JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana tak kunjung dibahas bersama DPR karena persoalan politik.

"Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan datang.

"Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan sesegera mungkin kita ajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat Baleg bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 18 November 2024, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, RUU Perampasan Aset hanya dimasukkan dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Doli menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam Prolegnas prioritas karena membutuhkan waktu lebih untuk dikaji dari berbagai sisi.

Dia mencontohkan, RUU itu harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.

Meskipun kini telah dimasukkan dalam Prolegnas 2025-2029, RUU ini masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya adalah ketidakpastian tentang kapan dan bagaimana pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).

"Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima," ujar Supratman.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga mengonfirmasi bahwa RUU Perampasan Aset telah dimasukkan dalam prolegnas jangka menengah tersebut.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," ujarnya pada Senin petang.

Doli menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak termasuk dalam prolegnas prioritas karena memerlukan waktu lebih untuk dikaji dari berbagai aspek.

Menurutnya, RUU itu harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman, menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" kata Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

"Saya lihat di sini kok enggak ada, makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya sudah, kita gembira juga kalau memang begitu," tambahnya.