SORONG, iNewsSorongRaya.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, menyesalkan aksi pemblokiran jalan di Kilometer 17, Kota Sorong, yang berlangsung selama sembilan jam pada Minggu (16/2/2025). Aksi tersebut dinilai tidak hanya merugikan kepentingan umum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Blokade jalan dilakukan oleh massa sebagai bentuk protes atas kasus kematian Abner Kareth (AK). Namun, Wakapolda menegaskan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan aksi yang merugikan masyarakat luas.

“Kami memahami aspirasi masyarakat, tetapi tindakan pemblokiran jalan telah menghambat aktivitas warga lainnya. Banyak orang yang terpaksa membatalkan perjalanan, kehilangan tiket pesawat, serta gagal menghadiri acara penting. Kami mengimbau agar segala bentuk tuntutan disampaikan dengan cara yang lebih bijaksana,” ujar Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Aksi blokade akhirnya berakhir pada pukul 20.30 WIT setelah Wakapolda turun langsung ke lokasi dan melakukan negosiasi dengan massa, yang akhirnya membubarkan diri.

Kronologi Kasus yang Memicu Aksi Blokade

Dari informasi yang dihimpun Tim Liputan iNewssorongraya.id, kasus ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat perselisihan di sebuah kios di Kilometer 17 yang diketahui milik keluarga menantunya, seorang anggota TNI. Oknum tersebut kemudian memanggil beberapa rekannya ke lokasi. Dalam peristiwa tersebut, Abner Kareth (AK) yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya, turut berada di lokasi. Diduga, AK mengalami pengeroyokan sebelum dibawa pergi oleh sejumlah oknum TNI.

AK kemudian dikembalikan ke kompleks dalam kondisi luka-luka dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu (16/2/2025) setelah mendapatkan perawatan di RSUD J.P. Wanane, Kilometer 24, Kabupaten Sorong. Kabar kematian AK memicu kemarahan warga, yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes dan menuntut kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Upaya Mediasi dan Komitmen Penegakan Hukum

Dalam upaya meredakan ketegangan, mediasi digelar di Mapolres Sorong, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan keluarga korban, serta pihak TNI, termasuk Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong dan Dandenzipur 20/PPA. Hasil mediasi menyepakati bahwa kasus ini akan diselesaikan melalui mekanisme denda adat Papua serta proses hukum terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Ia juga mengkritik lambannya respons aparat dalam menangani kasus ini.

“Kami berharap tidak ada upaya untuk melindungi para pelaku. Hukum harus ditegakkan dan kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri oleh aparat,” tegas Leonardo.

Sementara itu, Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, memastikan bahwa pihak TNI tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diberikan jika ada anggota yang terbukti bersalah.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi jika ada anggota yang terbukti bersalah, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan,” ujar Mayor Bambang.

Situasi Kota Sorong Berangsur Kondusif

Dengan telah dibukanya kembali akses jalan yang sebelumnya diblokade, kondisi di Kota Sorong mulai kembali normal. Aparat keamanan terus berkoordinasi dengan masyarakat guna memastikan tidak ada aksi lanjutan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pihak TNI berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius guna memastikan keadilan bagi keluarga korban serta menghindari potensi terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Masyarakat pun diharapkan dapat mengawal jalannya proses hukum dengan tetap menjaga kondusivitas wilayah.

Editor : Hanny Wijaya

Nama Dirkrimum Polda Papua Barat Daya (PBD) Kombes Junov Siregar dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Pelaku terdeteksi ada di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

"Sekarang ada kasus penipuan. Ya ini teknologi makin canggih. Jadi, kepada masyarakat agar berhati-hati," kata Junov Siregar kepada detikcom, Selasa (28/1/2025).

Junov mengatakan namanya dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Penipu menggunakan foto dan video dirinya untuk menipu salah satu rekannya di Bintuni.

"Modusnya pake wajah orang, wajah saya dengan menggunakan video saya. Mereka ambil kemudian dimasukkan dalam aplikasi dengan gerakan-gerakan yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Junov mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan panggilan dari nomor baru yang mengatasnamakan pejabat atau orang tertentu. Apalagi nomor panggilan itu tidak dikenal.

"Kita minta agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima panggilan dengan mengatasnamakan orang lain atau melakukan penipuan," katanya.

Junov menegaskan pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya sudah terdeteksi di salah satu lapas di Indonesia. Namun dia tidak merinci lokasi lapas yang dimaksud.

"Pelaku penipuan mengatasnamakan saya sudah dicek dan pelakunya ada di salah satu lapas di Indonesia. Saya arahkan korban untuk melaporkan ke Polres Bintuni terkait penipuan yang mengatasnamakan saya," tegasnya.

Untuk diketahui, modus penipuan yang dilakukan pelaku dengan merekam video Dirkrimum Polda Papua Barat melalui aplikasi. Video tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi korban.

Korban pun percaya dengan video tersebut lalu mentransfer uang senilai Rp 21 juta. Aksi penipuan itu baru diketahui setelah korban menghubungi Junov Siregar.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia