Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan Seoul untuk menghadiri sidang perpanjangan masa penahanan terkait penerapan darurat militer.

Kantor Investasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (The Corruption Investigation Office/CIO) yang memimpin investigasi bersama dengan polisi dan militer, meminta Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon.

Dilansir Korea Times, pada sidang yang digelar pukul 2 siang waktu setempat, Yoon diperkirakan akan membela diri dan meminta pembatalan penahanan selama proses investigasi. Keputusan pengadilan diperkirakan diumumkan Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu setempat.

Yoon dibawa dari pusat penahanan di Uiwang dengan mobil van biru Kementerian Kehakiman, dikawal polisi dan dinas keamanan presiden.

Iring-iringan mobil memasuki tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan, saat ratusan pendukung Yoon berkumpul di jalan-jalan dekat lokasi sidang. Para pendukun Yoon melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menyerukan pembebasannya.

Jika Yoon ditangkap, penyidik dapat memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari. Selama masa tersebut mereka akan melimpahkan kasus ke jaksa penuntut umum untuk didakwa.

Namun jika pengadilan menolak permintaan penyidik, Yoon akan dibebaskan dan kembali ke kediamannya.

Sembilan orang, termasuk menteri pertahanan, kepala polisi, dan beberapa komandan militer telah ditangkap dan didakwa atas peran mereka dalam penetapan darurat militer.

Krisis pemerintahan Korsel bermula ketika Yoon memberlakukan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional dan kantor-kantor pemilihan umum.

Penetapan darurat militer itu berlangsung beberapa jam, hingga anggota parlemen berhasil melewati blokade militer dan menggelar pemungutan suara mencabut darurat militer tersebut.

Usai drama darurat militer itu, Majelis yang didominasi oposisi memberikan suara dan sepakat memakzulkan Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024.