.

Sementara, mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK Hengki Tobing dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut untuk Deden Rochendi selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Selain pimpinan Rutan Cabang KPK ini, belasan mantan petugasnya juga dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Mereka adalah Muhamad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricki Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah.

Sebanyak 15 terdakwa itu dinilai melanggar Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki Tobing.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rutan KPK memasuki babak akhir. Sebanyak 15 eks pegawai rutan KPK divonis 4 hingga 5 tahun penjara dalam kasus ini.

Sidang vonis digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/12/2024). Hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridwan, Terdakwa II Mahdi Aris, Terdakwa III Suharlan, Terdakwa IV Ricky Rachmawanto, Terdakwa V Wardoyo, Terdakwa VI Muhammad Abduh, Terdakwa VII Ramadhan Ubaidillah tersebut di atas terbukti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," kata ketua majelis hakim Maryono saat membacakan amar putusan.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Deden Rochendi, Terdakwa II Hengki, Terdakwa III Mahdi Aris, Terdakwa IV Eri Angga Permana, Terdakwa V Sopian Hadi, Terdakwa VI Achamd Fauzi, Terdakwa VII Agung Nugroho dan Terdakwa VIII Ari Rahman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," ujar hakim.

Hakim juga menghukum para terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Nilai uang pengganti itu dikurangi aset para terdakwa yang telah disita.

Kemudian, harta benda para terdakwa juga dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tak mencukupi akan diganti kurungan pengganti.

Berikut vonis lengkapnya:

1. Deden Rochendi, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK tersebut ditunda karena putusan belum siap. Rencananya sidang pembacaan putusan akan kembali digelar pada Jumat (13/12/2024) besok.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

"Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/12).

Maryono menyatakan sidang dengan agenda pembacaan putusan para terdakwa ditunda untuk digelar Jumat (13/12).

"Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13," kata Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar saat membacakan tuntutan menyatakan para terdakwa--yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut-- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

Adapun 15 terdakwa dimaksud adalah Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli total senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.