Jadi, kita hindari no viral, no justice

Jakarta (ANTARA) - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengatakan institusinya akan selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI.

"Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka," kata Yusri saat konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu.

Yusri mencontohkan bahwa persidangan-persidangan dengan terdakwa prajurit TNI pada akhir-akhir ini digelar secara terbuka, termasuk persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu.

Dengan keterbukaan itu, Danpuspom berharap masyarakat tetap mempercayai institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.

Yusri memastikan bahwa Polisi Militer tidak akan memiliki kepentingan apa pun dalam menindak prajurit TNI yang bermasalah.

"Jadi, kita hindari no viral, no justice," katanya.

Selain itu, Yusri mengatakan bahwa Polisi Militer TNI maupun di setiap matra akan terus bersinergi dan berkomunikasi dengan kejaksaan serta kepolisian guna mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, moderen, dan adaptif.

Danpuspom menambahkan beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI beberapa waktu lalu, seperti kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI di rest area jalan tol, pembunuhan wartawati oleh prajurit TNI AL di Kalsel, hingga kasus prajurit menembak mati sejumlah polisi di Lampung, sudah ditangani dengan cepat oleh satuan polisi militer di daerah tersebut.

"Alhamdulillah, semuanya sudah tertangani, sudah tertangani dan sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan selanjutnya," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Juwita (23), seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), diduga dibunuh kekasihnya yang merupakan seorang oknum TNI AL inisial J berpangkat kelasi satu. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali merespons hal tersebut.

Laksamana M Ali mengatakan Kelasi Satu J akan dijatuhkan hukuman berat.

"Oh iya, kita hukum berat!" kaya Laksamana Muhammad Ali kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timu, Kamis (27/3/2025).

Laksamana M Ali tak memberi banyak tanggapan terkait kasus tersebut. Namun ia menegaskan Kelasi Satu J akan dihukum berat.

"Hukum berat!" tegasnya.

Oknum TNI AL Diamankan Pomal

Sebelumnya, Polisi Militer Lanal (Pomal) Balikpapan mengamankan oknum TNI AL berinisial J diduga membunuh seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku akan diproses hukum secara transparan.

"Kami memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L Ganap dilansir detikKalimantan, Rabu (26/3).

Mayor Ronald membenarkan pembunuhan terjadi di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar dan dilakukan oknum TNI AL berinisial J. Pelaku disebut telah berdinas di TNI AL selama empat tahun.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujarnya.

Diketahui, jasad Juwita ditemukan di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, Sabtu (22/3) lalu. Awalnya, Juwita diduga mengalami kecelakaan tunggal.

Namun, dalam penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah terhadap pembunuhan. Antara korban dan terduga pelaku terikat hubungan kasih.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, saksi korban dan pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon dalam bentuk fisik maupun prosedural.

"Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung," ujar Susi.

Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU

Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat Polisi Militer (Danspuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan seluruh kasus pelanggaran yang dilakukan prajurit telah ditangani sesuai dengan undang-undang militer.

"Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU," kata dia usai usai menggelar upacara Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi Polisi Militer di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Hal tersebut dikatakan Yusri ketika merespon pertanyaan wartawan terkait maraknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI.

Menurut Yusri, penindakan hukum harus dilakukan melalui peradilan militer terlebih dahulu sebelum oknum prajurit dipidana di pengadilan umum.

Dia melanjutkan, sebelum masuk ke pengadilan militer, pihaknya akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sesuai undang-undang militer dari mulai pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga penetapan tersangka.

Selama proses itu berjalan, Yusri memastikan penyidiknya tidak akan diintervensi pihak manapun demi terwujudnya hasil penyidikan yang adil.

Lebih lanjut, Yusri pun tidak menjelaskan dengan rinci rangkaian kasus apa saja yang telah pihaknya usut hingga masuk ke peradilan militer.

Dia hanya menyebutkan salah satu kasus yang saat ini sudah masuk ke ranah peradilan militer yakni penembakan yang dilakukan tiga oknum TNI AL di rest area tol kawasan Tangerang.

"Para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada oditurat militer (Otmil) maupun untuk proses persidangan di peradilan militer," kata Yusri.

Sebelumnya, tiga anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa 1 atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa 3 Sersan Satu Rafsin Hermawan.

"Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan," kata Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

"Ketiga terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," lanjut Gori Rambe.

Selain pasal penadahan, Gori Rambe menyebut dua dari tiga tersangka didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

"Terdakwa satu (Bambang Apri Atmojo) dan terdakwa dua (Akbar Adil) telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ujar Gori Rambe.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025