JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra mendesak agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman langsung dibawa ke ranah pidana dan dihukum seberat-beratnya.

Atas perbuatan tak terpuji eks Kapolres Ngada, Tandra bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas nama Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri.

Diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman sudah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

"Ini unsur pidananya sudah cukup, dan dihukum seberat-beratnya untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, menjawab perhatian dari kaum perempuan seluruh Indonesia, ibu-ibu. Dan khususnya kepada korban, kami atas nama rakyat Indonesia, juga atas nama Komisi III DPR RI, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Tandra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut Tandra, kasus AKBP Fajar Widyadharma ini menarik perhatian masyarakat banyak.

Dia menyebut bahwa Polri sedang gencar dalam membersihkan Korps Bhayangkara dari oknum polisi nakal.

"Maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan jajarannya agar yang bersangkutan itu setelah disidang etik, diberhentikan dengan tidak hormat, dan dibawa ke ranah hukum pidana," katanya.

Sementara itu, Tandra mengapresiasi Kapolri yang bertindak cepat dalam menangani kasus eks Kapolres Ngada.

Dia mengklaim bahwa eks Kapolres Ngada tersebut sudah ditahan dan sedang diproses hukum.

Kronologi Fajar Widyadharma cabuli anak di bawah umur hingga jadi tersangka

Kasus eks Kapolres Ngada bermula ketika Fajar Widyadharma melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Dia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, eks Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tidak terpuji yang dilakukan Fajar Widyadharma tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

Video tak senonoh yang diunggah Fajar ke salah satu situs porno ternyata mendapat atensi dari otoritas Australia.

Otoritas setempat kemudian melakukan penelusuran terhadap konten tersebut.

Dari situlah, otoritas Australia mendapati lokasi pembuatan video dibuat di Kupang.

Otoritas Australia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Mabes Polri.

Setelah itu, Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Penyelidikan dimulai dengan menerjunkan Tim Divisi Propam Mabes Polri ke Bajawa, Kabupaten Ngada yang menjadi tempat Fajar bertugas.

AKBP Fajar Widyadharma kemudian ditangkap pada Kamis (20/2/2025) lalu dibawa ke Jakarta. Lalu, dipindahkan ke tempat khusus (patsus) sejak 24 Februari 2025.

Hingga akhirnya, AKBP Fajar Widyadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Semarang -

Sembilan tahanan di Rumah Tahana (Rutan) Kelas 1 Semarang dipindah ke Lapas Gladakan Nusakambangan. Mereka positif narkoba dan sempat bikin ribut saat dipisahkan dari tahanan lain.

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi, mengatakan razia dilakukan rutin di Rutan Semarang. Namun pada Selasa (10/12) lalu ketika dilakukan tes urine ada sembilan tahanan yang hasilnya positif.

"Selasa malam kemarin. Penggeledahan rutin. Kebetulan dari 14 orang yang kita periksa memang betul terkonfirmasi sembilan orang positif narkoba," kata Eddy di kantornya, Selasa (17/12/2024).

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi memberi keterangan soal 9 tahanan dipindah ke Nusakambangan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Mereka terindikasi positif sabu dan pil koplo. Sembilan tahanan itu kemudian diasingkan dari tahanan lain dan diambil BAP. Tapi ternyata mereka berteriak-teriak untuk membuat keributan.

"Ambil langkah segera mengasingkan warga binaan yang terkonfirmasi. Lakukan pengeselan dan BAP. Dari sembilan orang ternyata teriak-teriak menyebabkan gangguan Kamtib. Kaos oleh teriakan," ujarnya.

Kemudian setelah berkonsultasi dengan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jateng, para tahanan itu akan dibawa ke Nusakambangan dengan pengamanan polisi. Tapi pemindahan baru bisa dilakukan esok hari karena polisi yang melakukan pengamanan masih fokus pada pengamanan kunjungan presiden.

"Kami bertahan satu hari. Besok malamnya kepolisian mendampingi pengawalan sembilan orang itu ke NK, Lapas Gladakan," tegas Eddy.

Dia menjelaskan sembilan tahanan itu berperkara narkoba dan rata-rata residivis dengan ancaman pidana enam sampai tujuh tahun penjara. Penyelidikan masih dilakukan karena tidak ditemukan barang bukti obat terlarang yang mereka konsumsi.

"Sampai saat ini melakukan penyelidikan info masuk dari mana, barang bukti tidak ditemukan. Mereka datang, habis pakai," ujarnya.

Dugaan awal barang masuk dari bawaan penjenguk. Padahal menurut Eddy penggeledahan sudah dilakukan kepada penjenguk. Dia berjanji akan terus waspada dan terus melakukan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) bersama BNN.

"Menjadi pembelajaran untuk lebih teliti untuk hal geledah barang titipan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pintu lain. Petugas juga kita awasi bawaannya, tidak hanya pengunjung," tegasnya.

Para tahanan yang dipindah ke Nusakambangan itu juga akan dicatat dalam register F dan dicabut hak-haknya mulai dari soal kunjungan hingga remisi.

"Beri sanksi hilangkan hak-haknya seperti hak kunjungan. Akan dicatat dalam register F, terkait disiplin. Hak terkait remisi bisa dibatalkan," ujarnya.

(apl/afn)

SEMARANG - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berstatus tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang, Jawa Tengah positif mengonsumsi narkoba.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono membenarkan adanya 16 tahanan Rutan Semarang yang positif narkoba. Dia menyebut peristiwa itu terjadi pekan lalu.

Saat ditanyakan apakah 16 orang itu akan diproses hukum lebih lanjut, Kombes Tri menyebut saat ini masih dilakukan internal Rutan Semarang.

?Kita belum periksa mas, rutan sendiri,? kata Kombes Tri via WhatsApp, Selasa (17/12/2024).



Informasi yang dihimpun SINDOnews, setelah positif narkoba mereka semua dipindahkan ke Nusakambangan. Hal itu dibenarkan Kombes Tri.

?Iya Mas, info dari Rutan seperti itu,? jelasnya.

Rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu, untuk menampung para tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang yang terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang sendiri dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang positif mengonsumsi narkoba. Hal ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono mengatakan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan internal terkait belasan tahanan Rutan Semarangpositif narkoba.

“Kita belum periksa Mas, masih diperiksa rutan,” ujar Kombes Tri, Selasa (17/12/2024).

Informasi yang dihimpun, setelah positif narkoba seluruh tahanan pindahkan ke Lapas Nusakambangan.

“Iya, info dari rutan seperti itu,” katanya.

Diketahui, rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu untuk menampung tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Sebab lapas tersebut terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya berada di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng.

Editor: Donald Karouw