Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan adanya penegak-penegak hukum yang diancam. Hal itu tidak lepas dari maraknya pembongkaran kasus korupsi selama kepemimpinannya.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo dalam sambutannya Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik," sambungnya.



Prabowo pun menyatakan tidak akan pandang bulu bagi yang melanggar hukum. Terutama tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

"Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan periode kepemimpinannya sudah menyelamatkan uang ratusan triliun. "Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat kita sudah selamatkan," ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita serta prihatin atas sejumlah insiden kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya Kapal Feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

?Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk penanganan-penanganan terhadap semua korban,? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Prasetyo mengatakan yang saat ini harus dipikirkan adalah mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo meminta jajaran terkait seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penanganan baik identifikasi serta pengecekan intensif.



Diketahui, kecelakaan maut menimpa Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menewaskan 12 penumpang di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025.

Selanjutnya, kecelakaan maut juga terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu, 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu 'matahari kembar'. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita Presiden Prabowo Subianto atas insiden kecelakaan maut di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya kapal feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Prasetyo mengatakan sudah mendapat perintah dari Prabowo agar berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam penanganan korban.

"Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk, satu, tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menekankan pentingnya pengawasan mitigasi kendaraan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dia menyebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan proses identifikasi yang lebih intensif.

"Kedua, tentu ini harus dipikirkan mitigasinya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang," ujar Prasetyo.

"Proses-proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif," sambungnya.

Diketahui, peristiwa kecelakaan maut terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu (7/5) siang.Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Selain itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas.

(fca/idn)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengatur waktu untuk bisa melakukan pertemuan kembali dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Hal ini dikatakan Prasetyo bermula dia dikonfirmasi ihwal pernyataan Megawati yang menyebut ada Presiden kangen dengan nasi goreng buatannya.

Prasetyo pun tak menampiknya. ?Betul (yang disampaikan Megawati),? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa rasa rindu Prabowo bertemu Megawati sudah dua setengah tahun lalu, yang akhirnya temu kangen itu sudah terjadi belum lama ini.



Saat disinggung kapan waktu bertemu untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati, Prasetyo mengatakan pertemuan tengah diatur. "Sedang diatur, tenang aja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Prabowo minta dimasaki nasi goreng oleh Megawati.

Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara Trisakti Tourism Award di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Semula, dia menceritakan ketertarikan pada kuliner.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul lho. Itu enggak bohong lho. Biar gimana aja, masa aku sudah presiden kelima, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak-masak, terus ngasih kamu, ya enggaklah. Masa masakin buat kalian," ucap Megawati.

Dia pun mengungkapkan Prabowo sering bertanya soal nasi goreng. Menurutnya, Prabowo bolak-balik minta dimasaki nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, presiden bolak-balik nanya, 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mba ya'. Yo presiden sopo yo?" ujar dia.

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat tak sampai 5%, hanya 4,87% secara year on year (yoy). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui terjadi penurunan ekonomi.

"Yang pertama kan begini, apa yang kemudian dirilis oleh BPS tentang pertumbuhan ekonomi, kalau dari sisi angka, memang betul terjadi penurunan sedikit," beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Dalam laporan BPS, belanja pemerintah minus 1,38%. Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu juga mengakui belanja pemerintah melambat, namun karena siklus anggaran pemerintah biasanya belum mencapai puncaknya pada awal tahun. Di sisi lain, bukan hanya belanja pemerintah saja yang kontraksi, beberapa komponen lain juga melemah.

"Tetapi kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya, dan biasanya di awal tahun itu pasti yang disebut dengan belanja pemerintah itu belum mencapai puncaknya. Kalau di awal kuartal pertama, pasti belum mencapai puncaknya," papar Prasetyo.

Efisiensi Tak Pengaruhi Belanja

Banyak pihak mengaitkan melemahnya belanja pemerintah karena efisiensi anggaran yang dibesut Prabowo. Prasetyo menekankan, efisiensi bukan alasan utama melemahnya belanja pemerintah.

"Nah, maka melihatnya tuh, mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," sebut Prasetyo.

Efisiensi anggaran dikatakan bukan untuk menahan belanja, tapi untuk direlokasi ke hal-hal lebih penting, misalnya ketahanan pangan dan mengerek pertumbuhan di sektor pertanian.

"Kemudian saudara-saudara tengok ya, proses efisiensi itu kan realokasi anggaran. Jadi, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, di situ kan kemudian BPS juga mencatat pertumbuhan kita dari bidang pertanian itu mencapai di atas 10%," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan pertumbuhan ekonomi melambat juga terjadi imbas ekonomi global. Beberapa sentimen negatif menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di antaranya tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).

"Dan kemudian juga jangan lupa di awal-awal tahun,apalagi di satu bulan terakhir ini kan,bagaimana kebijakan-kebijakan negara-negara sahabat kita itu juga mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan," pungkas Prasetyo.

Simak juga video: Kata Pengamat Soal Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II di Tengah Tekanan Besar

(hal/ara)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang mengundang tawa dan kekaguman saat menyambut kedatangan pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bahkan mungkin lebih daripada sebagian warga Indonesia sendiri.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia. Inilah pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," kata Prabowo disambut tawa para menteri Kabinet Merah Putih hingga pengusaha kelas kakap yang hadir.

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo menjelaskan secara rinci kontribusi Gates Foundation terhadap Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, teknologi, dan bantuan sosial lintas sektor.



"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia sebanyak lebih USD 159 juta. Di kesehatan USD119 juta, pertanian USD5 juta, teknologi USD5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD28 juta," jelas Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan rencana menganugerahkan Bintang Kehormatan kepada Bill Gates yang juga pendiri Microsoft itu. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, khususnya di sektor kesehatan Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Dia juga mengungkapkan bahwa melalui dukungan Gates, Indonesia berhasil mengembangkan kapasitas produksi vaksin secara signifikan. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Bio Farma menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, dengan produksi hingga 2 miliar dosis per tahun yang digunakan di 42 negara dan menjangkau lebih dari 902 juta jiwa.

Bill Gates juga mendorong pengembangan vaksin TBC dan malaria, dua penyakit yang masih menelan banyak korban di Indonesia. Menurut data, TBC menyebabkan hampir 100.000 kematian per tahun di Tanah Air.

Sehingga, dukungan Bill Gates terhadap uji coba vaksin TBC di Indonesia menjadi harapan besar dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut secara signifikan.

"Saya akan menggelar rapat dewan tanda kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi untuk salah satu warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan dunia," lanjut Prabowo.

Lebih dari sekadar penghargaan negara, Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan simbol penghormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap sosok Bill Gates, seorang tokoh dunia yang mendedikasikan sumber daya dan kekayaannya untuk kemanusiaan.

"Dan kami sepakat bahwa kami akan menyerahkannya pada bulan September di New York, selama musim Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kita semua pasti setuju bahwa Anda benar-benar pantas menerima ini atas kontribusi Anda terhadap kemanusiaan," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar di depan Pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Prabowo menyebut Bill Gates lebih Pancasila.

Hal itu diungkap Prabowo saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Prabowo lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lihat Video 'Prabowo: Bill Gates Sudah Hibahkan Rp 2,62 Triliun untuk RI':

(eva/azh)