JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.

"Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo pun mengaku akan mempelajari gugatan di Mahkamah Agung yang mempersoalkan Pepres PCO karena dianggap tumpang tindih dengan KSP.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Prasetyo melanjutkan, PCO juga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa setelah ia ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu pekerjaan PCO.

"Itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto menandai adanya masalah pada tata kelola pemerintahan saat ini.

Dengan penunjukan tersebut, terlihat bahwa ada jabatan tumpang tindih dengan Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan. PCO terkesan menjadi tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya.

“Ini membuktikan bahwa PCO sebenarnya lembaga benalu di Istana, hidup dari anggaran negara, tetapi tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jika telah diputuskan Mensesneg merangkap jubir, konsekuensinya PCO seharusnya ditiadakan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (18/4/2025).

Dia juga menyoroti beban tugas yang dimiliki oleh Mensesneg yang sebenarnya sudah cukup besar. Misalnya harus fokus pada masalah administrasi, koordinasi, dan birokrasi antar kementerian.

“Jika Mensesneg merangkap juru bicara maka potensial merusak fungsi. Utamanya bisa bermasalah pada kinerja birokrasi antar kementerian dan Presiden karena menterinya fokus pada reputasi Presiden atau Prabowo Subianto,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, dia beranggapan penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, sebagai jubir Prabowo, kemungkinan karena Prabowo sedang mengalami keraguan dengan orang di sekelilingnya.

“Dia [Prabowo] terpaksa memberi posisi pada tokoh kampanye di masa pilpres meskipun tidak memiliki manfaat pada negara dan kepresidenan. Bisa jadi, langkah ini [penunjukan Pras] diambil karena Hasan Nasbi [Kepala PCO) justru merusak reputasi Presiden,” ucapnya.

Dedi menilai bahwa jubir presiden terbaik masih dipegang oleh Julian Pasha pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kepastian komunikasi Presiden terjamin, karena satu pintu. Semakin banyak juru bicara maka semakin buruk,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak, Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara atau jubir Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menganggap bahwa Prabowo merasa kinerja PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan tidaklah baik alias underperformed dan tak sesuai dengan harapan serta menimbulkan resistensi dan kegaduhan di publik.

“Jadi for all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Adi menyoroti hal teranyar adalah kala PCO menanggapi teror kepala babi yang terjadi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan itu cukup dengan “dimasak saja”.

“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO, bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifatnya provokatif dan seterusnya dan seterusnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia turut memandang bahwa penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, ini adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah atau komunikasi politik Istana kepada masyarakat, karena selama ini PCO acap kali menimbulkan blunder dan kontroversi yang tak berkesudahan.

“Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Adi.

Di sisi lain, Adi juga mengatakan kemungkinan arahan khusus Prabowo kepada Pras itu karena Prabowo ingin menaruh orang kepercayaannya. Pras, katanya, termasuk dalam lingkaran orang terdalam dari Prabowo. Bahkan, kader Gerindra dan publik juga memahami hubungan baik antara keduanya.

“Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi jubir istana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” urainya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi jadi juru bicara (jubir) Presiden. Sebelumnya, Presiden telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai jubir.Dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).



Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Presiden Prabowo untuk membantu PCO.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi.

"Enggak juga, ndak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," jelasnya.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," sebut Prasetyo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi jadi juru bicara (jubir) Presiden. Sebelumnya, Presiden telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai jubir.Dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).



Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Presiden Prabowo untuk membantu PCO.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi.

"Enggak juga, ndak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," jelasnya.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," sebut Prasetyo.