Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.

Profil Anis Hidayah

Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).



Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).

Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan proyek yang dirancang bagi siswa untuk mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

P5 termasuk program kokurikuler dan dirancang terpisah dari intrakurikuler. Penerapan P5 tidak masuk dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan memiliki porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran.

Dengan begitu siswa memiliki kesempatan tersendiri untuk lebih mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman, guru atau tokoh masyarakat sekitar.

Lalu, sebenarnya bagaimana tujuan, manfaat, komponen hingga tantangan dalam program P5 ini? Berikut penjelasannya.

Melansir laman Pusat Informasi Kolaborasi Kemendikdasmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis projek.

Dengan projek tersebut, pendidik dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk bisa menumbuhkan perilaku dan membangun karakter luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi enam dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan.

Keenam dimensi tersebut adalah:

Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia.

Tujuan dilakukannya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mewujudkan nilai-nilai ini, serta menumbuhkan karakter menyeluruh yang mencerminkan prinsip-prinsip negara Indonesia.

Sementara itu, manfaat projek P5 bagi siswa dijelaskan dalam beberapa poin, sebagai berikut dikutip dari buku Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terbitan Kemdikbudristek (2022).

Dalam pelaksanaan P5 terdapat komponen yang menjadi pelaksanaannya, yakni peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, hingga komite sekolah.

Agar pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik, guru dan sekolah perlu memahami prinsip-prinsip Profil Pelajar Pancasila sebagai tolok ukur pelaksanaannya:

Holistik merupakan prinsip yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik yang ditanamkan pada P5 akan mendorong siswa mempelajari tema dan materi secara keseluruhan dan memahami persoalan secara mendalam.

Kontekstual merupakan prinsip yang berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini akan memotivasi pendidik dan siswa agar bisa menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Diharapkan pendidikan bisa mengurangi peran sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar.

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur ataupun bebas.

Penerapan P5 sering kali mengalami hambatan. Umumnya, tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu implementasi P5 di sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar. Solusi yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan mengolaborasikannya dengan pelajaran yang relevan dengan tema projek.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya fasilitas di sekolah untuk menunjang pelaksanaan P5. Sebab, sarana-prasarana serta perangkat ajar di beberapa sekolah khususnya di daerah-daerah masih kurang memadai.

Itulah penjelasan tentang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mulai dari definisi, tujuan, manfaat, prinsip hingga tantangan yang dihadapi.

Jakarta (ANTARA) - Nama Japto Soerjosoemarno mencuat seiring dengan penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pun menyita sejumlah barang bukti dari rumah Japto, termasuk 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik lain,

Pada Rabu (26/2), Japto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Profil Japto Soerjosoemarno

Japto Soerjosoemarno atau Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno adalah salah satu tokoh pemuda di Indonesia yang lahir pada 16 Desember 1949.

Lebih dikenal dengan nama Japto, ia telah lama menjadi figur dalam organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Japto Soerjosoemarno merupakan anak dari pasangan Mayor Jenderal (Purn.) Ir. Kanjeng Pangeran Haryo Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga merupakan adik dari artis terkenal, Marini Soerjosoemarno.

Ia berasal dari keturunan darah Belanda dan keluarga Mangkunegaran Solo, perpaduan Eropa dan Jawa ada dalam garis keturunannya.

Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Retno Suciati dan dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

Jejak karir JaptoSoerjosoemarno

Nama Japto identik dengan Pemuda Pancasila. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Besar (Mubes) III di Cibubur pada tahun 1981.

​​​​​​Dalam Musyawarah Pemuda Pancasila IX yang berlangsung di Batu, Malang, pada tahun 2014, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua MPN Pemuda Pancasila untuk periode 2019.

Ia merupakan satu-satunya figur utama dalam organisasi tersebut yang telah menduduki posisi kepemimpinan tertinggi selama lebih dari tiga dekade atau 30 tahun.

Selain perannya di Pemuda Pancasila, Japto juga aktif di berbagai organisasi lain, termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI), organisasi anggota putra-putri dari purnawirawan TNI dan Polri.

