KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

Menurut Eddy, kehadiran Prabowo mencatatkan sejarah tersendiri karena menjadi presiden pertama di era reformasi yang turun langsung dalam aksi May Day.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi Mayday setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/5/2025).

Ia menilai, partisipasi Prabowo dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar, merangkul, dan memperjuangkan aspirasi para buruh.

Eddy menyebut hal ini sebagai simbol kuat keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja.

Dalam momentum peringatan Hari Buruh, Eddy juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja dan menekankan peran vital buruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Momentum 1 Mei harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari terciptanya ekosistem usaha dan investasi yang sehat," tutur dia.

Anggota DPR RI Komisi XII ini menegaskan bahwa keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui jaminan iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Secara khusus, Eddy menyoroti maraknya praktik premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) sebagai ancaman serius bagi dunia usaha dan investasi.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," tegas dia.

Dia menyerukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," tutur dia.