Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sekaligus mengevaluasi 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Prabowo meminta kabinetnya saling mengoreksi atas hal-hal yang selama ini dikerjakan.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan secara objektif bahwa 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif. Hal-hal yang menjadi dasar untuk memperkuat landasan dan membangkitkan bangsa.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Prabowo menyebut 28 kebijakan baru dihasilkan dalam 6 bulan pertama pemerintahannya berjalan. Ia menilai hal itu di luar prediksi karena waktu yang cukup singkat.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Prabowo mengatakan dari 28 kebijakan itu, lebih dari 100 produk hukum diterbitkan. Menurutnya, hal yang wajar dalam roda pemerintahan.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

"Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk, apakah itu keppres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekadar hanya surat edaran, tapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi,"

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.

"Sebanyak 688 produk hukum daerah ini diantaranya 141 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 515 rancangan peraturan kepala daerah dan 28 kali pendampingan serta 4 kali konsultasi," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Raperda terbanyak berasal dari Kota Makassar dengan jumlah 14 Raperda. Sedangkan, Ranperkada terbanyak berasal dari Kabupaten Luwu Timur sebanyak 56.

Menurut Andi Haris, fasilitasi ini meliputi harmonisasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan rancangan peraturan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman mengucapkan terima kasih atas sinergisitas dan kerja sama yang baik antara Kemenkumham Sulsel dengan Pemprov Sulsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel dalam penyusunan produk hukum daerah.

"Kami akan terus mendukung dan memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat," katanya.

Ia pun mendorong peningkatan kerja sama dan kolaborasi untuk peningkatan pembentukan rancangan produk hukum daerah di seluruh daerah demi mengakomodir kepentingan publik.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024