Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

Polda Jawa Timur menonaktifkan anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC yang diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC telah dinonaktifkan sejak sepekan yang lalu."Saat ini yang bersangkutan [LC] sendiri telah dinonaktifkan sejak kurang lebih seminggu lebih ya, seminggu ke belakang yang lalu," kata Jules, Senin (21/4).LC saat ini, kata Jules, juga telah ditempatkan di tahanan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim."Sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan, dan yang bersangkutan saat ini berada di tempat tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ucapnya.

Jules menyebut, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memberikan atensi kepada kasus ini dan mendorong agar LC ditindak tegas. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami, khususnya Polda Jawa Timur, dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jawa Timur untuk segera memproses, dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf," kata dia."Serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Timur," tambah dia.Seperti diketahui, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan, pada awal April 2025.Jika terbukti bersalah, kata Jules, maka Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH), serta hukum pidana yang akan berjalan setelah sidang etik."Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat," tutup Jules.

Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Petugas dan pelapor telah diperiksa Propam Polda Jateng.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto saat dihubungi awak media, Jumat (11/4/2025).

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan, jika nantinya ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan langsung memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung dengan jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, video wawancara yang memperlihatkan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial usai diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Ia mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut, dilihat detikJateng, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp 150 ribu per jam. Malam Rp 350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera cctv dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Selebgram Isa Zega telah melewati masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di Lapas Perempuan Klaa IIA Malang. Isa kini menghuni sel tahanan bersama warga binaan lainnya.

"Tahanan Isa Zega sudah selesai melaksanakan admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan," ujar Kalapas Perempuan Klas IIA Malang Yunengsih saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Yunengsih mengaku, pihaknya terus memberikan pengawasan terhadap Isa Zega, selepas menjalani masa pengenalan lingkungan dan mulai berbaur dengan warga binaan lain.

"Terhadap yang bersangkutan (Isa Zega) tetap dalam pantauan dan pengawasan petugas lapas," tandasnya.

Yunengsih memastikan bahwa Isa Zega dalam kondisi sehat setelah melalui masa pengenalan lingkungan yang menjadi syarat bagi warga binaan pada umumnya.

Ketika pertama kali menjadi bagian dari warga binaan Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa juga disebut aktif dalam mengikuti kegiatan di dalam lapas.

"Kondisi yang bersangkutan sehat dan tiap harinya mengikuti kegiatan pembinaan Lapas Perempuan Malang," terangnya.

Lapas Perempuan Klas IIA Malang mengaku tak memiliki kesulitan dalam menjalankan program pembinaan terhadap Isa Zega yang berstatus transgender. Hal itu mengacu kepada surat penetapan PN Jakarta Selatan soal perubahan jenis kelamin dari Isa Zega.

"Kalau kesulitan atau tidak sebetulnya tidak. Karena kita melihat dari penetapan perubahan jenis kelamin yang diberikan oleh PN Jakarta Selatan," tegasnya.

Isa Zega akan berada di Lapas Perempuan Klas IIA Malang sambil menunggu perkara yang menjerat dirinya dibawa ke persidangan.

Menurut sumber detikJatim, Isa Zega akan menjalani sidang perdana di PN Kepanjen awal pekan depan.

Seperti diberitakan, penahanan Isa Zega merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa dibawa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke Lapas Perempuan Klas IIA Malang, setelah menerima pelimpahan dari penyidik Polda Jawa Timur, Selasa (11/2/2025) lalu

Isa Zega sebelumnya ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang.

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Polda Jawa Tengah (Jateng) terus menyosialisasikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Program inovasi itu terus digalakkan guna menegakkan aturan lalu lintas.

Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Kompol Indra Hartono, menjelaskan sistem ETLE telah dimulai sejak 2021 lalu. ETLE sendiri didukung teknologi Artificial Intelligence (AI) dan kamera smart intelligent yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran.

"Seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak memakai helm, melawan arus, melebihi batas muatan, menggunakan ponsel, melanggar batas kecepatan, berboncengan lebih dari dua orang, serta menerobos rambu lalu lintas," jelas Indra di Polda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kamis (20/2/2025).

Saat ini, terang Indra, terdapat sekitar 26 kamera ETLE statis yang tersebar di Jawa Tengah, dengan tiga di antaranya berada di Kota Semarang. Dalam satu hari, kamera tersebut mampu menangkap (capture) hingga seribu pelanggaran.

"Dari capture-an itu, kita validasi dulu, karena itu kamera otomatis. Kita lihat sesuai nggak dengan pelat nomornya," jelasnya.

Usai divalidasi, dalam waktu tiga hari surat tilang dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Proses pengiriman memakan waktu lima hari. Jika dalam tujuh hari pelanggar tidak mengonfirmasi tilang, kata Indra, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir.

