JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS).

Yakni untuk mengantisipasi dampak kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual," kata Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (7/2/2025) dikutip dari Antara News.

Diketahui, ada enam Perwakilan RI di Amerika Serikat, yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha mengatakan pihaknya sudah dan akan terus berkoordinasi untuk langkah-langkah antisipasi dengan menetapkan standar prosedur untuk penanganan jika nanti ada WNI ditangkap di AS akibat kebijakan baru imigrasi Amerika Serikat.

Perwakilan RI juga berkoordinasi dengan berbagai macam otoritas di AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE), Custom and Border Protection (CBP) dan pihak Homeland Security Investigation, kata Judha.

Lebih lanjut dia mengatakan Perwakilan RI itu sudah menyampaikan sejumlah imbauan melalui beragam platform dan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat.

Caranya dengan melibatkan para pemuka masyarakat serta menyampaikan nomor hotline seluruh Perwakilan RI melalui berbagai macam platform.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," kata Judha.

Judha pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Sebelumnya, Kemenlu RI menyampaikan, dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," kata Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari dan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terkait proses penangkapan tersebut.

Judha juga menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta, mengatakan KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI itu dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

"Kami akan terus monitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," ujar Judha.

Judha kemudian melanjutkan bahwa WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari 2025.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Dikatakan, UE siap untuk memindahkan misinya ke perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, guna memfasilitasi pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Bagi warga Palestina, seruan untuk pemindahan massal mengingatkan pada pembersihan etnis mereka selama pembentukan Israel pada 1948, yang dikenal sebagai Nakba.

Yakni ketika 750.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke negara-negara tetangga.

Sementara itu, pemukim Israel dan pejabat sayap kanan telah menganjurkan rencana untuk memindahkan secara paksa warga Palestina dari wilayah Gaza yang luas dan menggantinya dengan pemukim Israel.

Sebagian besar dari 1,1 juta penduduk Gaza utara dipaksa ke selatan oleh perintah pengusiran Israel ketika perang pecah 15 bulan lalu.

Tetapi, perjanjian gencatan senjata Gaza terbaru antara Israel dan Hamas telah menghentikan rencana ini, setidaknya untuk sementara.

Pada Senin kemarin, warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka di utara, yang sebagian besar telah hancur menjadi puing-puing akibat pemboman Israel.

Imseis, yang merupakan penulis The UN and the Question of Palestine, mengatakan gagasan Trump adalah angan-angan karena saran tersebut telah didukung selama beberapa dekade, khususnya sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel berikutnya di Gaza.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang masalah Palestina akan tahu bahwa orang-orang Palestina tidak akan pernah menerima pembersihan etnis dari tanah mereka mengingat sejarah hidup mereka," jelas dia.

"Negara Arab mana pun tidak akan menerima ini, terutama Mesir dan Yordania," tandas Imseis.

GAZA, KOMPAS.com - Para ahli menyatakan, rencana yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania adalah pelanggaran hukum internasional.

Pasalnya, memindahkan secara paksa atau mendeportasi penduduk sipil secara keseluruhan atau sebagian merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional.

Ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dikutip dari Middle East Eye pada Senin (27/1/2025), menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), aturan ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara yang tidak terus-menerus menolaknya.

Ardi Imseis, profesor Hukum Internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan, keinginan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan.

"Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, itu dilarang, apa pun motifnya," terangnya.

ICRC menjelaskan, alasan di balik larangan ini adalah untuk mencegah kekuasaan pendudukan merampas dan menjajah wilayah pendudukan melalui pembersihan etnis.

Seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman di wilayah-wilayah tertentu yang didudukinya selama Perang Dunia Kedua.

"Larangan pemindahan warga sipil sebagai akibat perang bermula dari perang saudara Amerika dan dianggap sebagai prinsip hukum perang yang mapan," ungkap pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard.

Sejumlah pejabat di Israel mendukung usulan Trump, termasuk menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.

Ia menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemikiran yang tidak biasa untuk memungkinkan warga Palestina membangun kehidupan yang baru dan baik di tempat lain.

Namun pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam pernyataan Trump dan Smotrich.

"Pembersihan etnis sama sekali bukan pemikiran baik, tidak peduli bagaimana orang mengemasnya. Itu ilegal, tidak bermoral, dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas pada Senin mengatakan, Uni Eropa mendukung solusi dua negara, tetapi menahan diri untuk tidak mengutip pernyataan Trump secara langsung.

"Gaza dan warga Gaza telah banyak menderita. Saya pikir baik Palestina maupun Israel layak mendapatkan perdamaian dan itulah sebabnya kita benar-benar perlu beralih dari gencatan senjata ke perdamaian yang lebih permanen," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump bergerak cepat pada masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS. Sesaat setelah dilantik, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk mengekang imigrasi, memangkas peraturan lingkungan, dan menarik diri dari perjanjian iklim internasional.

