JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya tak sepakat dengan wacana untuk menjadikan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menyebutkan, yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri. Bukan posisi strukturnya.

“Bagi PKB setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini. Karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat, yang paling penting menurut saya yang diperbaiki, yang perlu direformasi adalah kultur, bukan struktur,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menganggap, tak ada gunanya pembenahan struktur jika budaya kerja di internal Polri tidak dibenahi.

Nantinya, mau di mana pun posisi Polri, persoalan yang ada sangat mungkin terulang kembali.

“Paling penting itu kembali kepada polisi yang profesional saja. Kalau diubah strukturnya, tapi kulturnya sama, ya sama saja. Enggak ada berubah apa-apa,” paparnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar kepolisian tetap menjaga kinerjanya dengan tidak mencampuri persoalan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

“Kulturnya, budayanya yang dibangun, tidak boleh main-main, tidak boleh juga ikut urusan-urusan yang bukan urusannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan 7 dari 8 fraksi di komisinya sepakat untuk menolak wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri.

Wacana itu santer disampaikan oleh PDI-P yang menuding ada keterlibatan masif aparat kepolisian untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.

Bahkan, partai banteng juga menuding aparat kepolisian bergerak layaknya partai politik dengan sebutan parcok atau partai coklat.