Surabaya -

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Ini Sederet Faktanya:

1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

Saksikan Live DetikSore :

(irb/fat)

Surabaya -

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Ini Sederet Faktanya:

1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik

Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.

Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

(irb/fat)

Surabaya -

Aiptu LC, oknum Polres Pacitan telah dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Namun, ia mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan saksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

(pfr/iwd)

Surabaya -

Gelapnya ruang tahanan ternyata tak sekelam hati seorang aparat yang seharusnya menjaga hukum. Seorang oknum anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, justru menodai amanah itu dengan tindakan bejat.

Ia mencabuli hingga menyetubuhi seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur Rutan Polres Pacitan. Kini, kariernya berakhir dengan pemecatan tidak hormat.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast menegaskan, keputusan pemecatan tersebut merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik yang digelar setelah laporan resmi masuk pada 12 April 2025.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Aksi Bejat Berlangsung 4 Kali di Ruang Berjemur

Dalam konferensi pers yang sama, Jules menjelaskan bahwa perbuatan tercela LC dilakukan berulang kali di area yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para tahanan perempuan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelasnya.

Aksi bejat itu terungkap setelah korban memberanikan diri melapor. LC pun langsung menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim.

Langgar Sejumlah Peraturan Kepolisian

Dalam sidang etik yang digelar pada 23 April 2025, LC dinyatakan terbukti melanggar berbagai aturan. Mulai dari Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian, hingga sejumlah pasal dalam **Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan," imbuh Jules.

Sanksi Pemecatan dan Penahanan

Selain dinyatakan melanggar kode etik berat, LC juga telah menjalani penempatan khusus selama 12 hari sejak pelaporan oleh korban PW hingga 23 April 2025. Setelah sidang etik, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Jules.

Penyelidikan terhadap kasus ini turut melibatkan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap LC.

Kasus ini menjadi catatan kelam sekaligus peringatan tegas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum dan etika di tubuh Polri. Kombes Jules Abraham Abast menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukan sekadar sanksi administrasi, tetapi bentuk komitmen institusi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," tegas Jules di hadapan awak media.

(irb/hil)

Surabaya -

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

(pfr/iwd)

Surabaya -

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

(pfr/iwd)

Surabaya -

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dijatuhkan terhadap anggota Polres Pacitan Aiptu LC. Ia dinilai terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan yang melanggar sejumlah aturan Polri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan LC dinilai terbukti melakukan pencabulan hingga pemerkosaan beberapa kali pada korbannya. Hal itu dilakukan sejak bulan Maret 2025.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," kata Jules saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Jules mengatakan LC telah menjalani serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. Menurut Jules, LC terbukti melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1 huruf B, C peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

Lalu pasal 8 huruf C angka 1,2,3 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan konsep negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik profesi, dan pasal 13 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati di pundaknya itu menyatakan aksi bejat LC dilakukan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," imbuhnya.

Pada Rabu (23/4/2025) telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Dalam sidang itu yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari kemudian, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

(pfr/iwd)

MEDAN - Polda Sumatera Utara menjatuhi hukuman berat kepada tujuh orang polisi dalam kasus pembunuhan terhadap seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) pada akhir Desember 2024 lalu.

Tiga dari tujuh personel polisi yang dihukum itu bahkan menerima hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Sementara sisanya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025).

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Rahmadani.



Tiga personel yang dipecat adalah Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Ketiganya juga harus menjalani penempatan khusus (patsus)selama 20 hari.

Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS, dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara dua hingga enam tahun.

Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Dia menyampaikan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

?Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,? tegas Kasubbid Penmas, Kompol Siti Rohani Tampubolon.

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan bahwa putusan sidang ini adalah bukti nyata bahwa Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

?kami ingin memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,? jelasnya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang.

"Polda Sumut memastikan bahwa reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis, 26 Desember 2024. Sebelum meninggal Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Budianto, dua warga lainnya, berinisial D dan G, juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 mala. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan.

Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil otopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala, serta luka-luka di pipi, rahang, dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat, D, menyebut Ipda ID awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak. Lalu terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. D bersama korban lain kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli.

Setibanya di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatra Utara menjatuhkan hukuman berat kepada tujuh anggota Polri di kasus pembunuhan seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) akhir Desember 2024. Tiga di antaranya menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025). Empat polisi lainnya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat. 

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Dr Rahmadani. 

Identitas ketiga polisi dipecat yakni Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Selain dipecat, mereka juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara empat anggota lainnya yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara 2 hingga 6 tahun. Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Hal ini disampaikannya melalui Kasubbid Penmas Kompol Siti Rohani Tampubolon.

"Setiap pelanggaran, sekecil apa pun akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,” ujar Kompol Siti mengutip pernyataan Kapolda, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan putusan sidang ini bukti nyata Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

“Kami ingin memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,” katanya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang. 

"Polda Sumut memastikan reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," ucapnya. 

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis 26 Desember 2024. Sebelum meninggal, Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa 24 Desember 2024. 

Selain Budianto, dua warga lainnya berinisial D dan G juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya masih selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 malam. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan. Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil autopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala serta luka-luka di pipi, rahang dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat D menyebut, awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak lalu Ipda ID datang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. Korban D bersama dua orang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli. 

Setiba di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. 

Editor: Donald Karouw

JAMBI - Dua polisi, Bripka YS dan Brigpol FW menjadi tersangka penganiayaan Ragil Alfarizi (20) hingga tewas di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir,Muarojambi, Jambi pada September 2024 lalu.

Kedua polisi yang menganiaya koban hingga tewas direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atau dipecat.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menyatakan, sidang etik dua anggota Polres Muarojambi telah digelar oleh Bid Propam Polda Jambi.

"Kalau sidang etik sudah dilakukan, hasil rekomendasi sidang etik dua orang tersebut dilakukan PTDH," tegas Amin, Kamis (5/12/2024).



Dia menjelaskan, nantinya setalah dilakukan sidang etik, Polda Jambi masih menunggu 14 hari tanggapan dari dua anggota tersebut.

"Masih menunggu waktu, apakah dua orang ini menerima rekomendasi PTDH atau mau melakukan banding," kata Amin.

Hingga saat ini, penyidik kepolisian masih melengkapi sesuai petunjuk Jaksa. Pasalnya, berkas perkara dua orang ini dikembalikan jaksa dan masih P19.

Sebelumnya, kedua oknum anggota berinisial Bripka YS dan Brigadir FW menangkap korban bernama Ragil Alfarizi.

Ragil dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Ternyata laporan atau pengaduan terkait masalah pencuriannya tidak ada.

Hasil penyelidikan, tuduhan pencurian tersebut tidak terbukti. Ragil ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bripka YS dan Brigadir FW sebagai pelaku pencurian.

Ragil tewas di dalam sel tahanan Polsek Kumpeh Ilir lantaran mendapatkan kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Penyidik menyimpulkan, bahwa luka kekerasan di kepala Ragil menjadi penyebab kematiannya.