SURABAYA, KOMPAS.com - Tren pinjaman online (pinjol) terus meningkat setiap tahun, didorong berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjol juga membawa dampak kerugian yang signifikan bagi mereka yang tidak mampu membayar utang.

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan korban agar bisa terlepas dari jeratan pinjol? Apa saja hukum yang mengaturnya?

Menurut Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur Teddy Prima Anggriawan, apabila nasabah tidak bisa membayarkan utang pada pinjol legal, mereka bisa mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan.

Restrukturisasi merupakan negosiasi untuk mengajukan keringanan pembayaran yang dilakukan nasabah kepada perusahaan peminjam.

“Kita minta saja ke perusahaanya untuk waktu pengunduran pembayaran dan hal itu lazim dilakukan oleh perbankan maupun perusahan pinjol yang terdaftar OJK,” tuturnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Namun, apabila nasabah terjerat utang pada pinjol ilegal, nazabah memiliki hak untuk tidak membayarkan kembali utang serta segera laporkan kepada OJK dan pihak berwenang.

“Perusahaan pinjol ilegal itu tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk melakukan penagihan dan mereka juga enggak akan bisa menuntut nasabah karena tidak ada hukum yang mengikat perusahaan tersebut,” ujarnya.

Ia menyampaikan, hukum yang mendasari utang-piutang pinjol merupakan hukum perdata.

Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi pidana jika dalam prosesnya terdapat unsur-unsur seperti penipuan, pemerasa, kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.

“Saya yakin kalau pinjolnya memang legal tidak akan berani melanggar hukum tersebut karena perusahannya bisa dicabut. Kalau terjadi pelanggaran, pasti mereka pinjol ilegal,” tuturnya.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, masyarakat dapat lapor ke kepolisian

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Teddy juga mengingatkan penting bagi nasabah untuk mengumpulkan segala bukti-bukti yang dapat menjadi penunjang dari pelaporan, seperti screenshot atau rekaman suara.

“Nantinya sudah menjadi tugas penyidik untuk mengklasifikasikan dari setiap kasus yang ada, tapi yang penting bukti itu harus ada,” katanya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” ucapnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pinjaman online (pinjol) terus menjadi pilihan masyarakat Indonesia berkat kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya.

Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah outstanding pinjaman online meningkat menjadi Rp 77,02 triliun pada tahun 2024.

Peningkatan ini juga disertai dengan maraknya pertumbuhan pinjol ilegal di Tanah Air.

Kurangnya literasi keuangan dan beban ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat rentan terjebak dalam jebakan pinjol ilegal.

Dr Teddy Prima Anggriawan, Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur, menjelaskan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal.

Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar di OJK dan dapat diverifikasi melalui website resmi www.ojk.go.id.
• Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor pengaduan yang tepercaya.
• Tidak menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan suku bunga dan denda yang sesuai dengan ketentuan OJK, biasanya dengan suku bunga rendah yang tidak mencapai 100 persen.
• Memiliki prosedur transparan, seringkali menggunakan asuransi sebagai pihak ketiga untuk klaim pembayaran.

“Sementara itu, biasanya pinjol ilegal tidak akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan OJK dan hukum yang berlaku,” ujar Teddy saat dihubungi Kompas.com pada 24 April 2025.

Ciri-ciri pinjol ilegal:

• Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, sering kali menggunakan logo OJK untuk menipu masyarakat.
• Menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan bunga dan denda yang sangat tinggi dan tidak wajar.
• Melakukan kekerasan dan ancaman kepada nasabah dalam proses penagihan.

“Sering juga didapati perusahaan pinjol yang sebenarnya ilegal, tetapi mereka hanya menempelkan logo OJK di perusahaannya sehingga membuat orang tertipu."

"Jadi lebih baik benar-benar dicek apakah memang sudah terdaftar di website OJK atau tidak,” ujarnya.

Teddy menyarankan agar masyarakat segera melaporkan pinjol ilegal ke nomor layanan 157 agar perusahaan tersebut dapat diproses secara hukum dan ditutup.

Ia menekankan pentingnya laporan dari masyarakat, mengingat banyak yang enggan melapor karena takut rumit.

“Nah masalahnya sering masyarakat menutup diri, misalnya dia terjerat utang pinjol ilegal Rp 1 juta, tapi tidak mau lapor karena takut ribet, itu salah,” ungkapnya.

“Bagaimana OJK bisa melakukan inspeksi kalau tidak berasal dari laporan masyarakat, jadi memang harus ada kerja sama dari beberapa sektor,” imbuhnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Apabila mengalami ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi, masyarakat disarankan untuk melapor ke kepolisian.

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terjadi eksploitasi digital, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika merasa terancam,” pungkasnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Di era kemajuan teknologi, banyak orang menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi instan untuk keluar dari permasalahan finansial.

Proses yang mudah serta pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik tersendiri dari layanan ini.

Namun, kemudahan ini justru menjadikan banyak orang terjebak dalam jerat pinjaman.

Menurut Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Airlangga (Unair) Dr. Ria Setyawati, pinjol di Indonesia legal jika diselenggarakan oleh perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Legalitas ini diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

“Jika tidak terdaftar di OJK, maka pinjol tersebut dianggap ilegal dan tidak sah secara hukum,” kata Ria saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Untuk memastikan legalitas pinjol, calon nasabah bisa melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Sementara itu, untuk mengajukan keringanan atau restrukturisasi utang, Ria menuturkan bahwa pinjol ilegal tidak memiliki mekanisme restrukturisasi resmi, karena tidak berada dalam pengawasan OJK.

Maka, solusinya, nasabah tidak perlu membayar utang pada pinjol ilegal karena perjanjian yang dibuat oleh entitas ilegal tidak sah secara hukum.

“Jika ternyata aktivitas pinjol ilegal itu meresahkan, misalnya menetapkan bunga yang terlalu tinggi atau model penagihan yang melanggar hukum, maka dapat dilaporkan ke OJK agar operasionalnya ditindak,” tuturnya.

Sama halnya dengan nasabah yang terjerat utang, pada prinsipnya utang tetap harus dibayarkan sesuai perjanjian. Namun, penagihan harus sesuai etika, tidak boleh ada kekerasan, teror, atau intimidasi.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, maka masyarakat dapat melapor ke kepolisian.

“Juga bisa langsung saja blokir akses pinjol ilegal di perangkat dan minta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital, maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” pungkasnya.