Dalam dunia politiknya, pada 1 Juni 2001 Japto merupakan pendiri Partai Patriot Pancasila, yang pada tahun 2009 berubah menjadi Partai Patriot. Ia pun menduduki posisi sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Pada tahun 2010, Japto pernah terpilih sebagai Direktur Utama TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang ditunjuk langsung oleh Siti Hardiyati Roekmana atau Mba Tutut, anak dari Presiden Soeharto.

​​​​​​Lalu, pada tahun 2023 Japto terpilih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) untuk periode 2023-2027. Pengukuhannya berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 yang diselenggarakan di Intercontinental Jakarta Pondok Indah pada Selasa, 21 Februari 2023.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Japto pun bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) AMIN sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat, yang bertugas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

​​​​​Selain itu, Japto juga bergabung dalam World Wildlife Fund (WWF) dalam pelestarian satwa. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki hobi berburu. Ia bahkan memiliki koleksi trophy dari "Big Five" di Afrika dan berbagai binatang yang dikoleksi di rumahnya.

Selain berburu, Japto juga gemar bermain golf bersama kolega-koleganya.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Komjen Ahmad Dofiri resmi ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Dofiri menggantikan Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Komjen Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri dalam mutasi terbaru yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komjen Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/2517/XI/KEP./2024 seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11/2024).

Profil Komjen Ahmad Dofiri

Komjen Ahmad Dofiri adalah lulusan terbaik Akademi Polisi (Akpol) angkatan 1998 dengan predikat Adhi Makayasa. Kariernya di Polri terbilang gemilang, dengan berbagai jabatan strategis yang telah dijalani. Dofiri sempat memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk kasus mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Karier perwira tinggi ini dimulai dengan menjabat sebagai Kapolres Bandung dan Kapolrestabes Yogyakarta. Kemudian, ia dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menandai lonjakan dalam kariernya. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi Kapolda Banten, sebelum akhirnya dirotasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri.

Pada 2016, Dofiri kembali ditugaskan sebagai Kapolda DIY, di mana ia menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus penyebaran hoax yang melibatkan nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, serta serangan teroris di Gereja Katolik Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta.

Pada 2018, Dofiri dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), seiring dengan peningkatan status Polda DIY menjadi tipe A. Setelah itu, ia kembali dipanggil ke Mabes Polri untuk menduduki posisi sebagai Aslog Kapolri.

Pada 2020, Dofiri dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar), dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 2021. Terakhir, pada awal 2023, ia diangkat menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sebelum akhirnya kini dipercaya menjabat sebagai Wakapolri.

(dpw/dpw)

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997--2000).

Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997--2000).

Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya pada Senin (14/10). Salah satu tokoh yang hadir adalah politisi dari Partai Gerindra Prasetyo Hadi.

Nama Prasetyo muncul sebagai salah satu dari banyak tokoh yang dikabarkan akan mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo bersama dengan Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip dari biodata di laman Gerindra, Prasetyo Hadi lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979 dan merupakan Anggota Komisi II DPR untuk periode 2019-2024.

Pendidikan Prasetyo dimulai di SD Katolik Santo Yosef di Ngawi. Dia lalu melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Ngawi dan SMA Taruna Nusantara Magelang. Gelar Sarjana dalam bidang Konservasi Sumberdaya Hutan diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006.

Keterlibatan Prasetyo di dunia politik dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra. Sejak 2008, Prasetyo sudah aktif memegang tanggung jawab penting sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Peran aktifnya di partai turut membantu mengembangkan berbagai program strategis di partai tersebut.

Perjalanan politik Prasetyo semakin menguat saat dia dilantik menjadi anggota DPR pada 1 September 2020.