Disambut oleh kerumunan orang pada sebuah pertemuan umum dalam ruangan, Trump duduk di meja saat dirinya menandatangani serangkaian perintah eksekutif dalam berkas. Perintah tersebut merupakan langkah pertama dalam beberapa agenda Trump memperluas wilayah Amerika, mengekang imigrasi, meningkatkan produksi bahan bakar fosil, dan mencabut peraturan lingkungan.

Mengutip Reuters pada Selasa (21/1/2025), Trump mengatakan akan menandatangani lebih banyak perintah seperti itu saat tiba di Gedung Putih.

Sebelumnya pada Senin (20/1/2025) waktu setempat, Trump, 78 tahun, mengambil sumpah jabatan di gedung Capitol AS. Tak lama setelah pelantikan, otoritas perbatasan AS menutup program yang memungkinkan ratusan ribu migran memasuki AS secara legal dengan menjadwalkan janji temu melalui telepon pintar. Janji temu yang sudah ada dibatalkan.

Pada Departemen Luar Negeri, lebih dari selusin diplomat senior nonpartisan diminta mengundurkan diri sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengganti pegawai negeri sipil nonpartisan dengan para loyalis.

Perintah eksekutif awal Trump salah satunya mencabut kebijakan pemerintahan Biden yang mengatur kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Dia juga memberlakukan pembekuan perekrutan federal dan memerintahkan pegawai pemerintah untuk kembali ke kantor, daripada bekerja dari rumah.

Trump tidak segera mengambil tindakan segera terhadap ekonomi atau inflasi, dua isu yang membantunya memenangkan pemilihan ulang. Seorang pejabat mengatakan dia tidak akan segera mengenakan tarif baru pada Kanada, China, dan Meksiko seperti yang telah dijanjikannya.

Perkembangan tak terduga ini memicu penurunan tajam dolar AS dan reli di pasar saham global pada hari ketika pasar keuangan AS ditutup.

Adapun, Trump menggambarkan dirinya sebagai penyelamat yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan negara yang sedang goyah.

Pelantikannya merupakan kemenangan gemilang bagi seorang pengganggu politik yang selamat dari dua upaya pembunuhan. Trump juga memenangkan pemilu 2024 meskipun dihukum pidana dan dituntut atas upayanya untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilihan 2020.

"Saya diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat lagi," katanya.

Trump adalah presiden pertama dalam lebih dari satu abad yang memenangkan masa jabatan kedua setelah kehilangan Gedung Putih dan penjahat pertama yang menduduki Gedung Putih. Presiden tertua yang pernah dilantik, dia didukung oleh mayoritas Republik di kedua kamar Kongres.

Trump menghadapi tugas berat untuk memenuhi janjinya terkait Zaman Keemasan Amerika dalam menghadapi Kongres yang terpecah belah, tuntutan hukum yang tak terelakkan, dan para pemimpin dunia yang keras kepala.

Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan dengan Meksiko, mengirim pasukan ke sana, dan melanjutkan kebijakan yang memaksa migran pencari suaka untuk menunggu di Meksiko untuk sidang pengadilan AS mereka.

Kebijakan tersebut merupakan awal dari program deportasi massal imigran gelap yang telah dijanjikan Trump. Rekan-rekan Trump dari Partai Republik bertepuk tangan, sedangkan Partai Demokrat duduk dengan wajah datar.

Trunp juga mengatakan akan mengeluarkan perintah untuk membatalkan program keberagaman federal dan mengharuskan pemerintah untuk hanya mengakui jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

Meski Trump berusaha menggambarkan dirinya sebagai pembawa damai dan pemersatu selama pidatonya yang berdurasi setengah jam, nadanya sering kali sangat partisan. Trump mengulang klaim palsu dari kampanyenya bahwa negara-negara lain mengosongkan penjara mereka ke Amerika dan menyuarakan keluhan yang sudah lazim atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan Biden duduk di dekatnya, Trump mengeluarkan dakwaan pedas terhadap kebijakan pendahulunya mulai dari imigrasi hingga urusan luar negeri.

"Kita memiliki pemerintah yang telah memberikan dana tak terbatas untuk pertahanan perbatasan asing, tetapi menolak untuk mempertahankan perbatasan Amerika, atau yang lebih penting, rakyatnya sendiri," kata Trump.

Banyak bos perusahaan teknologi yang berusaha mendapatkan dukungan dari pemerintahan yang akan datang - termasuk tiga orang terkaya di dunia, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, pendiri Amazon Jeff Bezos, dan CEO Meta Mark Zuckerberg. Ketiganya memiliki tempat duduk yang menonjol di panggung, di samping para calon kabinet dan anggota keluarga Trump.

Trump mengatakan bahwa dia akan mengirim astronot ke Mars, yang mendapat respon positif dari Musk.

Trump berjanji untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengulangi niatnya untuk mengambil kembali kendali Terusan Panama, salah satu dari beberapa pernyataan kebijakan luar negeri yang telah menyebabkan kekhawatiran di antara sekutu AS.