Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh RI. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Silaturahmi Serikat Buruh terselenggara di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Hadir dalam acara tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban, Presiden Partai Buruh Said Iqbal hingga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Silaturahmi ini merupakan rangkaian Perayaan Hari Buruh Internasional atau 'May Day' pada Kamis, 1 Mei 2025. Rencananya, May Day yang akan terlaksana di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"May is not holiday, may day is not only celebration. Melihat penderitaan kembali kaum buruh," kata Said Iqbal dalam sambutannya di DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Said Iqbal menyebut May Day merupakan sebuah perjuangan. Ia mengatakan May Day sebagai pergerakan penting dalam perjuangan kaum buruh.

"May Day adalah sebuah perjuangan, kita mengapresiasi Pak Prabowo sebagai presiden beliau bahwa may day adalah sesuatu yang penting dalam pergerakan kaum buruh. Salam hormat untuk Pak Prabowo, semoga beliau sehat selalu," ungkap Said Iqbal.

Hal serupa juga disampaikan oleh Andi Gani. Ia menilai perayaan Hari Buruh merupakan perhelatan dengan sejarah yang panjang.

"Intinya May Day ini sejarah luar biasa persatuan buruh," ujar Andi Gani.

Dalam sambutannya Dasco menyebut DPR dalam posisi menjembatani antara serikat buruh dengan pemerintah. Dasco menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang mendengar aspirasi dari masyarakat.

Simak juga Video Said Iqbal: Presiden Prabowo Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Monas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Presiden RI Prabowo Subianto ingin segenap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bekerja keras melawan aksi penyelundupan. Dia pun membuka peluang kemungkinan untuk menenggelamkan kapal-kapal penyelundup tersebut.

Hal ini ia sampaikan dalam forum Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Awalnya Prabowo mengatakan komitmennya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Ia kemudian mengingatkan aparat untuk bekerja keras menghentikan penyelundupan.

"Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran penyelundupan dari luar ke dalam," kata Prabowo.

Prabowo menilai penyelundupan telah membahayakan kedaulatan dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja Indonesia. Dia pun menyoroti aksi penyelundupan tekstil yang mengancam industri tekstil dan ratusan ribu pekerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku akan berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk mencari kewenangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan aparat dalam mencegah dan melawan aksi penyelundupan tersebut. Salah satunya, opsi yang dia tawarkan adalah menenggelamkan kapal penyelundup.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan. Tolong para Profesor di pemerintahan saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum. Tapi kalau dia ancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau jelas melanggar dan akibatkan kerugian," kata dia yang juga Ketua Umum Gerindra itu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung aturan Presiden RI Prabowo Subianto terkait aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Dia meminta jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan rapat online dan membatasi dinas luar kota.

"Kemudian juga perjalanan dalam negeri sangat berbatas. Saya bahkan, kami di Kementerian Hukum mengembangkan sebuah sistem supaya bisa menggunakan rapat by zoom untuk saling berkoordinasi, dan saya rasa itu akan lebih efektif," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih terkait efisiensi anggaran. Dia menyebut Kementerian Hukum sudah melakukan hal tersebut.

"Sebelum instruksi ini keluar, Bapak Presiden sudah mewanti-wanti kepada seluruh anggota Kabinet Merah putih untuk sangat selektif terhadap perjalanan dinas. Bahkan kami sudah menerapkan itu di Kementerian Hukum. Bahkan sampai hari ini saya mungkin untuk perjalanan luar negeri sama sekali belum pernah," tuturnya.

Supratman mengatakan aturan pemanfaatan media online sebagai sarana rapat atau kegiatan lainnya sudah disosialisasikan di Kementerian Hukum. Dia mendukung efisiensi anggaran pemerintahan melalui pembatasan dinas luar tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kan mengindikasikan bahwa niat beliau untuk melihat pemanfaatan dari APBN itu benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan jangan lupa, di Kementerian Hukum teman-teman semua saat ini apa yang kami lakukan untuk mengikuti perintah Bapak Presiden dalam rangka penggunaan anggaran se-efisien mungkin dan bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan itu lebih baik," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan pengampunan hukuman atau amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana. Puluhan ribu napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori.

Di antaranya napi kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Kemudian, ada napi terkait Papua dengan kategori nonbersenjata atau tahanan politik (tapol) sebanyak 18 orang.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya... Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, kata Supratman, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang statusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu. Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," ucap dia.

Terpisah, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya, Minggu (15/12).

Saat ini, para napi yang bakal dapat amnesti sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel.

Setelah asesmen selesai, pemerintah akan bersurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Supratman mengklaim DPR sudah menyambut baik rencana pemberian amnesti ini.

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Kemudian narapidana kasus korupsi juga akan mendapat amnesti.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan usul Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan kerugian negara merupakan bagian dari amnesti.

Yusril mengatakan Prabowo sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

Sesuai amanat konstitusi, terang dia, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Prabowo akan minta pertimbangan DPR. Para menteri, lanjut Yusril, siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Prabowo telah mengirim surat meminta pertimbangan.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).