Dia menggantikan Harry Poernomo yang sebelumnya mengundurkan diri. Di Pileg 2019, Prasetyo mendapatkan 34.522 suara sah, menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Sebagai anggota DPR, Prasetyo ditugaskan di Komisi II yang berfokus pada berbagai isu penting seperti Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Sebelum fokus di dunia politik, Prasetyo juga memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia dan sebagai Direktur Utama PT. Tusam Hutani Lestari.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh politikus, akademisi, birokrat, tokoh agama, hingga mantan perwira militer dan polisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Total sebanyak 49 tokoh telah memenuhi undangan Prabowo, termasuk Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto yang dikenal sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri asal Blora ini menyampaikan bahwa dirinya diajak berdiskusi tentang pembangunan Indonesia ke depannya. Prabowo juga bertanya mengenai kesiapan Agus untuk membantunya menjabat selama lima tahun ke depan.

"Beliau tadi menyampaikan kepada saya apakah kalau ditugaskan untuk membantu beliau saya siap," ucap Agus.

Petinggi Polri asal Blora itu mengaku siap apa bila diminta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.

"Tentu sebagai prajurit Bhayangkara saya siap untuk mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia," katanya.

Meski demikian, Agus belum menyampaikan secara pasti apa yang akan ditugaskan kepada dirinya. Namun, tersiar kabar bahwa posisi Menteri Imigrasi akan diproyeksikan kepada Agus nantinya.

Profil Agus Andrianto

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Agus Andrianto adalah salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki perjalanan karier panjang dan pengalaman kompleks dalam berbagai bidang tugas kepolisian.

Saat ini, ia menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Listyo Sigit di posisi Kapolri. Posisi strategis yang ia emban dengan tanggung jawab besar dalam penegakan hukum di Indonesia dijabat sejak 24 Juni 2023 menggantikan Gatot Eddy Pramono.

Latar belakang dan pendidikan

Komjen Pol Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Ia mengawali karier kepolisian-nya dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1989.

Setelah lulus dari Akpol, Agus terus memperkaya keilmuan-nya di bidang kepolisian dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Agus juga tercatat pernah menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perjalanan karier

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol, Agus memulai kariernya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pampta Polres Dairi di tahun 1989.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Indonesia.

Prestasinya yang gemilang di Sumatera Utara membuatnya dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri. Sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, Agus juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Dalam peran Kabaharkam, Agus bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Peran sebagai Kabareskrim Polri

Agus Andrianto diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri pada Februari 2021. Dalam peran ini, ia memimpin satuan yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus besar di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Agus selama menjabat sebagai Kabareskrim adalah penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengusaha besar.

Agus dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Di bawah kepemimpinan-nya, Bareskrim Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penghargaan dan prestasi

Selama kariernya di kepolisian, Komjen Pol Agus Andrianto telah menerima berbagai penghargaan atas prestasinya, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari berbagai lembaga internasional.

Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Satya Lencana Pengabdian, Satya Lencana Bhayangkara Nararya, dan berbagai penghargaan lainnya hingga Bintang Yudha Dharma Pratama yang mencerminkan dedikasinya dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan hari ini, Senin (19/8/2024). Salah satunya yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

• Anggota fraksi Partai Gerindra
• Tempat, tanggal lahir: Tajuncu, 28 September 1969
• Agama: Islam
• Riwayat Pendidikan:
  - SD Negeri I Soppeng (Tahun: - 1982)
  - SMP Don Bosco (Tahun: - 1985)
  - SMA Negeri I Toli-toli (Tahun: - 1988)
  - S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia (Tahun: - 1992)
  - S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (Tahun: - 1995).
• Riwayat Pekerjaan:
  - Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai: Direktur Utama (Tahun: 2005 - 2012)
  - PT Citra Nuansa Elok, sebagai: Komisaris (Tahun: 2004 - 2012)
  - Dosen Fakultas Hukum (Tahun: 1998 - 2012)
  - Advokat, sebagai: Pengacara (Tahun: 1996 - 1998).

Supratman Andi Agtas (Foto: Firda/detikcom)

Daftar Menteri, Wamen, dan Kepala Badan yang Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan dalam reshuffle hari ini, Senin (19/8/2024). Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik hari ini.

1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jokowi mengambil sumpah ketujuhnya untuk dilantik menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/imk)