Jakarta -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengungkap warga Rohingya di wilayahnya mencapai 1000-an orang. Ia menyebut ada empat penampungan di sana bagi warga Rohingya.

Hal itu disampaikan Novianto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025). Jika ditotal dari empat tempat penampungan Rohingya di Aceh, maka jumlahnya mencapai 1.104 orang.

"Saat ini di wilayah Aceh, ada 4 camp penampungan. Yang pertama penampungan Kantor Imigrasi Lhokseumawe saat ini ada berjumlah 93 orang, kemudian penampungan di Aceh Timur saat ini jumlahnya 376 orang, penampungan di Desa Kulee Pidie 59 orang, Desa Mina Raya Pidie 576 orang, itu jumlah yang update saat ini," kata Novianto di DPR RI, Senin (24/2/2025).

Ia menjelaskan alasan warga Rohingya berbondong-bondong ke Aceh lantaran kondisi politik di Myanmar. Aceh disebut dipilih lantaran wilayah yang dekat dan mayoritas penduduknya adalah muslim.

"Mengapa pengungsi Rohingya masuk ke Aceh? yang pertama kondisi politik di Myanmar, mereka bergerak ke Aceh karena memang yang wilayah yang terdekat di mana kondisi di Myanmar mereka menjadi kelompok etnis muslim yang tertekan. Mereka mengalami kekerasan, diskriminasi sehingga mereka mencari tempat untuk berlindung," ujar Novianto.

"Kemudian, yang kedua Aceh merupakan wilayah terdekat. Yang ketiga camp pengungsi di Bangladesh di Cox's Bazar itu kondisinya sangat memprihatinkan di mana jumlah pengungsi mungkin hampir mendekati 1,9 jutaan. Di mana kondisinya semakin parah banyak kejahatan juga di sana sehingga mereka beralih untuk mencari pengungsian di wilayah Aceh," tambahnya.

Novianto menyebut adanya demonstrasi dari warga Aceh terkait masyarakat Rohingya. Disebut, tak sedikit warga Rohingya yang melanggar syariat Islam di sana.

"Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa di akhir Desember kemarin ya terjadi adanya demonstrasi ya dari mahasiswa maupun dari LSM dan juga masyarakat terhadap keberadaan pengungsi Rohingya ini. Mengapa ini terjadi yang pertama, adalah kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi," ungkapnya.

Ia mengatakan pedemo atau masyarakat Aceh merasa resah dengan keberatan Rohingya yang terus bertambah. Dia juga menyinggung soal misinformasi.

"Masyarakat Aceh akhir-akhir ini merasa resah karena para pengungsi sudah tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu," kata Novianto.

"Kedua adanya misinformasi yang diterima terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," tambahnya.

Ia berharap adanya kebijakan yang lebih tegas bagi pengungsi Rohingya. Novianto menyinggung soal anggaran yang masih belum jelas untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

"Pada kesempatan ini, permasalahan pengungsi Aceh yang menurut kami perlu adanya suatu kebijakan yang lebih tegas lagi memang untuk penanganan pengungsi sudah ada pedomannya di Perpres 125 tahun 2016. Namun kiranya, perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan, serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia mengungkap beberapa permasalahan yang diatensi oleh pihaknya terhadap pengungsi Rohingya. Dirjen Imigrasi Aceh berharap mereka bisa dipulangkan secara sukarela atau dicarikan pulau tertentu.

"Beberapa hal yang kami inventarisasikan terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO, terjadi penolakan pada warga sekitar, penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat," kata Novianto.

"Kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran. Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat.

Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

"Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari," jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

"Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau," lanjutnya.

Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.


(Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

"Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun," kata Diana.

Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," tutur Mugiyono.

Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 29 unit rumah dibangun

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. "Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan," jelas Diana kepada tim Medcom.id.

Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)