JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Namun, Willy mengusulkan agar penjara di pulau terpencil itu juga diperuntukkan bagi narapidana kasus lain, guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi over kapasitas di atas 100 persen,” ujar Willy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3/2025).

“Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” sambungnya.

Menurut Willy, narapidana kasus korupsi yang berada di seluruh Lapas di Indonesia tercatat 5.196 orang.

Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan narapidana kasus selain korupsi yang mencapai 122.186 orang.

Atas dasar itu, Willy berpandangan bahwa wacana Prabowo tersebut juga harus dilihat sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan Lapas, sekaligus mengatasi persoalan overcapacity.

“Di Kanwil Aceh misalnya, bisa saja ditambah pembangunan lapas baru di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada. Di Sumatera Utara bisa dipilih dari 229 pulau. Kemudian untuk Jawa misalnya bisa dibangun di pulau-pulau di Lampung, atau NTB, dan lainnya,” tutur Willy.

Politikus Nasdem itu pun meminta kementerian terkait segera melakukan kajian mendalam dan menindaklanjuti usulan presiden tersebut.

“Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, maka semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya,” pungkasnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor. “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya. "Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor. “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini,” kata Prabowo menegaskan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih baik menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dibanding membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil.

Koordinator LBH Masyarakt Afif Abdul Qoyim menilai bahwa aturan soal perampasan aset lebih dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Kalau Prabowo konsisten tegas untuk memberi efek jera pelaku korupsi, segera keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memaksimalkan recovery kerugian negara dan memiskinkan koruptor," kata Afif saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

Afif juga berpandangan bahwa wacana membangun penjara di pulau terpencil bukan solusi, melainkan ilusi.

Menurut dia, wacana itu justru membuat Kepala Negara seolah bermain dengan desakan publik yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Solusinya ilusi. Justru Prabowo bermain dengan desakan publik yang meminta mensahkan RUU perampasan aset tapi malah buat lapas khusus (koruptor)," ujarnya.

Afif mengatakan, jika Prabowo menerbitkan RUU Perampasan Aset maka akan menjadi sejarah.

"Iyes, itu akan jadi pemberantasan korupsi yang bersejarah," katanya.

Wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Presiden Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo mengatakan, tidak ada negara yang kaya jika korupsi. Sebab, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Kepala Negara juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," ujar Prabowo.