JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyinggung soal politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam diskusi publik bertema "Demokrasi Cukong," Burhanuddin memaparkan teori tentang "Prisoner's Dilemma" yang terjadi di antara kandidat politikus.

"Ada teori tentang prisoner's dilemma. Apa itu? Dalam ekonometrik, semua calon itu diuntungkan kalau semua sepakat untuk tidak melakukan politik uang," kata Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).

Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Ada sejumlah politikus yang memilih melakukan politik uang untuk meraup suara pada saat pemilihan.

Burhanuddin mengatakan, mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.

Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, mereka khawatir akan kalah dalam pertarungan pemilu.

"Tetapi kalau misalnya ada calon yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka semua calon yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan," ujarnya.

Hal ini yang disebut sebagai "Prisoner's Dilemma" atau dilema narapidana/tahanan.

"Dalam konteks dilema narapidana, ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan," ucapnya.

Hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.

Burhanuddin menyebut, tak ada yang berani mengeksekusi calon pejabat.

"Dan (akhirnya) ketemu dengan law enforcement yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu," ucapnya.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan telah memutuskan untuk menghentikan kasus politik uang yang melibatkan bagi-bagi amplop.

Bawaslu beralasan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti meskipun sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh satgas anti-politik uang.

"Tim Sentra Gakkumdu dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa perkara tersebut belum cukup bukti untuk dilimpahkan ke tahap penyidikan di Polres Pasuruan Kota," ujar Zahid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/12/2024).

Zahid menambahkan bahwa penghentian penanganan kasus ini melibatkan empat warga dan telah melalui dua tahapan pembahasan.

Pembahasan pertama dilakukan pada Rabu (27/11/2024) oleh Tim Sentra Gakkumdu dan diregister dengan nomor 05/Reg/TM/PB/KAB/16.29/XI/2024.

"Selama pembahasan pertama, kami sudah memanggil para pihak yang dinilai mengetahui kejadian pembagian amplop. Namun, dua kali panggilan tidak ada yang hadir," tuturnya.

Pada pembahasan kedua, Bawaslu menilai praktik bagi-bagi amplop berisi uang pecahan Rp 20.000 yang tertangkap tangan oleh satgas anti politik uang pada Selasa malam (26/11/2024) di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Bawaslu mengaku kesulitan menggali keterangan dari saksi yang tidak hadir serta pengakuan dari empat warga yang terlibat.

"Kami kesulitan menggali keterangan yang menguatkan praktik politik uang karena saksi tidak hadir dan dari pengakuan yang membawa amplop itu belum membagikannya," tambah Zahid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu hanya memiliki waktu lima hari untuk memutuskan status pidana pemilihan apakah dilanjutkan atau tidak.

"Dari keputusan di pembahasan kedua, status dari dugaan perkara politik uang di TKP Rejoso tidak dapat dilanjutkan," tegasnya.

Di sisi lain, Suryono Pane, kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Rusdi-Shobih, menilai bahwa penanganan praktik politik uang ini seharusnya bisa ditindaklanjuti.

Ia menegaskan perlunya investigasi yang lebih mendalam agar praktik politik uang tidak terulang.

"Itu alasan klasik saja dari Bawaslu. Seharusnya mereka lebih serius dalam melakukan investigasi. Jelas barang bukti ada. Kasus ini menguap begitu saja," katanya.

Perlu diketahui, praktik politik uang ini mencuat menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

Saat itu, satgas anti-politik uang dari Polres Pasuruan Kota melakukan patroli dan menangkap tangan warga yang sedang membagikan amplop di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, pada Selasa (26/11/2024).

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan 289 amplop berisi uang pecahan Rp 20.000, dengan total sekitar Rp 5.780.000.

Empat warga yang diamankan terdiri dari tiga relawan yang bertugas membagikan amplop kepada calon pemilih, dan satu orang lainnya yang mengambil uang dari koordinator.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa sebaran uang tersebut berasal dari tim relawan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Abdul Mujib Imron - Wardah Nafisah.

SERANG - Tim Pemenangan pasangan cagub dan cawagub Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyatakan ada oknum yang melakukan propaganda politik dan fitnah di Pilgub Banten . Fitnah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang (money politics) bergambar pasangan Airin-Ade.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade tengah mencari dan melaporkan penebar fitnah tersebut kepada Bawaslu dan Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Airin-Ade dalam konferensi pers di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Minggu (24/11/2024).

?Pada akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang, kami menemukan video propaganda politik, hoaks, sekaligus fitnah terhadap pasangan Airin-Ade. Hoaks dan fitnah tersebut berupa video manipulasi money politics di dalam amplop yang bergambar pasangan Airin-Ade,? kata Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade, Astiruddin Purba dalam siaran pers.

Menurutnya, dalam video fitnah tersebut dibuat narasi propaganda dan disinyalir ingin membentuk opini negatif terhadap pasangan Airin-Ade. ?Video tersebut adalah fitnah dan tidak benar atau bohong. Tim pemenangan Airin-Ade tidak menyebarkan amplop berisi uang seperti dalam video tersebut,? ujarnya.

Kemudian video tersebut sengaja disebar untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) di akun media sosial, terutama sejumlah akun Tiktok. Video tersebut juga diposting dalam status WhatsApp berinisial FZ dan media sosial lainnya. ?Tujuannya tentu untuk menghasut, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong dengan merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1,? ujarnya.

Purba menegaskan, video dibuat oknum yang tidak beradab dan tidak memiliki etika dan etitude politik yang baik, demi menyerang Airin-Ade. ?Oknum tidak beradab tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Banten,? jelasnya.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade akan melaporkan ke Bawaslu maupun polisi terkait akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah tersebut. ?Kami juga akan melaporkan inisial FZ, yang kami ketahui pertama kali menyebarkan berita hoaks, fitnah, dan kampanye hitam dalam video tersebut,? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum menyatakan, Pilkada serentak 2024 adalah momen masyarakat memilih calon pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pesta demokrasi ini harus dipastikan oleh semua pihak berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia.

?Pilkada serentak harus dipastikan berjalan demokratis oleh seluruh pasangan calon, tim pemenangan, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga relawan dan pendukung pasangan calon. Tidak boleh ada upaya pemaksaan/intimidasi, propaganda politik, hoaks, fitnah, dan upaya memecah persatuan bangsa,? ujarnya.

Ulum berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang telah konsisten menyelenggarakan tahapan demi tahapan pilkada serentak. Ia yakin, profesionalitas penyelenggara terus dijunjung tinggi demi tercipta pilkada serentak yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

?Kami meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja profesional, independen, netral, dan menjungjung tinggi amanat undang-undang. Kami yakin, semua pihak ingin Pilkada serentak ini berjalan demokratis, kondusif, dan tercipta suasana aman,? ujarnya.