Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) merespons penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus korupsi Harun Masiku. Meski sudah purnatugas, nama Jokowi masih disangkutkan mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," katanya di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu (25/12/2024).

Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut Jokowi menjawab santai. Ia menyebut bahwa dirinya sudah purnatugas.

"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) Hehe, sudah purnatugas pensiunan," pungkasnya.

Seperti diketahui nama Jokowi masih disebut-sebut terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Rony Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi, dia juga menyinggung soal Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari 20detik.

KPK Tetapkan Hasto Tersangka

Dilansir detikNews, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Sementara itu, Harun Masiku masih jadi buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan bahwa keberlanjutan lembaga KSP setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 sepenuhnya tergantung pada keputusan Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024—2029.

Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa KSP merupakan lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin nasional.

"KSP ini sebuah lembaga struktural, dan itu sangat tergantung pada pemimpin nasional, tergantung pada Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," katanya.

Kepala KSP ini lantas mengaitkan hal tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya seperti pada era Presiden RI H.M. Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV).

Moeldoko juga menyoroti pentingnya proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dengan lancar dalam memastikan bahwa program-program prioritas, termasuk yang dijanjikan saat kampanye, telah teralokasi dengan baik.

Saat ditanya tentang kemungkinan adanya program khusus yang dititipkan dalam masa transisi ini, Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada program khusus.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tetapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," katanya.

Mengenai indikasi penghapusan KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa tugas dan cakupan KSP saat ini lebih luas daripada lembaga-lembaga serupa pada masa lalu.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi (monev), kata Moeldoko, KSP juga mengelola komunikasi politik, komunikasi publik, dan isu-isu strategis.

Namun, jika lembaga seperti KSP tetap ada, dia memperkirakan kemungkinan cakupan tugasnya akan lebih terbatas dan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional.

"Saya pikir, jika ada unit seperti KSP ke depan, fokusnya mungkin hanya pada monev program prioritas nasional, memastikan program berjalan dengan baik, tanpa lagi terlibat dalam komunikasi politik dan publik yang mungkin diambil alih oleh lembaga lain," katanya.

Saat disinggung tentang adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Pranowo Subianto terkait dengan keberlanjutan KSP, Moeldoko mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan hari ini, Senin (19/8/2024). Salah satunya yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

• Anggota fraksi Partai Gerindra
• Tempat, tanggal lahir: Tajuncu, 28 September 1969
• Agama: Islam
• Riwayat Pendidikan:
  - SD Negeri I Soppeng (Tahun: - 1982)
  - SMP Don Bosco (Tahun: - 1985)
  - SMA Negeri I Toli-toli (Tahun: - 1988)
  - S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia (Tahun: - 1992)
  - S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (Tahun: - 1995).
• Riwayat Pekerjaan:
  - Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai: Direktur Utama (Tahun: 2005 - 2012)
  - PT Citra Nuansa Elok, sebagai: Komisaris (Tahun: 2004 - 2012)
  - Dosen Fakultas Hukum (Tahun: 1998 - 2012)
  - Advokat, sebagai: Pengacara (Tahun: 1996 - 1998).

Supratman Andi Agtas (Foto: Firda/detikcom)

Daftar Menteri, Wamen, dan Kepala Badan yang Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan dalam reshuffle hari ini, Senin (19/8/2024). Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik hari ini.

1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jokowi mengambil sumpah ketujuhnya untuk dilantik menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

IKN (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengeluarkan pernyataan sikap guna merespons tuduhan-tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo membuat skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.

"Kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro dalam keterangan video di Jakarta, Kamis.

Pernyataan sikap KSP ini merespons dinamika perpolitikan nasional khususnya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi dituduh membuat skenario tiga periode, dan ingin merebut sebuah partai politik.

Asep menekankan para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lain untuk membuktikan tuduhan tersebut.

KSP melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan dan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih memiliki approvalrating tinggi.

Menurut Asep, Presiden Jokowi sampai hari ini tetap fokus untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah ditetapkan sampai 20 Oktober yang akan datang.

"Kami pun sebagai staf yang ada di Istana selalu diingatkan untuk tetap fokus bekerja mencapai program yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dia menekankan sebagai orang Jawa, Presiden memahami betul etika berkomunikasi dengan partai politik.

Asep juga memastikan Jokowi sangat menghormati independensi internal parpol.

"Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024