Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/05).

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses hukum dimana melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan sinergisitas aparat penegak hukum tindak pidana terorisme, yaitu Kejaksaan, Pengadilan (Mahkamah Agung), dan Densus 88 dengan BNPT & PT Pindad Persero.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," katanya dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Eddy Hartono menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan, adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," kata Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," ungkapnya.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)

BANDUNG, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025.

Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari senjata api, senjata tajam, busur panah, serta amunisi dalam jumlah besar.

Semua barang bukti kejahatan terorisme itu dimusnahkan di fasilitas PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara profesional dan aman guna menghindari potensi risiko dan korban jiwa dalam proses penanganannya.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya tempat ini. Karena kami meminimalisir kesalahan atau pun (mencegah) timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.

Eddy menegaskan, pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Barang bukti ini adalah hasil dari proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi. Selama ini kami titipkan di Mako Brimob, terutama untuk amunisi yang sangat sensitif," jelasnya.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain:

• Senjata api laras panjang dan pendek
• Busur panah
• Senjata tajam
• Amunisi dalam jumlah besar

BNPT menggandeng PT Pindad untuk memastikan pemusnahan dilakukan sesuai standar operasional ketat, guna menghindari kecelakaan yang bisa membahayakan personel maupun lingkungan sekitar.

Pemusnahan turut disaksikan oleh perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Densus 88/AT Polri, Polda Jawa Barat, serta perwakilan pengadilan dan kejaksaan.

"Ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menyatakan bahwa penanganan barang bukti yang bersifat kritikal seperti amunisi dan senjata harus dilakukan secara teknis dan profesional.

"Pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memusnahkan barang bukti berupa senjata api hingga amunisi terkait aksi terorisme yang terjadi tahun 2025 di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut kegiatan pemusnahan itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

"Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," ujar Eddy dalam sambutannya, dikutip Jumat (16/5).

Eddy memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur ketat untuk memastikan keamanannya.

Ia menyebut barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob apalagi barang-barang amunisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy juga berterima kasih atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti itu sehingga dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa menyebut pihaknya berkomitmen penuh mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," katanya.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad menggelar Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan kegiatan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan keputusan hukum atas putusan pengadilan terkait tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Eddy menjelaskan proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," papar Eddy.

Pada kesempatan ini, Eddy juga mengapresiasi dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan. Pemusnahan barang bukti pun dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa turut mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini antara lain, perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto mengatakan, PT Pindad (Persero) ditargetkan pemerintah untuk memproduksi 5.000 unit mobil Maung dalam 100 hari kerja. Menurut dia, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat Kabinet Merah Putih hingga eselon satu di instansi pemerintah.

"Untuk program itu (produksi) 10 ribu ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen. "Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," kata Anto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero). Dia menjelaskan, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas. Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

"Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

"Ya kita beli, kita berinvestasi," ujar Prasetyo.

Dia meminta dukungan terkait rencana penggunaan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri. Dia berharap Pindad dapat memproduksi mobil dengan kualitas terbaik.

"Doain aja doain biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik," ujarnya.

Lalu, apakah semua menteri dan wakil menteri akan menggunakan Maung?

"Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti," tutur Prasetyo.

Istana Kepresidenan sebelumnya menegaskan Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet lain untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo disebut memberikan arahan ini dalam retreat beberapa waktu lalu.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (28/10).

Simak Video: Prabowo Disebut Minta Menteri Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(isa/haf)

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

Anton akhirnya pecah bintang di tahun 2013 ketika dipercaya untuk mengisi jabatan Dan PMPP TNI. Posisi tersebut didudukinya hingga 2016.

Setelahnya, Anton kembali mendapat kenaikan pangkat jadi Mayor Jenderal (Mayjen) ketika menjabat sebagai Pangdivif 1/Kostrad. Pada tahun 2017, ia dipercaya untuk tempati posisi Pangdam II/Sriwijaya.

Pangkat Letjen TNI didapatkan Anton ketika dirinya terkena mutasi di tahun 2018 dan diangkat menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Anton akhirnya pensiun setelah kurang lebih empat tahun menjabat sebagai Dankodiklatad di 2022. Tak lama setelah itu, ia dipercaya Prabowo Subianto untuk mengisi kedudukan Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista.

Dengan pengalamannya sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista selama kurang lebih dua tahun, tak heran jika dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris PT Pindad oleh Erick Thohir.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.