Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Muzhafi, dan istri Tom, Franciska Wihardja, menyambangi Komnas HAM sore ini. Mereka mengadukan dugaan kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka di kasus impor gula.

"Hari ini kami mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komnas HAM. Pengaduan terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom Lembong," kata Zaid di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Zaid merasa hak Tom Lembong mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasihat hukum tak dipenuhi. Menurutnya, Kejagung melanggar hak Tom untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

"Padahal Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Dia menuding ada unsur politis dalam penanganan perkara itu. Dia mengungkit posisi Tom Lembong dalam Pilpres 2024.

"Kami masih sangat meyakini bahwasanya ada hal-hal berbau politik dalam proses penangkapan atau penahanan dan penetapan tersangka dari Pak Tom Lembong ini," ucap dia

"Kenapa setelah sembilan tahun proses ini baru dilaksanakan dan kenapa proses ini dilaksanakan setelah pagelaran Pilpres 2024 kemarin," lanjut Zaid.

Dia meminta Komnas HAM turut melakukan investigasi dan pengawasan dalam penangan perkara itu. Dia merasa ada pelanggaran hak asasi Tom.

"Itu yang kami minta agar kepada Komnas HAM melakukan penyelidikan-penyelidikan dan investigasi apakah apa yang kami rasakan, Pak Tom merasakan dan keluarga rasakan ini, benar bahwasanya ada pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi di dalam KUHAP dalam proses penetapan tersangka," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari pihak Tom Lembong. Dia mengatakan Komnas HAM akan mempelajari aduan itu.

"Kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Thomas Lembong ya terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka (kasus) impor gula. Kami tentu harus mempelajari kasus ini," ucap Hari.

Dia mengatakan Komnas HAM bakal mengkaji pengaduan yang masuk. Dia menyebut Komnas HAM punya waktu tujuh hari kerja untuk mempelajari kasusnya.

"Ini akan kita pikirkan bareng-bareng ya di Subkomisi Penegakan, seperti apa kasus ini. Karena kan kalau di kami itu ada kebiasaan bedah kasus, jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan (Rumondang/detikcom)

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa ia telah diajak berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai menteri.

Diskusi tersebut berlangsung bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril menjelaskan, setelah Pilpres 2024 selesai, Prabowo menjadi sangat sibuk dan sering melakukan diskusi internal.

Ia juga menyebutkan bahwa ia kerap bertukar pikiran dengan para elite Partai Gerindra.

"Kami sering komunikasi dengan Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) dan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani), dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," jelasnya.

Oleh karena itu, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi menteri kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia meyakini bahwa keduanya akan merekrut menteri terbaik yang loyal dan mendukung program-program ke depan.

"Jadi semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang. Kita berharap semuanya akan berjalan baik," imbuh Yusril.

Sebelumnya, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra lebih ideal untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fahri menilai Yusril sangat cocok ditempatkan di posisi Menko Polhukam karena sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

"Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," sambungnya.

Adapun Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda.

Dia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 1999–2001.

Lalu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004

Serta, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 – 2007.

Lamongan, Jatim (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga kekokohan ideologi Pancasila.

"Apa yang ingin saya lakukan, kalau dari sudut politik, saya ingin menjaga kekokohan ideologi negara kita Pancasila untuk menguatkan persatuan Indonesia," kata Mahfud di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1) malam.

Sementara itu, Mahfud mengatakan bahwa persatuan Indonesia sangat penting, sehingga masyarakat diimbau tidak terjebak untuk mengganti dasar ideologi negara.

"Persatuan Indonesia itu sangat penting bagi kita. Enggak usah terjebak pada pikiran-pikiran untuk mengganti ideologi negara. Itu sudah tidak mungkin," ujarnya.

Mahfud kemudian menjelaskan beragam upaya menggantikan ideologi negara yang membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang teruji.

"Ada yang melalui gerakan parlemen, ikut pemilu tetapi gagal, kembalinya tetap ke Pancasila. Ada yang dilakukan melalui pemberontakan dulu, ada DI/TII, ada Permesta, G30S/PKI, dan lain-lain tetap gagal karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang sudah teruji," katanya.

Pada Pemilu 1999 menurut Mahfud, Presiden B.J Habibie menyatakan mempersilakan pihak yang ingin mengganti ideologi dengan membuat partai dan bertarung dalam pemilu.

"Tahun 1999 ketika reformasi, ini banyak yang belum lahir tahun 1999, ketika reformasi dilakukan banyak orang yang mengatakan 'kita ganti saja nih ideologi Pancasila'. Maka pada saat itu, Presiden Habibie menyatakan 'kita segera mengadakan pemilu, siapa yang mengganti ideologi Pancasila silakan membuat partai, dan memperjuangkan biar Pancasila ini diganti'," ujarnya.

Namun kata Mahfud, upaya tersebut tetap gagal.

"Tahun 1999, Pemilu diikuti oleh 24 partai, ada yang membawa ideologi agar Pancasila diganti, ada Partai Nahdlatul Ummat, ada Partai Abul Yatama, ada Partai Masyumi Baru, dan partai-partai lain sebanyak 24. Pada akhirnya sesudah pemilu, semua partai politik yang mendapat kursi di Pemilu sebanyak 83 persen itu menyatakan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," kata Mahfud.

Karena itu Mahfud mengatakan bahwa tugas pokok yang akan dilakukan oleh dirinya kelak adalah menjaga keutuhan ideologi.

"Tugas saya yang paling pokok kalau di bidang politik adalah menjaga keutuhan ideologi," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024