"Begitu pula jika pelanggar telah mendapatkan kode pembataran denda melalui BRIVA tapi tidak melakukan pembayaran dalam 15 hari, maka STNK juga diblokir," jelasnya.

"Namun, kami memberikan kemudahan dengan sistem pembayaran melalui BRIVA, baik melalui BRI maupun mobile banking," tambahnya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Polda Jateng aktif melakukan sosialisasi tentang ETLE.

"Sosialisasi ini sangat penting, terutama menjelang Operasi Ketupat, agar masyarakat lebih memahami sistem ini," terangnya.

Ke depan, kata Indra, ETLE akan diperluas ke daerah pelosok dengan menggunakan perangkat handheld yang dibawa para petugas. Hal ini bertujuan memastikan masyarakat tetap menjaga ketertiban berlalu lintas serta menjamin keselamatan dalam berkendara.

Sistem ETLE pun disebut mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat sebab mampu mengurangi benturan antara petugas dan pelanggar di lapangan. Masyarakat juga dapat terbantu karena tidak ditilang saat tengah berkendara. ETLE ini memberikan efek jera secara otomatis dengan sanksi yang diberikan dalam batas waktu tertentu.

"Pelanggar tidak langsung disetop saat itu juga, apalagi jika sedang buru-buru, jadi memperlancar arus lalu lintas juga. Ini meniru sistem yang telah diterapkan di negara-negara maju dalam penegakan hukum lalu lintas," ungkapnya.

"Kami akan memperbarui sistem dengan teknologi face recognition. Masih tahap pengembangan, untuk memastikan pelanggar terekam, dapat dikenali dan dikenakan sanksi sesuai," sambungnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari sanksi ETLE.

"Jangan hanya tertib karena ada petugas di jalan. Saat ini, kamera ETLE otomatis merekam setiap pelanggaran lalu lintas. Mari tertib demi keselamatan dan kenyamanan bersama," pungkasnya.

Video: Penampakan Polisi Penembak Siswa di Semarang Jalani Sidang Etik

Video: Penampakan Polisi Penembak Siswa di Semarang Jalani Sidang Etik

Pelaku mutilasi terhadap Uswatun Khasanah (29) yang tubuhnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Ngawi, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Jawa Timur, Senin (27/1/2025) pagi.

Dalam acara tersebut, pelaku yang berinisial A, yang merupakan suami siri korban, tampak mengenakan baju tahanan oranye dengan masker hitam, serta tangan terborgol.

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman diagendakan digelar pukul 09.00 WIB.

"Nanti kami rilis kasusnya jam 09.00," ujar Kombes Farman kepada wartawan.

Pelaku, yang ditangkap pada Minggu (26/1), diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sadis yang mengejutkan publik. Sebelumnya, tubuh korban ditemukan dalam beberapa bagian di lokasi berbeda.

Foto A, pelaku mutilasi mayat dalam koper di Ngawi Foto: Istimewa / Polda Jatim

Kepala korban ditemukan di Trenggalek, sementara kedua kakinya ditemukan di Ponorogo.

"Alhamdulillah, pelaku mutilasi berhasil kami tangkap tadi malam sekitar jam 24-an," ungkap Farman dalam keterangan persnya.

Farman juga mengungkapkan bahwa pelaku berinisial A, yang mengaku sebagai suami siri korban. Namun, Farman belum mengungkap identitas pelaku secara lengkap.

"Kami akan jelaskan detail peran pelaku dan kronologi kejadian ini dalam konferensi pers nanti," tambahnya.

Polda Jatim juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah hotel di Kota Kediri, yang diduga menjadi lokasi pembunuhan dan mutilasi tersebut. Kini, seluruh bagian tubuh korban telah ditemukan, dan penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif serta modus kejahatan ini.

Perkembangan terbaru mengenai kasus ini akan diumumkan lebih lanjut dalam konferensi pers Polda Jatim.

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga tewas memenuhi unsur pelanggaran HAM.

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Uli menjelaskan, jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RZ, yaitu pelanggaran hak hidup, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hal ini karena penembakan yang dilakukan RZ mengakibatkan meninggalnya GRO sehingga menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan bahwa RZ melakukan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing). Menurut Komnas, penembakan oleh RZ yang mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu tidak dalam konteks pembelaan diri.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Uli.

Di samping itu, RZ dinyatakan melanggar hak seseorang untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM.

Tindakan penembakan RZ dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Komnas HAM juga menilai bahwa RZ melanggar hak atas perlindungan anak yang diatur Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Sebab, ketiga korban, yaitu GRO, S, dan A masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus sebagai anak.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” imbuh Uli.

Pernyataan Komnas HAM tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan dari tanggal 28–30 November 2024 di Kota Semaran.

Dalam pemantauan dimaksud, Komnas HAM telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, keterangan keluarga korban dan para saksi, keterangan kedokteran dan digital forensik, serta meninjau langsung tempat kejadian penembakan.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK,"

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024