Komnas HAM menegaskan teror dan intimidasi terhadap Tempo berupa pengiriman kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong hingga wartawan yang menjadi korban doxing dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama terhadap hak atas rasa aman.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan tindakan teror tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks ini, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM, serta dijelaskan dalam Pasal 18-21 UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan UU 40/1999 tentang Kebebasan Pers.

"Tindakan teror dimaksud merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadapHuman Rights Defender, di mana jurnalis merupakan salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai Pembela Hak Asasi Manusia," kata Haris dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Haris menegaskan setiap orang berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum. Untuk itu, lanjut dia, Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel oleh kepolisian.

Ia menambahkan tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat.

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," imbuhnya.

Terdapat sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dua di antaranya ialah mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

Komnas HAM turut meminta pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar ke empat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari.

Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menilai pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat.

Ia menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang dianut Indonesia itu termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

"Menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi, tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukum yang lebih kuat, dan ini bertentangan. Menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum," kata Susi dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/3) malam.

Susi menekankan dalam prinsip negara hukum, produk hukum haruslah dipandang sebagai refleksi keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir pihak.

Ia juga menjelaskan dalam prinsip negara hukum, proses pembentukan UU terdiri atas proses dan substansi dari produk hukum.

Menilik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, salah satu yang menjadi pertimbangan ialah dasar sosiologis.

Susi menjelaskan dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

"Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat," ujar dia.

Susi menyebut kondisi itu hanya akan membahayakan hukum belaka. Di mana, hukum hanya akan dijadikan alat oleh penguasa dalam melancarkan kepentingannya.

"Dan itu sangat memperlihatkan pada praktik apa yang disebut sebagai autocratic legalism dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis," ucapnya.

Sebagai informasi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur sejak pekan lalu.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Mataram hari ini, pada Senin lalu, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jabar), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara itu, Ketua DPR RI berharap pihak aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.

Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.

"Ya kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

"Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," sambungnya.

Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.

Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

"Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar dia.

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Johanes Tobing, menilai penahanan kliennya dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tidak urgen dilakukan KPK. Karena itu, Hasto melalui kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan.

"Kami meyakini betul tidak ada satu hal yang urgen untuk dilakukan penahanan terhadap saudara Hasto Kristiyanto ini," kata Johanes dalam CNNIndonesia Political Show, Senin (24/2).

Johanes menyebut surat pengajuan penangguhan itu telah disiapkan sebelum KPK menahan Hasto.

Dia melihat sejumlah tanda-tanda Hasto akan segera ditahan KPK setelah diperiksa penyidik untuk kedua kalinya.

"Roman-romannya kami lihat memang selesai diperiksa akan ditahan, makanya kami siapkan segera permohonan untuk penangguhan penahanan tersebut," jelas dia.

Johanes pun menyebut DPP PDIP menyiapkan seseorang untuk menjadi penjamin penangguhan Hasto. Namun, ia enggan mengungkap sosok yang dipilih DPP PDIP sebagai penjamin penahanan Hasto tersebut.

"Di situ juga ada penjamin, jangan salah nih bahkan di tingkat DPP akan menjamin itu. Maka kami mohonkan untuk bisa ditangguhkan," tuturnya.

KPK menahan Hasto pada 20 Februari 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan belum ada keputusan menindaklanjuti permintaan penangguhan penahanan Hasto.

Setyo menuturkan segala hal menyangkut penahanan atau penangguhannya merupakan kewenangan penyidik.

"Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka, tapi soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasarkan pertimbangan," ujar Setyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (25/2).