Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melawan tindak pidana korupsi saat berpidato dalam Kongres IV Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) petang WIB. Prabowo mengaku, tak gentar melawan korupsi meskipun banyak pihak yang tidak suka, bahkan mengancam aparat penegak hukum yang memberantas kasus-kasus korupsi.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak akan kita berhenti. Saya tahu ada penegak hukum yang diancam, saya tahu. Saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, tekad memberantas korupsi telah dibuktikan dalam enam bulan pemerintahannya yang berlangsung sejak Oktober 2024. Dia mengeklaim, sudah ratusan triliun rupiah uang rakyat diselamatkan karena kasus korupsi dibonagkar. "Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," ucap ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Prabowo menyatakan, keadilan harus ditegakkan demi memberantas korupsi di Tanah Air. "Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," ucap Prabowo.

Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, Prabowo mewanti-wanti perjuangan itu tentunya menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, ada pihak asing yang khawatir dan takut dengan kekuatan bangsa Indonesia jika bisa bangkit.

"Dari sejak Proklamator kita Bung Karno sampai sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita. Dengan segala dalih dan segala teknik. Mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita," kata Prabowo.

Dia melanjutkan, sejak kepemimpinannya, Indonesia sudah mengarah pada swasembada pangan. Prabowo menuturkan, produksi beras dan jagung kini tertinggi dalam sejarah Indonesia. Rata-rata produksi beras meningkat 10 persen.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan adanya penegak-penegak hukum yang diancam. Hal itu tidak lepas dari maraknya pembongkaran kasus korupsi selama kepemimpinannya.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo dalam sambutannya Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik," sambungnya.



Prabowo pun menyatakan tidak akan pandang bulu bagi yang melanggar hukum. Terutama tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

"Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan periode kepemimpinannya sudah menyelamatkan uang ratusan triliun. "Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat kita sudah selamatkan," ujarnya.

Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita serta prihatin atas sejumlah insiden kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya Kapal Feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

?Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk penanganan-penanganan terhadap semua korban,? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Prasetyo mengatakan yang saat ini harus dipikirkan adalah mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo meminta jajaran terkait seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penanganan baik identifikasi serta pengecekan intensif.



Diketahui, kecelakaan maut menimpa Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menewaskan 12 penumpang di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025.

Selanjutnya, kecelakaan maut juga terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu, 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian atas musibah kecelakaan yang terjadi belakangan.

Ia mengatakan Prabowo telah meminta jajaran terkait untuk menangani permasalahan tersebut.

"Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Beberapa peristiwa yang disebutkan Pras ialah kecelakaan di Purworejo hingga Padang Panjang.

Ia mengatakan Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian-kejadian tersebut.

"Ada juga kapal feri yang tenggelam," ucap dia.

Selain itu, Pras mengatakan bahwa Prabowo juga meminta agar mereka turut memikirkan mitigasinya agar kejadian serupa tak terjadi.

"Untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu 'matahari kembar'. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresideanan menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah peristiwa kecelakaan transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden-insiden tersebut dan telah memberikan arahan langsung untuk langkah cepat dan pencegahan ke depan.

“Mohon disampaikan juga pertama tugas kita yang mendalam dan keperhatian atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu sangat menaruh atensi terhadap kejadian-kejadian tersebut dan telah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi.

“Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri,” lanjut Prasetyo.

Ada dua hal utama yang menjadi fokus Presiden. Pertama, penanganan terhadap para korban kecelakaan, dan kedua, upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban. Kedua tentu ini harus dipikirkan mitigasinya,” katanya.

Prabowo, kata Prasetyo, meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan, khususnya terhadap moda-moda transportasi bertonase besar. Hal ini penting dilakukan agar potensi kecelakaan bisa ditekan sejak dini.

“Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita terutama yang bertonas besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang,” tuturnya.

Prasetyo juga menyebut pentingnya proses pengecekan seperti uji KIR, pajak, dan kelayakan kendaraan dilakukan secara menyeluruh.

“Proses-proses apa namanya pengecekan KIR, pajak kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan dan Kapolri agar seluruh jajaran mereka melakukan identifikasi dan pemeriksaan transportasi secara lebih intensif.

“Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara soal renggangnya hubungan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, keduanya belum terlihat bertemu sejak Desember 2024 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada persoalan apa pun di antara dua pemimpin bangsa tersebut. Menurutnya, absennya pertemuan belakangan ini semata-mata karena alasan teknis, bukan karena motif politik.

“Enggak ada begitu-begitu, ini kan hanya analisa,” tegas Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025)

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat, mengingat kesibukan keduanya yang padat.

“Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa, Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini masalah waktu. Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokkan waktunya ada yang belum, belum ketemu begitu,” ujarnya

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika pertemuan terjadi, konteksnya akan bersifat silaturahmi semata. Tidak ada maksud dominasi atau pengaruh politik dari Presiden Joko Widodo kepada penerusnya.

“Kedua, juga saya rasa Pak Presiden Jokowi juga pada posisi apa namanya ya, kalau pun ingin bertemu dengan Pak Prabowo ini kan ya pasti satu, konteksnya pasti dalam dalam kerangka silaturahmi. Kalau untuk pemerintahan, beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau memengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, ndak ada,” kata Prasetyo.

Dalam pernyataan yang menekankan kesinambungan dan transisi pemerintahan yang sehat ini, Prasetyo menegaskan bahwa Joko Widodo sepenuhnya telah menyerahkan kendali kepemimpinan kepada Prabowo.

“Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo,” tambahnya

Dia mengimbau publik dan media agar tidak menafsirkan ketidak terlihatan pertemuan tersebut sebagai indikasi disharmoni.

“Jadi jangan ditafsirkan kemana-mana meskipun belum ketemu,” pungkas Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025