Lubuklinggau -

Dua narapidana Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mendapat amnesti (pengampunan hukuman) dari presiden. Sedangkan usulan amnesti yang diajukan pihak lapas sebanyak 145 narapidana.

Hal ini diungkapkan oleh Kalapas Kelas IIA Lubuklinggau Budi Yuliarno. Dia mengatakan hanya dua narapidana yang lolos seleksi usulan amnesti tersebut.

"Untuk amnesti sebagaimana proses yang dilaksanakan oleh pusat. Setelah kita teliti, kita pelajari arahan ataupun ketentuan yang ada, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini hanya dua (narapidana) yang menjadi penilaian untuk diberikan amnesti. Sedangkan kemarin itu sudah diajukan sebanyak 145 narapidana," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Budi mengatakan usulan amnesti tersebut tetap memperhatikan keadilan serta hal yang dapat menjadi nilai bagus kepada masyarakat dan pemerintah.

"Saat ini amnesti untuk kedua warga binaan tersebut masih dalam proses. Saat ini kita menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.

Budi menjelaskan, salah satu kriteria warga binaan yang diusulkan mendapat amnesti yakni warga binaan tersebut memiliki perkara yang tidak menjadi sorotan masyarakat.

"Sementara yang dua warga binaan yang lolos usulan amnesti itu memiliki kasus pidana umum," jelasnya.

Sedangkan untuk 143 narapidana yang tidak mendapatkan amnesti dari presiden tetap harus menjalankan masa hukumannya sesuai masa tahanan mereka masing-masing.

(csb/csb)

JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

Jakarta -

Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

(haf/idh)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto, yakni Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Menteri HAM Natalius Pigai, serta mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan telah tiba di Roma, Italia. Mereka akan menyambangi Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4) besok.

Jokowi dan jajaran menteri Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Leonardo da Vinci, Roma, Italia, Jumat (25/4/2025), pukul 07.31 waktu setempat. Setibanya, Jokowi dan rombongan langsung menuju ke VIP room bandara tersebut.

"Ya, tadi landing jam 7.31, selanjutnya ke VIP room," kata Duta Besar Italia Junimart Girsang saat dimintai konfirmasi.

Junimart mengatakan Jokowi beserta rombongan menteri Prabowo langsung menuju ke salah satu hotel di Via Ludovisi. Kemudian, rencananya, kata dia, Jokowi dan para jajaran kabinet Prabowo akan menuju ke Masjid Raya Roma Via Della untuk salat Jumat.

"Jam 7.58 kami bersama-sama menuju Hotel Eden di Via Ludovisi untuk beliau beristirahat. Dilanjutkan nanti salat Jumat di Masjid Raya Roma Via Della," ucapnya.

Junimart mengatakan Wamenkeu Thomas Djiwandono sudah lebih dulu tiba sebelum rombongan Jokowi. "Ikut menyambut beliau Mas Thomas Djiwandono Wamenkeu yang sudah terlebih dahulu landing pukul 6 pagi tadi," imbuhnya.

Senada dengan Junimart, Menteri HAM Natalius Pigai mengonfirmasi dirinya dan Jokowi beserta jajaran kabinet Prabowo sudah tiba di Roma, Italia. Ia menyebut mereka akan bertolak ke Vatikan besok.

"Hari ini semua tiba di Roma dan semua agenda diatur oleh Kedutaan Besar RI di Vatikan. Besok agenda resmi pemakaman Sri Paus," ujar Natalius Pigai dihubungi terpisah.

(maa/imk)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh nasional untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Tokoh-tokoh tersebut mewakili Indonesia untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut.

"Atas nama pemerintah Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025), dilansir dari detikNews.

Prasetyo menyebut ada empat nama yang ditunjuk sebagai utusan resmi. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Tommy), Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, waktu keberangkatan para utusan masih dalam proses pengaturan. Ia memperkirakan mereka akan terbang ke Vatikan paling lambat Jumat (25/4/2025).

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujarnya.

Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin, 21 April 2025. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke-266 itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya.

Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4/2025). Prosesi pemakaman akan berlangsung di alun-alun depan Basilika Santo Petrus, dengan kehadiran para pemimpin dunia dan ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

(dpw/dpw)

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto.

?Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dikutip Selasa (22/4/2025).

Prasetyo menerangkan, dirinya diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," ujar dia.

Prasetyo menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ungkapnya.

Di sisi lain, dia menepis penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," tegas dia.

Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

(fca/rfs)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diberi amanah untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo membantah penunjukan dia sebagai jubir presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, dia diminta Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Nantinya, dia juga mengusulkan ke Prabowo agar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjadi juru bicara. Prasetyo menilai keduanya memiliki pengalaman berbicara dengan media.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Ia juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Lihat juga Video Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(eva/jbr)

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Menurut Prasetyo, arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa aja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia menekankan, analogi Prabowo terkait kabinet merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurutnya hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat. "Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujar dia.

Saat disinggung ada indikasi kerenggangan, Prasetyo pun tegas membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid.

"Enggak ada kerenggangan. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.



"Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin seusai acara.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).



Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar," katanya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.