Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.