JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

“Staf kami sekarang hampir 1.082 pegawai dan termasuk kantor wilayah dan UPT. Sekarang kami sudah take off dan on the track,” jelas Pigai.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Kemudian, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.